Senin, 17 Juni 2019

 Headline
MALUT POST / / KPK Geledah Ruangan Bupati Haltim

KPK Geledah Ruangan Bupati Haltim

Diposting pada 06/02/2018, 16:13 WIT
PENGGELEDAHAN: Sekretaris BKD Hawab Kie menunjukkan sejumlah dokumen negara yang diminta penyidik KPK, Senin (5/2). Foto lain, tujuh penyidik KPK diturunkan untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Haltim Rudy Erawan. M KABIR/MALUT POST
PENGGELEDAHAN: Sekretaris BKD Hawab Kie menunjukkan sejumlah dokumen negara yang diminta penyidik KPK, Senin (5/2). Foto lain, tujuh penyidik KPK diturunkan untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Haltim Rudy Erawan. M KABIR/MALUT POST

MABA - Pasca penetapan Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pagi kemarin (5/2) KPK akhirnya menerjunkan tim di Haltim untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kantor bupati maupun kediaman pribadi Rudy.

 Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah pejabat Haltim untuk dimintai keterangan.

Penggeledahan berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Tujuh tim penyidik di bawah pimpinan AKBP Hendri Christian tiba di kantor bupati di bawah pengawalan ketat 11 anggota Brimob Polda Malut bersenjata lengkap. Setibanya di kantor bupati, KPK disambut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Haltim Hi. Ali Hamisi. Setelah memperlihatkan surat perintah penggeledahan, tim penyidik dipersilakan memulai penggeledahan yang dimulai dari ruang kerja bupati.

Proses penggeledahan selama kurang lebih 8 jam itu didampingi Asisten III Hi. Tamrin Bahara, Kasatpol PP, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ardiansyah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ismail Mahdud serta Kepala Seksi Bagian Humas dan Protokoler Fa’athiria Ear. Selain ruang kerja bupati, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di Setda Haltim yakni ruang BKD, Bagian Umum dan ruangan Bendahara umum.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK meminta dihadirkan sejumlah dokumen seperti APBD 2015-2017 dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI 2015-2016. Sementara pejabat yang turut dimintai keterangan KPK diantaranya Bendahara Umum Daerah Hendra Permana, Kepala Inspektorat Endang Nurhayati, Sekretaris Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Joko. Pukul 5 setelah menuntaskan pemeriksaan di kantor bupati, tim penyidik melanjutkan penggeledahan di kediaman Rudy.

Ketua Tim KPK Hendri Christian saat diwawancarai awak media usai penggeledahan menuturkan, dokumen yang berhasil disita diantaranya surat pertanggungjawaban (SPJ) gaji bupati terhitung mulai Januari sampai Desember 2015, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bupati 2010 serta SK Pemberhentian Bupati 2015, dan SK Pengangkatan Bupati 2016-2021. Selain itu, dia menuturkan pemeriksaan untuk Rudy telah dijadwalkan dilakukan pada 12 Februari nanti. “Untuk lebih lengkap nanya saja sama Febri (Humas KPK, red),” katanya.

Terpisah, Asisten III Hi. Tamrin Bahara kepada wartawan menyebutkan, sejumlah data dan dokumen telah dibawa KPK sebagai bahan penyidikan. “Tapi untuk dokumen APBD 2015-2017 dan hasil audit BPK 2015-216 hanya sebatas dipelajari lalu dikembalikan ke daerah,” tuturnya.

Sekadar diketahui, kedatangan KPK di kantor bupati sempat membuat tegang para PNS dan pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Haltim. Saat ini, Haltim boleh dibilang tengah mengalami “kekosongan” kepemimpinan. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rabu (31/1) lalu, Bupati Rudy diketahui tak pernah lagi menginjakkan kaki di Haltim. Begitu pula Wakil Bupati Muh Din Ma’bud yang nyaris tak pernah ada di Haltim. Hingga kini, Wabup bahkan tak diketahui keberadaannya.(ado/kai)

 

Share
Berita Terkait

80 Pemilih Coblos Dua SS

18/04/2019, 13:29 WIT

Calon Pengantin Gantung Diri

21/01/2019, 12:03 WIT

KPK Geledah Ruangan Bupati Haltim

06/02/2018, 16:13 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan