Rabu, 29 Januari 2020

 Headline
MALUT POST / / Tutup Tambang Roko

Tutup Tambang Roko

Diposting pada 07/02/2018, 13:57 WIT
Abdul Gani Kasuba
Abdul Gani Kasuba

TOBELO - Puluhan warga Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara (Halut) menuntut Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) agar segera mencabut Izin Usaha Pertambagan (IUP) PT. Tri Usaha Baru yang kini melakukan eksplorasi di wilayah setempat.

           Desakan puluhan warga ini disampaikan lewat aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halut dengan tuntutan meminta Pemkab setempat untuk menyurat kepada Gubernur agar mencabut izin usaha pertambangam (IUP) ilegal di wilayah Gogoroko, Desa Roko Kecamatan Galela Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara.

           "Terkait dengan perusahan tambang emas di Desa Roko dimana  lahan pertanian warga dicaplok oleh perusahaan. Kami minta Pemkab Halut segera menyurat kepada Gubernur untuk menghentikan perusahaan tersebut,"kata Yehuda Gadian, koordinator aksi.    
    Ia menyampaikan perusahaan di wilayah itu belum melakukan pembebasan lahan tapi sudah melakukan eksplorasi lahan warga.

    Mereka juga menyampaikan bahwa atas nama masyarakat Roko tidak menginginkan wilayah Roko dicaplok untuk kepentingan investasi pertambangan ilegal.

       Setelah berorasi sekitar 30 menit di depan Kantor Bupati, mereka kemudian melakukan hearing dengan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi. Dalam kesempatan itu,  tokoh masyarakat Roko Kornelius mengatakan dalil perusahaan bahwa lahan sekitar 7.900 hektar lebih di wilayah Roko yang menjadi hak ulayat warga Roko sudah disertifikat oleh pihak perusahaan dan 3 ribu hektar sudah dijual ke PT. NHM. Atas dasar itulah masyarakat Roko meminta dukungan dari pihak Pemkab Halut agar sama-sama menghentikan segala bentuk aktivitas perusahan itu.

         Menangapi itu Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi  mengatakan dari 27 IUP yang bermasalah yang dikeluarkan Gubernur Malut, salah satunya adalah IUP yang saat ini berada di wilayah Gogoroko, Kecamatan Galela Barat.

   “Gubernur harus bertanggung jawab.  Pemkab Halut juga akan memanggil kepala desa di wilayah setempat yang dikabarkan mendukung kegiatan perusahaan itu,” katanya.  Selain itu Pemkab Halut akan menyurat secara resmi ke Gubernur agar menghentikan aktivitas perusahaan yang memegang izin bermasalah untuk menghindari konflik di wilayah pertambahan tersebut.(rid/kox)

 

Share
Berita Terkait

TKA Tiongkok Kuasai Malut

26/01/2019, 15:24 WIT

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Tutup Tambang Roko

07/02/2018, 13:57 WIT

Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

18/04/2019, 13:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan