Minggu, 18 November 2018

 Headline

Gubernur Siap Pecat ASN Korup

Diposting pada 10/02/2018, 09:44 WIT
Abdul Gani Kasuba
Abdul Gani Kasuba

SOFIFI – Kesibukan yang luar biasa akhir-akhir ini membuat Gubernur Abdul Gani Kasuba mengaku belum sempat melihat surat edaran Badan Kepegawaian Negara. Padahal, surat BKN terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah terlibat kasus korupsi itu perlu segera ditindaklanjuti. Saat dikonfirmasi kemarin (9/2), Gubernur mengaku surat telah sampai ke mejanya. ”Tapi karena masih sibuk dengan kunjungan kerja ke kabupaten/kota sehingga belum ditindaklanjuti,” katanya.

Gubernur Gani sendiri masih tetap pada sikap awalnya dalam menindaklanjuti desakan pemecatan dari BKN. Dia menuturkan, sebagai kepala daerah ia siap menjalankan kewajiban memecat ASN eks terpidana korupsi. Hal tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. "Perintah BKN itu karena perintah undang-undang. Sehingga kalau mereka dipecat, bukan Gubernur yang memecat. Apalagi informasi terbaru, status kepegawaian ASN mantan napi ini sudah dikunci di tingkat pusat. Kalau begitu, gaji mereka, kepangkatan mereka juga sudah tidak bisa lagi diproses. Secara otomatis mereka akan berhenti dengan sendirinya," jelas calon gubernur petahana ini.
Mantan Wakil Gubernur Maluku Utara itu juga menegaskan bahwa pemecatan ASN tersebut tak ada kaitannya dengan momentum politik Pemilihan Gubernur yang sebentar lagi dimulai. "Orang akan mengait-ngaitkan pemecatan ini ada kaitannya dengan politik. Saya tegaskan, ini perintah undang-undang, bukan maunya saya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Irwanto Ali juga membenarkan bahwa surat BKN tersebut telah disampaikan ke Gubernur. Hanya saja, Irwanto sendiri belum mau berkomentar banyak. Ia beralasan belum mendapat disposisi perintah tindak lanjut atas surat tersebut. "Kalau sudah ada disposisi, kami akan segera mengambil sikap. Tapi sekarang surat masih di meja Gubernur," tukasnya.

Pemrov Malut boleh dibilang gudangnya ASN eks terpidana korupsi. Sejumlah mantan koruptor dari kabupaten/kota bahkan “ditransfer” ke Pemprov setelah menjalani hukumannya. Hingga kini, tak ada satu pun yang dipecat.

Nama-nama eks narapidana korupsi di Pemprov sebut saja mantan Bendahara DPRD Rasid Salasa, mantan Kepala Bappeda Faya Armaiyn, mantan Kadis Sosial Asril Ahmad, mantan Karo Umum Halil, mantan Bendahara DPRD Ikbal Alhadar.

Selain lima nama itu, ada pula mantan Bendahara DPRD Sitna Juma, mantan Sekwan Abdullah Ibrahim, mantan Sekwan Ibrahim Abdullah, mantan Kepala Bakorluh Mazhab Amir, mantan staf Biro Umum Aisah A. Rahman, mantan Kepala Samsat Ternate Abdullah Assagaf, dan mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ternate A. Malik Ibrahim.

Jadi Pejabat
Sejauh ini, Malut mengoleksi 71 ASN eks narapidana korupsi. Data ini merupakan hasil rekapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate. Sebagian besar eks terpidana di Malut masih tetap bekerja sebagai PNS pasca menjalani hukuman penjara. Bahkan ada diantara mereka yang diangkat memegang jabatan strategis.

Misalnya saja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pulau Morotai Abjan Sofyan. Abjan merupakan eks narapidana kasus korupsi APBD Halmahera Barat 2007-2009. Saat itu ia masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Halbar. Pada 2016 lalu, ia divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Setelah menjalani hukumannya, Abjan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Morotai. Oleh Bupati Benny Laos, ia lantas diangkat menjadi Kepala Bappeda.

Begitu pula Sekda Halbar saat ini, Syahril Abd. Rajak. Syahril pernah divonis bersalah pada 2010 lantaran kasus korupsi anggaran pembuatan website Pemda.

Pengangkatan pejabat eks terpidana terbaru terjadi di Pemkab Halmahera Selatan. Samsi Subur, mantan penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum itu pernah terseret kasus korupsi anggaran Jalan Trans Fida, Gane Timur, pada 2016. Ia dipidana penjara selama 2 tahun dengan denda Rp 50 juta. Bulan lalu, Samsi dilantik Bupati Bahrain Kasuba sebagai Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

ASN lain yang dilantik adalah Idrus M. Saleh. Idrus merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan Halsel. Ia pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran sisa pengadaan KM Saruma 01. Di tengah jalan, entah mengapa penanganan kasus tersebut menjadi tak jelas. Belakangan, Kejaksaan Negeri Labuha menyatakan telah meng-SP3 kasus tersebut. Namun dokumen SP3-nya sendiri tak pernah bisa diakses awak media. Januari lalu, Idrus dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pertanian. Sementara Jamil Yunus yang dipercayakan sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah terlibat kasus penyalahgunaan pajak pendapatan saat masih menjabat Kepala Bidang Ekonomi Dinas Pendapatan.(udy/sam/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan