Headline

Kapolda Warning Kades

Diposting pada 15/02/2018, 00:00 WIT
Brigjen (Pol) Achmat Juri
Brigjen (Pol) Achmat Juri

TERNATE – Kapolda Malut Brigjen (Pol) Achmat Juri mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) di Malut agar mengelola anggaran desa dengan baik. Setiap program yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), harus dibahas dengan masyarakat. Pasalnya, ketika pengelolaan anggaran desa itu baik dan program pihak desa tepat sasaran, maka pembangunan desa berjalan sesuai rencana.

Kapolda juga menyampaikan harapannya kepada Kepala Daerah agar mengawal penggunaan anggaran desa, tidak boleh cuek. Keseriusan jenderal bintang satu dalam pengawal pengelolaan anggaran desa itu dibuktikan dengan akhir-akhir ini ia intens melantik Bhabinkamtibmas di masing-masing kabupaten/kota di Malut. Akhir pekan kemarin, orang nomor satu di Polda Malut itu melantik Bhabinkamtibmas di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).     

Pengawasan dana desa merupakan atensi Kapolda. Hal ini karena dana desa merupakanpercepatan pertumbuhan ekonomi dan sudah menjadi instruksi Kapolri melalui MoU dengan Mendagri dan Mendes PDT beberapa waktu lalu. Brigjen Achmat intens berkunjung ke Polres jajaran dalam rangka mengukuhkan Bhabinkamtibmas yang nanti ditempatkan di setiap desa yang ada di Malut untuk mengawasi dana desa tersebut.

Menurut Kapolda, guna percepatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, pihaknya melakukan pengawasan melalui penempatan Bhabinkamtibmas satu personel dalam satu desa. Sebab dirinya menilai dapat menjadi langkah awal bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam UUD 45 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dikatakannya, untuk menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Malut, Polda mengupayakan agar para Bhabinkamtibmas yang ditempatkan setiap desa dapat dengan mudah mengawasi penggunaan dana desa. ”Agar seyogyanya dana desa ini digunakan secara baik, dan terpenting adalah mengetahui bagaimana hasil musyawarah desa kemudian dituangkan dalam perencanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya. Apabila ini dilaksanakan secara baik maka hasil yang dicapai akan maksimal,”jelas Kapolda.

Dirinya berharap penyelenggara yakni Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi pelopor penggunaan dana desa serta diharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengawal terus penggunaan dana desa dengan sebaik-baiknya. Selain itu, orang nomor satu di Polda Malut ini juga mengajak kepada seluruh masyarakat Malut agar menjaga situasi tetap aman pada pilgub nanti. ”Kita semua bertanggung jawab untuk tetap menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sebab pada tahun ini kita di Malut menghadapi Pilkada. Untuk itu harus bersatu dalam perbedaan, semoga Malut kedepan lebih maju lagi,” tandasnya.(*)


Dugaan Korupsi

Setelah statusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran desa di Kabupaten Pulau Taliabu, terbilang tidak progres.

Hingga kini belum ada kepastian kapan penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut menetapkan tersangka kasus yang diduga merugikan Negara Rp 4 miliar lebih itu.

Lantaran proses hukum terkesan lanban, mengundang reaksi publik. Adalah Front Perjuangan Pemuda Taliabu Anti Korupsi (FPPTAK) yang ambil sikap. Koordinator FPPTAK, La Ode Zidil menyarankan penyidik Polda agar professional memproses kasus dugaan korupsi anggaran desa itu. Ia menyarankan penyidik segera menetapkan tersangkanya. ”Jika tidak, maka kami menilai Polda tidak professional,”katanya.

Pihak FPPTAK berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih proses hukum kasus tersebut, karena menganggap Polda tidak lagi serius.
Sekadar diketahui, kasus yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,3 miliar tersebut diduga menyeret bendahara Pemkab Taliabu yakni AM. Kasus ini mencuat setelah dana desa dicairkan tahap awal tahun 2017 diduga dipotong. Tiap desa yang ada di taliabu dipotong per desanya sebanyak Rp 60 juta.(tr-03/lex)

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan