Berita Terbaru

AGK-YA Lolos, Bur-Jadi Gugat

Diposting pada 13/02/2018, 15:18 WIT
Suasana Pleno KPU Malut
Suasana Pleno KPU Malut

TERNATE – Ruangan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara seketika bergemuruh ketika pasangan calon Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin
Ali dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu oleh KPU. Tepuk tangan dari tim berpakaian merah-merah membahana. Applaus panjang itu terbilang wajar. Pasalnya, sebelumnya santer dikabarkan paslon ini berpotensi gugur lantaran polemik Surat Keputusan (SK) dukungan ganda Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Teka-teki tersebut akhirnya terjawab dalam pleno penetapan paslon peserta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Malut kemarin (12/2). SK PKPI untuk AGK-YA yang diterbitkan 5 Januari 2018 dinyatakan sah dan memenuhi syarat pencalonan. Pasangan yang diusung PDIP dan PKPI itu pun berhak bertarung dalam perhelatan Pilgub.
Berdasarkan Peraturan KPU, partai politik memang boleh menarik dukungannya dari satu paslon dan dialihkan ke paslon lain selama belum memasuki masa pendaftaran. Sebaliknya, setelah masa pendaftaran, dukungan tak boleh lagi diganggu gugat. Sementara PKPI sendiri menerbitkan SK terbarunya pada 5 Januari, hanya 3 hari sebelum tahapan pendaftaran paslon dimulai pada 8 Januari.
Lolosnya AGK-YA membuat Pilgub Malut kali ini akan diramaikan empat paslon. Yakni Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi), Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Maju), Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) dan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA). Meski dalam pleno kemarin, kakak beradik Kasuba tak hadir dan hanya diwakilkan kepada pasangan mereka, pleno tetap berjalan lancar dan tertib.
Dalam pembukaan rapat pleno, Ketua KPU Syahrani Somadayo menyampaikan, paket AGK-YA secara sah mengantongi Surat Keputusan (SK) PKPI yang dikeluarkan pada 5 Januari lalu. "Sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara Nomor 11 Tahun 2018 tertanggal 10 Februari maka KPU menyatakan PKPI secara sah jatuh pada pasangan AGK-YA," katanya. Pernyataan Syahrani ini sekaligus menjawab surat keberatan yang sempat dilayangkan tim hukum Bur-Jadi atas diterimanya berkas AGK-YA dalam pendaftaran lalu.
Sementara dokumen syarat pencalonan dan syarat calon empat pasang calon dibacakan Komisioner KPU Kasman Tan. Pembacaan syarat keterpenuhan berdasarkan urutan paslon saat mendaftar, yakni dimulai dari Bur-Jadi, AHM-Rivai, lalu MK-Maju, dan yang terakhir AGK-YA.
Syarat pencalonan dan syarat calon keempat paslon tersebut oleh KPU dinyataran memenuhi syarat dan lolos sebagai paslon. "Syarat calon dan syarat pencalonan pasangan Bur-Jadi, AHM-Rivai, MK-Maju dan AGK-YA semuanya terpenuhi. Dengan demikian maka keempat pasangan ini dinyatakan lolos sebagai pasangan calon," tutur Kasman. Penetapan paslon sebagai peserta calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Keputusan KPU Malut Nomor 11/PL.03.3-KPP/82/Prov/II/2018 tentang Peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Jika kubu AGK-YA bersukacita dengan keputusan KPU, beda halnya dengan kubu salah satu seterunya, Bur-Jadi. Tim pemenangan Bur-Jadi mengaku tak menerima keputusan tersebut dan akan mengajukan gugatan lewat jalur hukum. Ketua Tim Pemenangan Bur-Jadi Ishak Naser kepada awak media menegaskan, pihaknya tetap akan menempuh jalur hukum. Menurutnya, keputusan KPU masih menyisakan persoalan yang mesti didudukkan substansi yuridisnya. "Intinya bukan soal berapa banyak calon yang akan bertanding. Tapi proses ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur tidak ada persoalan lagi nantinya. Karena itu besok (hari ini, Red) kami akan layangkan surat gugatan KPU ke Bawaslu sesuai dengan jalur hukumnya," jabarnya.
Menurut Ketua Partai NasDem Malut itu, jalur hukum yang ditempuh Bur-Jadi tersebut hanya semata-mata untuk mencari tahu kepastian hukum. Sebab dikhawatirkan ke depan jika Bur-Jadi yang terpilih, bisa saja digugat paslon lain dengan melihat celah-celah hukum. "Kita sudah mendengar keputusan KPU bahwa pendaftaran Bur-Jadi pada 8 Januari lalu sah. Jadi yang perlu kita tahu adalah apakah dinyatakan sah itu termasuk PKPI atau tidak. Jangan sampai di kemudian hari dijadikan masalah. Intinya kita sangat menghargai keputusan KPU ini dan kita mengikuti mekanisme yang berlaku," terang Ishak.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Malut itu juga menegaskan bahwa Bur-Jadi tak berniat sedikitpun menjegal pasangan lain. ”Yang ingin diluruskan adalah dari aspek yuridisnya, bahwa proses ini harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu kami berharap KPU jalankan sesuai PKPU, dan Bawaslu mengawasi sesuai peraturannya," harap Ishak mengakhiri.
Ancaman gugatan itu nyatanya tak membuat keder KPU. Syahrani mengungkapkan, keputusan yang diambil pihaknya bersandar pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Bakal Calon. Ia mengaku, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan verifikasi terhadap PKPI dan dikaji secara mendalam. "KPU sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Semua keputusan yang kita ambil melalui verifikasi dan kajian mendalam," akunya.
Selain itu, KPU memutuskan SK PKPI untuk Bur-Jadi ilegal secara hukum pasca terbitnya SK untuk AGK-YA pada 5 Januari. Sebab dengan terbitnya SK baru otomatis menggugurkan SK yang telah diterbitkan sebelumnya. "Memang setelah kita verifikasi di DPN PKPI, mereka mengakui bahwa SK yang sebelumnya ke Bur-Jadi sudah dibatalkan. Dengan dasar itulah sehingga KPU mengambil keputusan ini," tuturnya.
Syahrani juga mengaku siap bertanggungjawab atas semua keputusan yang diambil secara kelembagaan tersebut. "Prinsipnya kami tetap siap menghadapi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Asalkan gugatan sesuai jalurnya," tutupnya.
Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu Malut Muksin Amrin mengatakan Bawaslu tetap menerima gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebab, hal tersebut merupakan perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sengketa Peserta dan Penyelenggara. "Surat gugatan dimasukkan paling lambat tiga hari setelah diputuskan. Jadi waktunya mulai hari ini (kemarin, Red) sampai Rabu nanti," ujarnya.
Dikatakannya, sebelum diregistrasi, surat gugatan tersebut terlebih dahulu akan diperiksa syarat formil dan materiilnya. ”Jangan sampai permohonan itu diajukan hanya oleh partai politik semata tanpa ada persetujuan paslon. Kalau unsur materiil dan formil terpenuhi, baru diregister, lalu dikaji," jelasnya. "Dalam pengkajian, Bawaslu punya waktu 12 hari. Biasanya 12 hari itu sudah ada putusan. Format gugatan pemohon disusun sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sengketa Pemilu. Jadi bukan format seperti biasanya."
Setelah dilakukan pleno kemarin, hari ini KPU dijadwalkan melakukan penarikan nomor urut paslon. Penarikan akan dilakukan pukul 9 pagi di kantor KPU Malut di Sofifi.(tr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

4 Paslon, 4 Zona, 8 Putaran Kampanye

15/02/2018, 09:47 WIT

Bur-Jadi Ngotot Jegal AGK-YA

12/02/2018, 14:31 WIT

30 Rekanan Terancam Diproses Hukum

13/02/2018, 15:20 WIT

E-Paper

Berita Populer