Headline

30 Rekanan Terancam Diproses Hukum

Diposting pada 13/02/2018, 15:20 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

SOFIFI-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut sebesar Rp7,4 miliar belum ditindaklanjuti oleh Pemprov Malut. Padahal, temuan BPK ini merupakan akumulasi dari tahun 2007 sampai dengan 2016 lalu, yang tersebar di 30 perusahaan yang bergerak dikonstruksi.
"Kalau memang mereka (rekanan) cuek dan tidak mau tindaklanjuti, maka dengan terpaksa harus diberikan tindakan tegas dengan merekomendasikan ke pihak penegak hukum," tegas gubernur kepada wartawan saat ditemui di kantor Gubernur usai melakukan rapat koordinasi dengan BPK, Senin (12/2).
Gubernur juga mengingatkan pimpinan SKPD agar selama proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh BPK, selalu berperan aktif dan tidak mempersulit BPK, sehingga semua anggaran yang digunakan selama 2017 dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. "Ingat, saya cuti hanya empat bulan, setelah itu saya balik lagi. Apabila ada SKPD yang tidak menyajikan data yang diminta BPK, dengan terpaksa saya harus sampaikan terima kasih atas pengabdiannya. Meski begitu, saya yakin kali ini pemprov masih akan tetap mendapatkan WTP, sebab saya lihat semua sudah ada perbaikan untuk menuju ke transparansi," ungkapnya.
Sementara Kepala Inspektorat Bambang Hermawan mengatakan, temuan BPK di 30 perusahaan itu karena tidak melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan, kekurangan volume atas pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai target waktu. Akibatnya, daerah mengalami kerugian Rp7,445 miliar.
Bambang mengaku, setiap tahun Inspektorat menyampaikan surat desakan tindaklanjut atas hasil temuan tersebut. Tetapi pihak perusahaan sengaja lalai. "Selanjutnya jika pak Gubernur disetujui untuk ditindaklanjuti ke penegak hukum maka langsung dilaporkan," tegasnya
Mantan Kepala dinas keuangan Halsel ini mengaku, jumlah kegiatan yang termuat dalam 30 perusahan ini sebanyak 45 kegiatan. Diantaranya CV. Putra Utama, satu kegiatan senilai Rp45 juta, PT. Intim Kara, sebanyak dua kegiatan dengan nilai temuan senilai Rp112 juta lebih, selain itu juga PT. Sederhana Jaya abadi, senilai Rp940 juta lebih. Pada empat item kegiatan. (lihat tabel).
Bambang mengatakan, pihaknya selama ini belum mengambil sikap tegas terhadap 30 perusahan tersebut, karena pertimbangan kemanusiaan. Namun karena tidak ada itikad baik, maka pihaknya terpaksa harus tegas membawa masalah ini ke penegak hukum. "Hari ini (kemarin, red), kami sampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur, hanya karena gubernur mulai cuti 15 Februari sehingga menunggu sampai gubernur kembali berkntor barulah laporan ke penegak hukum dilakuan. Artinya, perusahaan punya waktu melakukan pengembalian, kalau sampai tidak lagi tindaklanjut, terpaksa mereka (perusahaan, red)  menanggung resiko," tegasnya
Selain memproses hukum, lanjut Bambang pihaknya juga akan meminta penegak biro pengadaan barang dan jasa untuk melakukan black-list terhadap 30 perusahaan tersebut agar tidak lagi mengikuti tender kegiatan. "Sebagai kepala Inspektorat, saya akui selama ini saya lemah. Tapi kali ini kami sudah harus tegas, sebab penyelesaian tidnaklanjut untuk mendapatkan WTP harus 70 persen, sementara saat ini baru 60 persen. Kalau 30 perusahaan ini semua menyampaikan pertanggungjawaban maka penyelesaian sudah di atas 70 persen," terangnya
Sementara kepala BPK RI Perwakilan Malut Sri Haryoso Sulianto, saat diminta tanggapan, belum mau berkomentar banyak dengan alasan karena proses pemeriksaan masih beralangsung. "Nanti hasilnya baru kita sampaikan, kita tidak mau berandai-andai," singkatnya. (udy/wat)

Tabel 30 perusahan dan nilai temuan

CV.Putra Utama satu kegiatan senilai Rp45 juta
CV.Sederhana Jaya abadi empat kegiatan Rp940 juta
CV.Intn Raya satu kegiatan Rp45 juta
CV.Krasiden Mandiri satu kegiatan Rp250 juta
CV.Inti Kariya Utama satu kegiatan Rp24,8 juta
CV.Ampera pratama satu kegiatan Rp40 juta
CV.Cahaya bakti satu kegiatan Rp74,5 juta
CV.Ardana bersama satu kegiatan Rp49,1 juta
CV.Ideal Karia satu kegiatan Rp116,1 juta
CV.Mitra Guna satu kegiatan Rp21,7 juta
CV.Berkat Nusantara Abadi satu kegiatan Rp158,3 juta
CV.Mutu Engineering satu kegiatan Rp30,9 juta


PT.Intim Kara dua kegiatan Rp112 juta
PT.Berkat Nusantara abadi satu kegiatan Rp142,8 juta
PT.Indonesia Mas Mulya lima kegiatan Rp442,3 juta
PT.Halim Pratama empat kegiatan Rp310,9 juta
PT.Sentral Jaya Sakti dua kegiatan Rp168,3 juta
PT.Galih Medan Persada dua kegiatan Rp1,7 miliar
PT.Sumi Karya Mandiri satu kegiatan Rp53,1 juta
PT.Sinar Mutiara satu kegiatan Rp727 juta
PT.Nefan Pratama Mandiri empat kegiatan Rp840,9 juta
PT.Defesna Utama satu kegiatan Rp58,4 juta
PT Bilga Jaya Abadi satu kegiatan Rp5 ribu
PT.Bintang Inti Rekatama satu kegiatan Rp56 juta
PT.Cipta Angkasara Perkasa satu kegiatan Rp78,1 juta
PT.Tamael Grup satu kegiatan Rp188,3 juta
PT.Gunung Mas Utama satu kegiatan Rp19,6 juta
PT.Ideal Kontraktor satu kegiatan Rp64,2 juta
PT.Jikotoma satu kegiatan Rp62,2 juta
Malik Kentji satu kegiatan Rp701,1 juta

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan