Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

Diposting pada 15/02/2018, 09:49 WIT
Muksin Amrin
Muksin Amrin

TERNATE – Belum juga memasuki masa kampanye, gelaran Pemilihan Gubernur Maluku Utara sudah mulai memanas. Hal ini menyusul dimasukkannya gugatan pasangan calon Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) dan Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Maju) ke Badan Pengawas Pemilu Malut. Dua paket ini kompak menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut yang meloloskan pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA).
Gugatan MK yang dikuasakan kepada kuasa hukum Aziz Hakim diterima langsung Ketua Bawaslu Muksin Amrin. Sementara gugatan Bur-Jadi yang disampaikan Sarman Saroden selaku kuasa hukum diterima Kasubag Hukum dan Antarlembaga Bawalsu Irwanto Djurumudi.
Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin kepada wartawan mengatakan, laporan yang dimasukkan kuasa hukum dari Paslon BUR-Jadi dan MK-Maju itu akan diperiksa Bawaslu. Bila memenuhi syarat formil dan materiil, gugatan akan diregister dalam formulir penyelesaian sengketa pemilihan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. "Kalau sudah resmi diregister maka kita tinggal jadwalkan sidang untuk penyelesaian gugatan itu selama 12 hari ke depan," jelasnya kemarin (14/2).
Dikatakan Muksin, materi pokok subtansi laporan gugatan dari kuasa hukum Paslon Bur-Jadi dan MK-Maju memiliki kesamaan, yakni terkait keputusan KPU meloloskan AGK-YA sebagai peserta Pilgub Malut 2018. "Jadi yang menjadi pokok aduan itu mengenai SK B1 KWK Parpol PKPI ke AGK-YA. Dimana dianggap tidak sah, karena sebelumnya SK PKPI itu sudah diberikan kepada paslon BUR-Jadi dan digunakan saat pendaftaran kemarin," jelasnya sembari mengatakan Bawaslu akan memutuskan perkara sengketa pemilihan gubernur ini sesuai fakta sidang nanti.
Kuasa Hukum Bur-Jadi, Sarman Saroden menuturkan, gugatan yang diajukan pihaknya memohon penyelesaian sengketa dimana Bawaslu diminta memeriksa dan mengadili perkara PKPI. Dalam materi gugatan, tim Bur-Jadi memohon Bawaslu menyatakan PKPI sah sebagai partai pengusung Bur-Jadi dan membatalkan dukungan PKPI untuk AGK-YA. ”Karena dukungan ke AGK-YA bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 15 tahun 2017 sekaligus membatalkan keputusan KPU Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3_Kpts/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan AGK-YA sebagai Calon Gubernur Maluku Utara periode 2018-2023. Sekaligus meminta KPU Malut untuk melaksanakan Putusan tersebut bila dikabulkan Bawaslu,” terangnya.
Dia menegaskan, masih ada upaya hukum lain yang bakal ditempuh jika Bawaslu menolak gugatan mereka. Yakni menindaklanjutinya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar. ”Serta upaya lainnya kami juga akan menindaklanjuti pelanggaran etika ke DKPP di Jakarta, nanti setelah menunggu putusan Bawaslu,” tegasnya.
Sarman berharap, Bawaslu dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil sesuai norma yang berlaku. ”Karena Pasal 6 ayat 1, 4, 5, dan 7 sudah sangat jelas di PKPU Nomor 3 Tahun 2017,” ujarnya.

Uang dan SARA
Di saat bersamaan, Bawaslu juga berkomitmen memberantas praktek politik uang serta penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan Pilgub. Komitmen Bawaslu ini disampaikan dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di Restoran Floridas, Ternate Selatan kemarin.
Deklarasi yang juga dilakukan secara serentak oleh seluruh pengawas pemilu di Indonesia itu meminta komitmen seluruh partai politik dan stakeholders lainnya untuk mengawal perhelatan Pilkada di Malut. "Komitmen bersama ini menjadi kunci menyukseskan Pilkada di Malut yang aman dan lancar. Untuk itu marilah bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan isu SARA," pinta Muksin Amrin di sela-sela deklarasi.
Menurut Muksin, sebagai pengawas Pemilu harus bertanggungjawab memastikan hasil Pilkada yang berintegritas. Karena itu, penggunaan isu identitas dan politik uang demi memenangkan calon pasangan tak dibenarkan. Bawaslu pun tak akan segan-segan melakukan penindakan. Apalagi jika hal itu dilakukan dengan menekan calon pemilih dari kelompok tertentu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). "Memang diakui di Malut ini isu SARA tidak begitu mencuat. Yang ada ini soal politik etnis, politik uang dan keterlibatan ASN. Karena itu, menjadi fokus Bawaslu untuk mengawasi dan menindaknya," tegasnya.
Deklarasi kemarin dirangkaikan dengan alkshow yang menghadirkan enam pemateri, yakni Ketua Bawaslu Malut, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo, Ketua DPRD Malut Alien Mus, Kepala Perwakilan Ombudsman Malut Sofyan Ali, Ketua Komite Independen Pemantan Pemilu (KIPP) Malut Nurdin I Muhammad, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malut Saiful Deni. Pada akhir //talkshow// yang dipandu anggota tim asistensi Bawaslu Malut Arisa Murni Rada ini disepakati seluruh partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta stakeholders yang hadir bersepakat menolak politik uang dan politisasi SARA dalam Pilgub Malut.(tr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan