Sabtu, 25 Januari 2020

 Headline
MALUT POST / OPINI / Surat Terbuka Untuk Plt Gubernur Maluku Utara

Surat Terbuka Untuk Plt Gubernur Maluku Utara

Diposting pada 07/03/2018, 13:04 WIT

Ibrahim Asnawi
Anggota INTERCAT Maluku Utara

KEPADA yang terhormat Bapak Plt Gubernur Maluku Utara dimana saja Bapak berada. Awalnya surat terbuka yang sementara Bapak baca ini saya tulis dengan penuh pertimbangan serta berat hati. Pertimbangan dan berat hati karena takut Bapak marah. Ya, marah, karena boleh jadi catatan permukaan surat terbuka ini dalam amatan Bapak sudah melampaui norma kepantasan. Oleh karenanya, sebelum Bapak membaca jauh kedalam, layaknya terlebih dahulu saya menyuguhkan permohonan maaf. Tetapi dibalik rasa ketakutan tersebut, saya juga percaya kalau Bapak pasti mahfum—beginilah cara orang rendahan seperti saya menyalurkan aspirasi. Paling tidak, surat ini lebih menghindari suasana gaduh demontrasi yang biasanya dipertontonkan kebanyakan orang.
Jujur, latar surat ini saya tulis bukan bermaksud membonceng pesanan kepentingan orang, kelompok tertentu dengan orientasi tertentu. Jadi Bapak tak perlu risau lantas berapriori. Tapi, surat ini saya tulis usai saya membaca salah satu surat kabar lokal. Muatan berita pada surat kabar yang menyedot perhatian saya kala itu ialah Tunjangan Tambahan Penghasilan atau lebih familiar disebut TTP¬—atau santer beredar kabar sudah berganti nama menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Tentu, sebagai pegawai provinsi yang berkantor di Sofifi, membaca muatan berita seperti TPP seolah menyeret ulang rasa trauma yang kental kepahitan. Dia Tak ubahnya menyiram air garam pada luka yang menganga. Tersebab, kisah TPP ditahun sebelumnya (2017) teramat mengelupas batin. Tragis berujung kepiluan. Nyaris setahun penuh alias sebelas bulan penyaluran TPP kepada yang berhak menerima ditunggak. Dan Bapak mungkin sedikit banyak lebih tau dibandingkan saya.
Ghoibnya TPP 2017 lalu ternyata memantik reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali DPRD Malut yang sempat mengorbitkan prolem TTP ke ruang angket. Dilain sisi, beberapa pegawai rendahan juga sesekali memberanikan diri mencipta riak sembari terus memperjuangkan agar TTP harus dibayarkan. Namun semuanya pun tersapu dengan kesia-siaan. Puncaknya, pegawai rendahan seperti saya harus kuat memanggul kesabaran sambil mengelus ngelus dada.
Pada titik ini muncul beragam spekulasi, kalau ada aktor yang jauh lebih pandai berakrobat—sekadar bermaksud menenangkan para pegawai yang nampak mulai muak dengan keadaan, hak pegawai atas TPP 2017 kemudian dibayarkan satu bulan saja, lalu sisanya menyelam kedunia anta baranta. Sungguh mengilukan hati.
Atas alasan di atas, maka tidak berlebihan bila saya kemudian menulis secarik surat untuk Bapak. Anggap saja ini semacam permohonan: permohonan agar nasib TPP ditahun 2017 jangan lagi direka ulang. Karena saya tau persis, semasa menjadi Wagub, Bapak begitu garang memperjuangkan hak TPP bagi pegawai Bapak. Sikap Bapak tersebut layak saya berikan penghormatan.
Disamping sebagai permohonan ke Bapak, saya haqqul yaqin, kalau surat ini pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh ribuan pegawai provinsi: lebih lebih pegawai bergolongan rendahan seperti saya. Pasalnya, mereka ingin sekali menyuarakan kegundahan yang sama  atas residu TPP, tapi apadaya—mereka takut nasib mereka diaduk aduk oleh tangan besi yang kerap melekat pada kekuasaan.
Bapak Plt Gubernur yang saya hormati, sejak Bapak didapuk menjadi Plt Gubernur tepatnya 15 Februari 2018 lalu, sejumlah gebrakan kebijakan sudah Bapak lakukan. Disiplin pegawai dan tatakelolah pemerintahan (termasuk pengelolaan keuangan) menjadi preferensi kebijakan jabatan Plt yang Bapak emban selama empat bulan kedepan. Menariknya, nasib TPP pun tak luput dari perhatian. Pada kulminasinya wacana TPP pun kembali memviral. Setiap saat para pegawai membincang tentang TPP: diatas kapal cepat Ekspres Bahari, diruangan kantor atau bahkan diwarung makan, TPP semacam mantera yang terus saja tersebutkan.
Selanjutnya masih berkutat pada pakem TPP. Dalam sepengetahuan saya (kalaulah tidak keliru), esensi TPP sejatinya adalah pemberian intensif atau tunjangan dalam bentuk uang oleh negara terhadap pegawai provinsi yang berkantor di Sofifi—dengan catatan pegawai bersangkutan harus berkantor sembari bekerja melayani segenap kepentingan masyarakat. Konon katanya, syarat dibayarkan TPP itu berbasis pada pendekatan kinerja bagi pejabat/esalon dan pendekatan kehadiran bagi pegawai biasa. Alasan pemberian intensif semacam inipun sederhana, karena antara kantor pegawai tersebut bekerja dan tempat domisili pegawai sangatlah berjarak. Sederhananya, butuh biaya agar bisa kerja.
Penganggaran TTP juga cukup menyedot uang APBD dengan angka yang terbilang fantastik. Jika dikalkulasi, jumlah pegawai provinsi yang berhak menerima berkisar empat ribuh orang lebih. Perorang dijatahi seratus empat puluh ribuh sekali masuk kantor, selama dua puluh hari kerja. Maka bisa kita pastikan, perbulannya pemerintah provinsi harus menggelontorkan dana miliyaran rupiah untuk pembiayaan TPP.
Memang, tidak seberapa nominal intensif (TPP)—hanya seratus empat puluh ribuh rupiah perhari sekali pegawai itu berkantor. Tidak seberapa untuk ukuran seorang Kepala seperti Bapak, tapi sangat berarti dikalangan pegawai rendahan yang jarang pelesiran menggunakan uang Negara. Belum lagi jika pegawai itu tak lagi menikmati keutuhan gaji dikarenakan sudah mengajukan kredit ke bank.
Bagi kami (pengawai rendahan) TTP tak ubahnya jembatan penghubung bagi seorang pegawai dan profesinya. Dan saya percaya, Bapak cukup tau persis manfaat dan pengaruh TTP terhadap mobilitas dan intensitas pegawai anda untuk berkantor. Tanpa TTP, kewajiban berkantor bagi pegawai golongan rendahan layaknya kewajiban naik haji, yang hanya bisa ditunaikan oleh orang orang yang mampu. Jika, berkantor untuk melayani kepentingan publik saja hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkantong tebal alias berduit, lantas bagaimana dengan semangat reformasi birokrasi yang mengusung penciptaan good governance.?
Bapak Plt Gubernur, sejauh ini apakah anda tau, residu TPP 2017 lalu telah membikin ribuan pegawai/bawahan cenderung merasa kesal, kecewa bercampur marah kepada rezim yang anda pimpin.? Apakah anda juga tau, saat ini ribuan pegawai provinsi yang ditunggak TPP 2017 satu persatu mulai mengutuk dan menyumpahi rezim ini secara diam diam.?. Jika Bapak belum tau, maka saya berharap dengan surat ini Bapak bisa tau dan lebih memahami kondisi pegawai rendahan seperti saya.
Selebihnya, saya yang tak mewakilkan siapa siapa berharap, surat terbuka ini jangan hanya Bapak baca setelah itu dibuang ditempat sampah. Surat ini adalah buncahan keluhan bawahan Bapak. Dan jika, Bapak mengatakan Bapak membangun negeri ini dengn “CINTA”, maka dengarlah keluhan ini. Sebab CINTA idealnya tak melahirkan penderitaan yang berkepanjangan.   
Terakhir saya sampaikan, perkara TPP tentu semua bawahan berada melingkari Bapak. Dukungan dan do’a akan terus mengalir. Saya yang hanya bagian dari titik kecil pemerintahan sangat membutuhkan kepastian yang menyejukan. Sekali lagi, trauma TPP 2017 masih kuat bermain main dalam kepala. Dan di ditahun 2018 Kali ini, saya bermohon TPP jangan lagi berakhir dengan PHP (Pemberi Harapan Palsu). Biar penyaluran TPP di tahun 2018 tak lagi menimbulkan dusta diantara kita. Semoga surat ini bisa mengetuk nurani Bapak. Semoga. (*)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan