Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Menkeu Boyong 10 Dirjen ke Malut

Diposting pada 07/03/2018, 13:34 WIT
Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati

SOFIFI - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Maluku Utara hari ini. Dalam lawatan perdananya ini, Sri Mulyani tak sendirian. Ia memboyong serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan sembilan petinggi lainnya yakni Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman, Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sumiyati, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Siahasil Nazara, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti.
Kepala Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Setdaprov Malut Armin Zakaria menuturkan, Menkeu dan rombongannya direncanakan melakukan kuker selama tiga hari. Sejumlah kegiatan telah diagendakan, diantaranya memberi kuliah umum dan rapat koordinasi (rakor) dengan pejabat gubernur. "Begitu tiba besok (hari ini, red), Menkeu akan melakukan kegiatan dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan di kantor Kanwil sekaligus makan malam bersama. Besoknya lagi, Menteri mengisi kuliah umum yang dilaksanakan Universitas Khairun," tuturnya kepada Malut Post kemarin (6/2).
Kuliah umum bertajuk Perekonomian Global dan APBN 2018 itu diselenggarakan di Halmahera Ballroom Grand Dafam Hotel Ternate. 600 peserta dirancang mengikuti kegiatan ini. Setelah kuliah umum, lanjut Armin, Menkeu akan melakukan rakor dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, seluruh bupati dan wali kota, serta pimpinan lembaga vertikal. "Materi rakor ini difokuskan pada sosialisasi dan pemanfaatan Dana Desa dan membicarakan tentang dana transfer pusat ke daerah," terang Armin.
Usai rakor, menteri terbaik dunia 2018 versi World Government Summit itu melanjutkan agendanya di Kota Tidore Kepulauan. Di sana, Sri Mulyani bakal bertatap muka dengan seluruh kepala desa di Tikep untuk membahas DD. Menteri asal Lampung itu juga akan dinobatkan sebagai Yaya Ngofa Bangsa Ma Guraci oleh Kesultanan Tidore. "Menteri dan rombongan dijadwalkan balik pada Jumat pukul 08.15 WIT," imbuh Armin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut Ahmad Purbaya menerangkan dalam forum rakor nanti akan ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan Plt Gubernur M. Natsir Thaib. Pokok pikiran itu diantaranya mengusulkan agar dalam rencana perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah juga mempertimbangkan provinsi kepulauan namun jumlah penduduknya sedikit. Terutama pada formula perhitungan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemprov    juga akan mengusulkan agar guru non-PNS ikut dihitung dalam formula transfer. "Malut dengan daerah kepulauan memiliki jumlah guru non-PNS lebih banyak dibandingkan guru PNS. Selama ini, guru non-PNS dibiayai dengan APBD yang cukup menguras keuangan daerah, sementara pembiayaan dana transfer hanya bagi guru PNS," jelasnya.
Selain itu, lanjut Purbaya, Pemprov memohon dalam revisi UU 33/2004 juga mengakomodir tentang tunjangan kemahalan. Sebab tingkat kemahalan barang di Malut tidak beda jauh dengan Provinsi Papua. Di lain pihak, Papua diberikan tunjangan kemahalan, sementara Malut tidak. "Kita tidak meminta angka, tapi perubahan regulasi yang rencana dilakukan itu juga dipertimbangkan daerah kepulauan yang memiliki penduduk sedikit. Sebab kalau yang dihitung hanya jumlah penduduk, Malut dan provinsi lain seperti Maluku akan tetap dirugikan," sambungnya.
Purbaya menambahkan, selama ini DBH Malut hanya mempertimbangkan ekspor bea cukai, tapi kenaikan pertumbuhan ekonomi akibat sektor tambang yang tumbuh positif tidak dipertimbangkan. Sementara hasil alam tidak dilakukan ekspor langsung namun melalui Pelabuhan Surabaya atau Jakarta, misalnya yang dilakukan PT Aneka Tambang dan Nusa Halmahera Minerals. Akibatnya, daerah penghasil tidak mendapatkan efek yang sesuai. "Jadi sumbangan sektor pertambangan terhadap kenaikan PDRB dijadikan pertimbangan dalam formula perhitungan DBH. Masukan ini disampaikan agar Ibu Menteri bisa memperjuangkan nanti," tandasnya. Soal DBH ini juga dikemukakan pengamat ekonomi dan keuangan dari Universitas Khairun Dr Mukhtar Adam, kemarin. Mukhtar mengatakan pertumbuhan ekonomi Malut mencapai 7,6 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang fantastis itu berasal dari sumbangan sektor pertambangan. Sayangnya, eksploitasi pertambangan luar biasa di Malut tidak seimbang dengan DBH,” ujar Mukhtar.  Sementara soal Dana Alokasi Umum (DAU), Mukhtar mengatakan ada problem pada pola pengalokasian. “Kenapa DAU Malut sangat terendah karena penduduknya sedikit dibandingkan dengan daerah Jawa. Minimnya DAU akan berpengaruh kalau DAU banyak digunakan pemerintah untuk belanja pegawai dan anggota DPRD sehingga belanja menjadi tidak produktif,” katanya. Menurut Mukhtar,   momentum kedatangan Menkeu ini semestinya dimanfaatkan untuk  membicarakan skema pembangunan industri di Halmahera. “Sebab, kita butuh industri kelapa dan perikanan untuk memberikan value terhadap produk yang dihasilkan masyarakat. Kita punya wilayah kelautan yang besar tetapi kita tidak punya industri yang mumpuni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.(udy/mpf/kai)  

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan