Selasa, 18 September 2018

 Headline

Dana Ratusan Miliar Menguap

Diposting pada 09/03/2018, 12:54 WIT
Parah Nasbah CV Ubay Jaya saat Berada di Ditreskrimum Polda Malut.
Parah Nasbah CV Ubay Jaya saat Berada di Ditreskrimum Polda Malut.

TERNATE – Pengelola penghimpunan dana masyarakat CV Ubay Jaya Astried Fitriyanti Pakaya resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Penetapan tersangka Astried sekaligus menguak fakta mengejutkan, yakni dana Rp 163 miliar dalam rekening pribadinya adalah kamuflase belaka. Tampaknya para nasabah Ubay harus menerima kemungkinan modal yang ditanamkan menguap begitu saja.
Penetapan tersangka perempuan 28 tahun itu dilakukan Kamis (8/3) kemarin. Status tersangka Astried diputuskan usai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara melakukan gelar perkara. Penyidik menemukan tiga alat bukti yang cukup untuk menjerat Astried.
Kasubdit I Ditreskrimum Polda AKBP Hengki Setiawan menuturkan, pihaknya tak lagi melakukan penyelidikan untuk menentukan status perkara tersebut apakah naik ke penyidikan atau tidak. ”Tidak ada penyelidikan, karena tersangka sudah jelas. Jadi langsung sidik. Kami juga hanya menggelar perkara dari saksi ke tersangka,” jelas Hengki saat ditemui di ruang kerjanya.
Dikatakannya, dari hasil gelar perkara itu penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni Astried sebagaimana dalam laporan tersebut. Terkait dugaan bakal adanya tersangka lain, Hengki menyatakan harus menunggu pengembangan pemeriksaan terhadap Astried. ”Nanti kita cek kembali aliran dananya kemana saja,” tukasnya.
Hengki mengungkapkan, usai dilakukan pengecekan terhadap rekening-rekening Astried yang tersebar di sejumlah bank, ternyata tak satu pun rekening tersebut memiliki saldo. Menurutnya, rekening koran bersaldo Rp 163 miliar yang sempat beredar di masyarakat hanyalah akal-akalan Astried untuk menenangkan nasabah. ”Rekening itu hasilnya kosong atau tidak ada. Rekening koran juga hanya untuk menenangkan para nasabah,” ungkapnya.
Astried sendiri ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dan dijerat dengan pasal 372 dan pasal 378 dengan ancaman 4 tahun penjara. Saat ini, menurut Hengki, pihaknya baru menerapkan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Astried. Soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan sebagainya belum. ”Kita masih terapkan penipuan dan penggelapan. Nanti kita lihat perkembangannya sembari mendalami kemungkinan adanya tersangka lain,” ujarnya.
Sementara itu, ribuan nasabah yang berinvestasi ke CV Ubay Jaya dipastikan gigit jari. Ini setelah uang yang mereka setorkan ke perusahaan tersebut hilang entah kemana. Para nasabah ini pun kembali mendatangi kantor Ditreskrimum yang berada di Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, kemarin. Ada yang bahkan betah menunggui sejak siang hingga sore. Mereka berharap uang modal yang mereka setorkan dapat kembali. ”Saya cuma mau modal balik, biar kurang satu juta atau dua juta, tidak apa,” kata salah satu nasabah yang enggan menyebutkan namanya.
Pengacara Hendra Karianga selaku kuasa hukum para nasabah juga terlihat mendatangi kantor Ditreskrimum. Saat diwawancarai, Hendra menuturkan selaku kuasa hukum dia berharap penyidik menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Menurutnya, jika uang tersebut benar masih ada di bank maka dipastikan akan kembali. ”Tapi persoalannya uang tersebut tidak ada di bank. Lalu bagaimana? Investasi bodong ini merusak sistem perekonomian. Mana ada investasi untungnya sampai Rp 200 miliar? Jadi nanti kita lihat hasil penyidikan selanjutnya. Dicek ke rekening juga hasil tidak ada, kasih cek juga kosong. Ini penipu,” katanya geram.

Bentuk Satgas
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan CV Ubay Jaya tak terdaftar di OJK sebagai perusahaan investasi. Tidak terdaftarnya perusahaan ini membuat OJK tak bisa berbuat banyak melakukan penindakan. ”OJK tidak bisa mengambil kebijakan, namun nanti akan ada satgas yang bergerak untuk menangani investasi di daerah. Saya dapat informasi dari Polda bahwa pengelola Ubay Jaya sudah ditahan dan menurut saya itu merupakan langkah yang paling tepat,” kata Kepala OJK Sulawesi Utara yang juga membawahi Gorontalo dan Malut Elyanus Pongsoda.
Elyanus menuturkan, OJK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Investasi. Pembentukan satgas yang melibatkan kepolisian, Bank Indonesia, dan OJK ini dilakukan di tingkat pusat hingga daerah. ”Untuk wilayah kerja OJK Sulut baru terbentuk di Sulawesi Utara,” katanya dalam pertemuan di ruang rapat BI Malut kemarin.
Dalam kunjungannya ke Malut kali ini, OJK memang berencana membentuk Satgas Investasi di Malut. Apalagi baru saja ratusan nasabah kena tipu investasi ilegal yang digagas Ubay Jaya. ”Diharapkan ini dapat meredam agar investasi bodong ini tidak bertambah. Yang masuk dalam tim yaitu polisi, kejaksaan, dan Dinas Koperasi untuk berdiskusi sehingga nantinya jika ada investasi yang sudah mendapat izin dari salah satu instansi berarti itu legal,” papar Elyanus.
Dia mengungkapkan, saat ini dana masyarakat yang berhasil dihimpun perusahaan investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp 105 triliun. Angka ini terbilang miris, sebab OJK maupun lembaga keuangan resmi lain sudah berulangkali mengimbau masyarakat agar tak mudah tergiur dengan iming-iming bonus investasi ilegal. ”OJK juga punya call center 157 tempat masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan jika mendapati investasi ilegal,” tambahnya.
Tak hanya CV Ubay Jaya, OJK juga menyentil keberadaan PT Karapoto Fintech di Malut. Elyanus menyatakan, Karapoto juga belum mengantongi izin dari OJK. ”Karapoto baru terdaftar dan belum mendapat izin. Terdaftar itu karena sudah punya badan hukum, ada pengurus, anggaran dasar dan dia melakukan fintech sehingga didaftarkan dan diberi kesempatan satu tahun dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi,” tuturnya.
Kriteria yang harus dipenuhi tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Misalnya penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar. Jika  persyaratan ini tidak dipenuhi maka Karapoto akan dicoret dari daftar lembaga keuangan oleh OJK.
Sementara Ketua Tim Hukum Karapoto M. Yuslan membenarkan jika hingga kini Karapoto baru terdaftar di OJK dan belum memiliki izin. Namun ia menjelaskan, Karapoto diberikan waktu setahun untuk mendapatkan izin setelah terdaftar di OJK. Terdaftarnya Karapoto di OJK juga membuat perusahaan ini diawasi ketat pengelolaannya oleh OJK. "Setelah terdaftar dan teregistrasi dengan nomor S-18/NB,213/2018, nah OJK memberikan waktu satu tahun untuk menjalankan sistem dan operasionalnya. Nanti OJK yang akan menilai. Jika dalam waktu tiga bulan sistem, manajemen dan operasional Karapoto berjalan dengan baik serta laporan sesuai aturan OJK RI maka izin bisa langsung dikeluarkan,” ungkapnya kemarin.
Saat ini, Karapoto tengah memenuhi persyaratan akhir agar status terdaftar bisa meningkat ke perizinan. Perusahaan ini sendiri baru aktif beroperasi selama sebulan lebih. ”Ini yang harus dipahami masyarakat soal mekanisme perizinan di OJK," tutur Yuslan.
Yuslan menambahkan, Karapoto bukanlah perusahaan investasi. Ia merupakan penyelenggara fintech peer to peer landing dimana perusahaan berperan sebagai perantara antara penanam modal dengan peminjam modal yang rata-rata terdiri atas petani dan nelayan. "Intinya kehadiran PT Karapoto di Malut untuk membantu dan memfasilitasi baik pemodal maupun penerima modal usaha petani nelayan dengan sistem teknologi finansial. Jadi jangan disalahtafsirkan," pintanya.

Diduga Modus
Di lain pihak, DPRD Kota Ternate yang ikut dalam pertemuan dengan OJK kemarin menyampaikan keluhan masyarakat terkait aktivitas Karapoto. Komisi II mengungkapkan, aktivitas membantu masyarakat nelayan dan petani hanya dilakukan Karapoto di awal saja. Selanjutnya, perusahaan ini kembali menjanjikan investasi dengan bunga 50 persen kepada masyarakat. ”Tentu ini sudah menyalahi aturan OJK,” ungkap Ketua Komisi II Zainal Hi. Hasan kemarin.
Politisi PKPI itu mengaku, perusahaan tersebut kembali menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan disampaikan ke OJK. Dimana oknum pimpinan perusahaan sebelum Karapoto dibentuk merupakan pimpinan PT Artapuspa Jaya yang beralamat di Dufa Dufa, Ternate Utara. ”Artapuspa menjalankan investasi dengan menawarkan suku bunga 50 persen ke warga. Setelah Artapuspa ditutup, mereka bentuklah Karapoto ini. Setelah terdaftar di OJK, mereka memang menjalankan sesuai aturan OJK. Namun seiring berjalannya waktu kembali lagi ke sistem Artapuspa, sebab manajemen Artapuspa dengan Karapoto juga sama,” bebernya.
Karena itu DPRD berharap OJK menertibkan Karapoto. Dikhawatirkan sistem peer to peer landing hanyalah modus untuk menjerat nasabah. ”Jangan sampai Karapoto ini berjalan seperti perusahaan sebelumnya. Tentu akan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Bapemperda DPRD Nurlaela Syarif yang juga ikut dalam pertemuan tersebut menyatakan Kota Ternate memiliki peraturan daerah yang mengatur pengawsaan terhadap investasi. ”Memang ada beberapa warga sampaikan ke kami bahwa Karapoto bukan hanya bergerak di usaha yang bantu nelayan dan petani dengan cara mendaftar melalui online, namun menjalankan usaha investasi dengan menawarkan bunga 50 persen. Warga juga memberikan bukti berupa kwitansi. Ada yang investasi Rp 5 juta sampai Rp 7 juta dengan memberikan asumsi selama 40 hari mereka akan dapat uang lebih dari yang diinvestasi itu,” terangnya.(tr-03/mg-02/cr-05/kai)

 

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,99%)       :       (16,01%)

Dahlan Iskan