Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Terpaksa Bapinjam Agar UK Terlaksana

Diposting pada 13/03/2018, 10:37 WIT
UJIAN KOMPETENSI: Siswa SMK saat melaksanakan ujian tahun lalu.Dok.Malut Post
UJIAN KOMPETENSI: Siswa SMK saat melaksanakan ujian tahun lalu.Dok.Malut Post

TERNATE –Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Ternate, kemarin (12/3) telah melaksanakan Ujian Kompetensi (UK). Untuk membiayai pelaksanaan UK, para kepala sekolah terpaksa meminta dana dari orang tua dan pinjaman dari pihak ketiga.
Cara ini terpaksa dilakukan pihak sekolah, karena UK sudah dijadwalkan pusat dan harus dilaksanakan jika tidak siswa yang akan rugi. Sementara, hingga kini dana Operasional Sekolah (BOS) triwulan I dari pusat belum dicairkan. Sementara respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) pun terkesan acuh dan tidak berusaha mencari solusi lain, bahkan menyarankan sekolah untuk melakukan puasa anggaran, sebagaimana yang disampaikan Wakil Gubernur Malut M Natsir Thaib.
Upaya sekolah untuk bisa melaksanakan UK ini, diakui beberapa Kepsek SMK saat dikonfirmasi Malut Post.  Naila, Ibrahim Kepsek SMKN 3 Kota Ternate mengaku pihaknya terpaksa meminta partisipasi orangtua. ”Biaya yang dipakai untuk ujian adalah partisipasi orangtua dan ini atas dasar rapat bersama,” katanya.
Selain dana dari orangtua, pihaknya juga menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga, sebab ini termasuk kebutuhan yang sudah mendesak dan sekolah tidak bisa terlalu membebani orangtua bisa masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) yang jelas-jelas dilarang. “Kalau tidak dengan cara seperti ini bagaimana ujian bisa terlaksana. Kalau jadwal diundur siswa akan rugi karena tidak sesuai dengan jadwal dari pusat dan akan tidak disetujui,”jelasnya seraya mengaku saat ini  yang dihadapi bukan hanya UK. 19 April nanti adalahjadwal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2 April.

Meminjam dana dari luar untuk kebutuhan ujian, juga dilakukan SMKN 2 Kota Ternate. ”Ujian kompetensi harus dimulai sementara dana BOS belum cair, kami paksa pakai uang komite atau SPP tapi tidak cukup, terpaksa pinjam,” tutur Kepsek, Kamaludin H Ahmad saat dikonfirmasi.  Dia mengaku, sudah kewalahan dan meminjam dana dari pihak ketiga adalah alternatif terakhir karena tidak lagi ada solusi lain, sebab jika berharap partisipasi orangtua, akan dianggap pungli. Dia juga membandingkan tanggungan sekolah yang makin rumit setelah dialihkan ke Pemerintah Provinsi. “Kalau masih di Kota (Dikbud Kota,red) masalah BOS seperti ini masih bisa disiasati,” tuturnya.

Masalah keuangan yang dihadapi sekolah saat tahapan ujian berlangsung ini, harus menjadi pelajaran dari Pemerintah daerah terutama Dikbud baik provinsi maupun daerah. Ini diungkapkan
Akademisi Universitas Khairun, Sahril Muhammad.
“Harus ada langkah antisipatif, sehingga saat jangan lagi ada keterlambatan pencairan saat ujian, kasihan sekolah dan siswa akan menjadi korban,”katanya seraya mempertanyakan, jika masalah seperti ini, bagaimana mutu pendidikan di Malut bisa meningkat.
Dia juga menilai, masalah keuangan yang kerap dialami sekolah karena, kurang profesionalnya pegawai yang bertanggungjawab mengurus keuangan di Dikbud sehingga masalah yang sama terus terjadi. Karena itu, dia menyarankan agar pegawai tersebut dievaluasi. “Kasihan karena mungkin ketidakseimbangan kinerja dari para pegawai yang mengurus keuangan, membuat siswa terancam,” pungkasnya. (mg-01/cr-05/nty)    

Share
Berita Terkait

Besok, Bioskop XXI Mulai Beroperasi

15/05/2018, 12:58 WIT

IPK Minimal CPNS Malut Resmi 2.50

19/09/2018, 12:59 WIT

Legu Gam Terancam tak Dilaksanakan

28/02/2018, 12:14 WIT

Investasi Bodong Makan Korban Lagi

16/04/2018, 12:26 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan