Selasa, 18 September 2018

 Headline

Pemprov Bantah Proyek Fiktif

Diposting pada 13/03/2018, 11:03 WIT
DPRD Provisi (Deprov) Maluku Utara
DPRD Provisi (Deprov) Maluku Utara

SOFIFI—Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provisi (Deprov) Maluku Utara (Malut) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata memunculkan tanda tanya.  Ini setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)  Malut menampik laporan Pansus yang menyebutkan enam proyek Pemprov sebagai proyek fiktif. Alasan Pemprov,  enam proyek tersebut benar-benar tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD 2016.     “Enam proyek itu bukan fiktif sebab faktanya ada dalam dokumen Pergub tentang Penjabaran APBD.  Bahkan tiga di antaranya, adalah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi  Khusus (DAK),” jelas Kepala BPKPAD  Malut Ahmad Purbaja kepada Malut Post, kemarin (12/3).   
    Hal ini ditandaskan Purbaja mengklarifikasi laporan Pansus yang menyebutkan adanya enam proyek fiktif.    Sebagaimana diberitakan kemarin, Pansus dalam laporannya menyebutkan adanya enam proyek fiktif lantaran tak dianggarkan dalam Perda APBD Nomor 1 Tahun 2016, Perda APBD-P Nomor 4 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Perubahan. Sementara pembayaran enam proyek  tersebut diakui sebagai utang Pemprov.
Purbaja menerangkan enam proyek yang dimaksud  Pansus  tersebut, tiga di antaranya bersumber dari DAK . Sementara tiga proyek lainnya bersumber dari APBD. Dia lantas menyebutkan tiga proyek DAK itu, yakni  pembangunan SPAM Gane Dalam  di Desa Gane,  Halsel senilai Rp1 miliar, pembangunan SPAM Desa Pancoran Kabupaten Taliabu Rp1,155 miliar dan  Optimalisasi SPAM Desa Tamadamai senilai Rp 1,5 miliar."Kalau DAK itu dari pusat, dan kegiatannya sudah di-//list// sehingga sangat tidak mungkin fiktif. Sebab ini kegiatan dari pusat,"terang Purbaja mengklarifikasi. Sementar tiga kegiatan lainnya, lanjut Purbaja,  yakni jalan  Ake Durian Ruas Laiwui-Anggai Halsel  Rp2,965 miliar, pembangunan Jalan Lorombati Guraping Halsel senilai Rp3,946 miliar dan pembangunan jalan jembatan ruas Bicoli Haltim senilai Rp4,470 miliar bersumber dari APBD."Semuanya jalan dan karena kondisi anggaran tidak mencukupi diakui sebagai utang," kata Purbaja sembari menunjukkan halaman lampiran Pergub tentang proyek- proyek tersebut. Meski menampik laporan Pansus terkait enam proyek tersebut, Purbaja mengaku tak mau menyalahkan Pansus. “Mungkin Pansus berpatokan pada dokumen lain. Kalau hanya melihat dokumen APBD memang tidak ada. Enam kegiatan  itu dapat dibaca dalam dokumen penjabaran APBD. Mungkin Pansus hanya memakai dokumen APBD," katanya.  Sementara terkait laporan Pansus tentang adanya kelebihan pembayaran utang yang tidak sesuai dengan dokumen hasil sensus inspektorat, Purbaja beralasan hal tersebut bisa terjadi akibat perbedaan data antara SKPD teknis dengan Inspektorat.” Inspektorat ketika melakukan sensus, sebagian kegiatan masih berjalan di saat yang sama SKPD tidak melakukan pemutusan kontrak. Atas perbedaan data itu sering terjadi kekeliruan dalam pembayaran,” kata Purbaja sembari memastikan hal tersebut dapat dicegah apabila pembayaran utang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Inspektorat. “Tahun ini, pembayaran utang dapat dilakukan jika sudah diakui oleh Inspektorat. Karena itu, SKPD harus memasukan data yang valid terhadap progres pekerjaan kepada Inspektorat," ujarnya.
Di lain sisi,  Purbaja mengaku dirinya bukan sengaja tak mau menghadiri undangan rapat Pansus. "Tapi karena undangannya sering mendesak. Undangan hari ini tiba, malamnya pelaksanaan sehingga bertabrakan dengan kegiatan  BPKPAD yang harus mengurusi baik
belanja maupun pendapatan belum lagi mengurus masalah aset. Saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pansus, akan saya sampaikan klarifikasi dengan dokumen yang ada agar tidak ada kekeliruan,"pungkasnya.
 Di  pihak lain, laporan Pansus tentang 6 proyek fiktif mengundang perhatian pemerhati ekonomi dan keuangan daerah, Dr Mukhtar Adam.  Menurut Mukhtar, laporan Pansus cukup mengejutkan. “Sebab sulit dipercaya ada transaksi yang tidak termuat dalam APBD,” kata Mukhtar kepada Malut Post. Dosen Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) menandaskan Undang-Undang (UU) Nomor  17 tahun 2003 dan   Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 dan derivatif-nya secara tegas disebutkan bahwa pemerintah dalam membelanjakan anggaran harus tercatat dalam APBN, APBD mapum APBDes.  “Untuk menjaga konsistensi dalam eksekusi anggaran, diatur dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara terkait realisasi anggaran, yang didasari pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Sehingga dalam realisasi anggaran Bendara Umum Daerah dalam pernyataan terkait persediaan dana  didasari pada nomor rekening yang tersedia dalam DPA SKPD. Artinya Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan sangat ketat dan terukur, sehingga sulit secara nalar memahami realisasi anggaran suatu belanja tidak didasari pada ketersediaan pagu anggaran dalam DPA SKPD,"tandas Mukhtar.   Mukhtar mengatakan sulit dipahami apabila SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) pada mata anggaran yang tidak tercatat dalam APBD atau produk turunannya dalam bentuk DPA SKPD. "Sulit diterima akal sehat karena sistem akuntansi yang dikembangkan dalam teknologi informasinya yang digunakan Pemprov saat ini akan langsung menolak jika tidak tersediaanya pagu anggaran,” jelas Mukhtar. Selain itu,   kata Muhktar, mekanisme tender juga makin ketat di mana melibatkan unit pelelangan  barang dan jasa yang mengekspos kegiatan apabila meyakini ketersediaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan. “Untuk mengetahui hal dimaksud, SKPD berkewajiban menyampaikan informasi ketersediaan pagu anggaran beserta rinciannya. Jika tidak ada,  apa dasar dari unit pelelangan dalam mengekspos anggaran yang tidak tercantum dalam APBD/DPA SKPD.?," kata Mukhtar, mempertanyakan.
Mukhtar lantas menduga ada ketidakcermatan dalam penyusunan APBD Perubahan.  Di mana dalam APBD Perubahan terjadi pemangkasan  anggaran sehingga tidak tercatat dalam APBD Perubahan yang menjadi dasar bagi audit BPK.  “Sementara sebelumnya, anggaran tersebut dicatat APBD induk dan tercatat dalam DPA SKPD dan sudah dilelang oleh unit pelelangan dan dikerjakan oleh pihak ketiga,” kata Mukhtar.  “Jika hal ini terjadi maka ada kelalaian pada SKPD saat mengajukan RKA SKPD Perubahan karena tidak cermat dalam melakukan pengendalian kegiatan sehingga memangkas kegiatan dimaksud dan kelalaian pada TAPD saat melakukan rasionalisasi anggaran tidak cermat,” pungkas Mukhtar. (udy/tr-01/fai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,99%)       :       (16,01%)

Dahlan Iskan