Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Rata-Rata BPIH 2018 Dipatok Rp 35,23 Juta

Diposting pada 13/03/2018, 10:59 WIT
Jjamaah Haji  Tahun Lalu/Dok Malut Post
Jjamaah Haji Tahun Lalu/Dok Malut Post

JAKARTA – Calon jamaah haji (CJH) tahun keberangkatan 2018 terlepas dari kenaikan ongkos haji yang signfikan. Pemerintah dan parlemen bersepakat memperbanyak penggunaan hasil manfaat pengelolaan dana haji guna menekan biaya haji yang ditanggung jamaah. Tahun ini rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan Rp 35,235 juta per jamaah.
Keputusan besaran biaya haji itu diputuskan bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di gedung DPR kemarin (12/3). Besaran BPIH tahun ini mengalami kenaikan Rp 345 ribuan. Seperti diketahui rata-rata ongkos haji tahun lalu disahkan Rp 34,89 juta.
Potensi kenaikan biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost) berhasil ditekan dalam pembahasan antara parlemen dan Kemenag. Sebagai gantinya penggunaan dana haji tahun ini melonjak. ’’Dibanding tahun lalu, penggunaan dana haji bertambah Rp 841 miliar,’’ kata Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Noor Achmad. Tahun ini penggunaan dana haji sebagai biaya tidak langsung (indirect cost) mencapai Rp 6,32 triliun. Sedangkan tahun ini biaya tidak langsungnya dipatok Rp 5,48 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan di dalam UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji tidak diatur batasan berapa banyak dana haji boleh dipakai untuk subsidi. ’’Tapi di RUU (haji) yang baru diatur indirect cost tidak boleh terlalu besar,’’ jelasnya.
Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bersyukur karena kenaikan biaya haji hanya Rp 345 ribu. ’’Tentu hanya-nya dalam tanda petik,’’ jelasnya. Dia mengatakan biaya riil haji tahun ini mencapai Rp 66,25 juta/jamaah. Tetapi dengan penggunaan hasil pengelolaan dana haji sebagai subsidi, jamaah hanya membayar sekitar separuhnya saja.
Lukman mengatakan ada tiga variabel yang bisa membuat biaya haji tahun ini naik signifikan. Yakni adanya PPN 5 persen yang dipungut pemerintah Arab Saudi. Kemudian juga adanya kenaikan harga avtur. ’’Dan ketiga kurs dolar (yang menguat terhadap rupiah, red),’’ tandasnya.
Dia mengatakan jika dipersentase kenaikan haji tahun ini 0,9 persen. Padahal sangat memungkinkan biaya haji minimal naik 5 persen, karena ada penerapan PPN 5 persen. Namun tim di lapangan bisa menjalankan beberapa penghematan. Misalnya biaya sewa hotel di Makkah dari rata-rata 4.515 riyal bisa ditawar jadi 4.450 riyal. Kemudian biaya sewa pemondokan di Makkah dari harga rata-rata 1.309 riyal dihemat jadi 1.200 riyal. Dia menegaskan meskipun ada penghematan tersebut, standar layanan pemondokan tidak diturunkan. Yakni tetap minimal setara hotel bintang tiga.
Biaya haji tahun ini yang mencapai Rp 35,235 juta meliputi beberapa komponen. Yakni harga rata-rata komponen penerbangan (tiket, airport tax, dan passanger service charge) sebesar Rp 27,495 juta. Biaya ini seluruhnya dibayar oleh jamaah haji (direct cost).
Kemudian harga rata-rata pemondokan di Makkah sebesa 4.450 riyal/jamaah (Rp 16,33 juta). Namun jamaah tidak menanggung seluruh biaya pemondokan ini. Setelah mendapatkan subsidi dari uang pengelolaan dana haji, jamaah hanya dibebani biaya langsung pemondokan di Makkah sebesar 668 riyal atau setara Rp 2,38 juta.
Lalu untuk biaya pemondokan di Madinah sebesar 1.200 riyal atau sekitar Rp 4,4 juta secara keseluruhan ditanggung dana haji. Selain itu setiap jamaah juga mendapatkan living cost atau uang saku sebesar 1.500 riyal atau Rp 5.355.000 diberikan saat berada di asrama haji. ’’Jadi jamaah sudah tidak perlu khawatir soal uang saku untuk keperluan di Saudi,’’ kata Ali Taher Parasong.
Selanjutnya setelah BPIH ditetapkan, Kemenag bakal melansir pengumuman nominasi CJH berhak lunas. Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan paling lama hari ini nama-nama nominasi berhak lunas akan diumumkan. Secara rinci skema pelunasan nanti akan diatur melalui Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.
Tahun lalu pelunasan BPIH dibuka dalam dua gelombang. Khusus untuk gelombang kedua dibuka jika masih ada kuota yang belum terisi pada saat pelunasan gelombang pertama ditutup. Kemudian jika setelah gelombang kedua ditutup masih ada sisa kuota, akan diisi oleh jamaah kuota cadangan sebanyak 5 persen dari total kuota.
Sebelumnya jamaah kuota cadangan ini harus lebih dahulu melunasi BPIH pada saat gelombang pertama dibuka. Kemenag menyiapkan adanya kuota cadangan ini untuk mempercepat pengisian kuota jika masih ada sisa kuota setelah gelombang kedua ditutup. Sebab waktu setelah gelombang kedua ditutup dengan closing date Bandara Jeddah sudah mepet.(jpg/kai)

Perbandingan Direct Cost dan Indirect Cost Haji Reguler

Tahun           Indirect Cost           Direct Cost           Kuota Jamaah Reguler

2014          Rp 2,77 triliun        Rp 42,73 juta            155.200 jamaah

2015         Rp 3,73 triliun          Rp 36,07 juta            155.200 jamaah

2016          Rp 3,9 triliun            Rp 34,64 juta           155.200 jamaah

2017          Rp 5,48 triliun          Rp 34,89 juta           204.000 jamaah

2018          Rp 6,32 triliun          Rp 35,23 juta           204.000 jamaah

 

Keterangan

- biaya indirect cost menggunakan hasil manfaat (bunga) pengelolaan dana haji

- biaya direct cost adalah biaya haji yang dibayar langsung jamaah

- besaran direct cost adalah rata-rata. Sebab nanti diputuskan Presiden dan berbeda setiap embarkasi

 

Sumber : Rapat Komisi VIII DPR dan Kemenag serta beberapa sumber lainnya

Share
Berita Terkait

Buka Lowongan CPNS 200 Ribu

06/03/2018, 12:17 WIT

Remunerasi PNS Terancam Dihapus

09/03/2018, 12:36 WIT

Rekrutmen CPNS Dibuka Juli

13/03/2018, 11:04 WIT

Hari Ini PNS Wajib Kerja Lagi

21/06/2018, 10:15 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan