Selasa, 18 September 2018

 Headline

Rekrutmen CPNS Dibuka Juli

Diposting pada 13/03/2018, 11:04 WIT
Ilustrasi Pendaftaran CPNS
Ilustrasi Pendaftaran CPNS

JAKARTA – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini akan dilaksanakan setelah Pilkada serentak di 171 daerah. Rencana itu untuk menghindari potensi intervensi atau politisasi oleh calon kepala daerah saat Pilkada.
Keputusan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, kemarin (12/3). Hadir dalam rapat hampir tiga jam itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Menteri Asman menuturkan, pelaksanaan rekrutmen CPNS itu diharapkan tidak sampai memicu gejolak di daerah. Lantaran saat ini 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten sedang sibuk melaksanakan Pilkada. Sementara hari pencoblosan dijadwalkan pada 27 Juni. ”Sekarang orang konsentrasi Pilkada. Jangan sampai lagi menambah hal-hal yang sifatnya tidak netral. Nanti bisa saja, nanti diintervensi oleh bupati yang maju atau apa gitu seolah-olah. Setelah (Pilkada) itu baru aman,” ujar Asman usai rapat itu.
Rekrutmen CPNS kali ini menggunakan prinsip zero growth alias tidak menambah total jumlah PNS, bahkan mengurangi. Jadi penerimaan CPNS tersebut dimaksudkan untuk menggantikan 28.632 pegawai di pemerintah pusat yang pensiun tahun ini. Sedangkan di pemda ada 186.744 pegawai yang purna tugas.
Sesuai data paparan MenPANRB direncanakan ada 76 kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi tambahan formasi CPNS tahun ini. Selain itu ada 34 propinsi dan 380 kabupaten kota. Meskipun begitu, jumlah formasi di tiap instansi itu masih belum ditentukan. ”Masih disesuaikan kemampuan anggaran. Kemampuan keuangan (pusat), kemampuan keuangan daerah, belanja pegawai daerah,” imbuh politisi asal PAN itu.
Ada kebijakan Pemda yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD tidak akan mendapatkan alokasi formasi CPNS tahun ini. Dari pendataan kementerian tersebut ada 134 Pemda yang memiliki belanja pegawai lebih dari 50 persen sesuai data per-Juni 2017. ”Yang jelas kita lihat dari beban kerja. Tapi tahun ini direncanakan untuk mengganti jumlah yang pensiun itu ada (rekrutmen CPNS),” tegas dia.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan begitu selesai Pilkada pada Juni mereka akan langsung mengadakan pendaftaran CPNS. Sedangkan pengumuman awal pendaftaran dan formasi direncanakan mulai dipublikasikan pada Mei. Pendaftaran ditarget bisa selesai dalam dua pekan setelah hari pencoblosan. ”Habis nyoblos saya bisa mulai. Kalau sudah nyoblos kan tidak ada apa-apa lagi,” kata Bima.
Menurut Bima, saat ini sedang dihitung terus jumlah kuota atau formasi jabatan yang akan dibuka. Hingga kemarin, sudah ada 384 kabupaten/kota yang mengajukan ke BKN. Tapi belum tentu semua permintaan itu akan disetujui. ”Kalau formasi ya maunya sebanyak mungkin. Tidak masuk akal lah. Kalau sebanyak mungkin, pertanyaan saya ini beban kerjanya berapa sih? Kebutuhan formasi itu akan memperhitungkan beban kerja di masing-masing instansi,” kata Bima.

Prioritaskan K2
Sementara itu, data pegawai honorer kategori 2 (K2) yang berjumlah 439.956 orang akan diteliti kembali. BKN yang memiliki data tersebut akan menelisik lebih dalam penyebab mereka belum diusulkan menjadi CPNS.
Bima mengungkapkan, mereka akan memprioritaskan pengecekan data-data K2 dari kabupaten/kota yang dianggap punya penyebab paling logis sehingga tak mengusulkan para pegawai tersebut. Misalnya di Bintuni, Papua Barat yang diduga data para pegawai K2 itu hilang terseret arus banjir. ”Kita baru investigasi yang masuk akal dulu seperti Bintuni yang dulu kena banjir,” ujar Bima.
Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki alasan kuat pengusulan K2 belum diprioritaskan. Sebab, sebelumnya sudah ada kesempatan untuk mengusulkan para pegawai tersebut. ”Kalau dari dulu-dulu tidak pernah minta diusulin tapi tiba-tiba minta diusulin ya ngapain,” kata dia. Penelitian tersebut akan melibatkan kementerian lain seperti Kemenpan-RB serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemenpan-RB sendiri mengimbau agar masyarakat, khususnya tenaga honorer (K2), untuk lebih berhati-hati terhadap rumor yang beredar dengan mengatasnamakan Kementerian PANRB. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, mengatakan bahwa ada rumor mengenai pengumpulan biodata K2 yang diinstruksikan oleh Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian PANRB. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut mengatasnamakan Forum Honorer K2. “Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Kementerian PANRB tidak pernah memberikan instruksi terkait hal tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Herman menjelaskan bahwa ada tenaga Honorer K2 dari Kabupaten Cianjur yang mengkonfirmasi akan kabar tersebut. Bahkan mereka mengakui ditarik sejumlah biaya untuk pengumpulan data dimaksud.
Diiimbau, masyarakat berhati-hati dan tidak serta merta mempercayai jika ada informasi terkait tenaga honorer K2. Masyarakat diminta untuk lebih selektif terhadap informasi yang beredar dan mencari tahu kebenarannya. “Jika ada informasi seperti itu, dimohon untuk lebih waspada dan mengkonfirmasi dahulu ke Kementerian PANRB. Modus seperti itu potensial ujung-ujungnya penipuan,” tegasnya.(jpg/kai)

 

Share
Berita Terkait

Buka Lowongan CPNS 200 Ribu

06/03/2018, 12:17 WIT

Rekrutmen CPNS Dibuka Juli

13/03/2018, 11:04 WIT

Remunerasi PNS Terancam Dihapus

09/03/2018, 12:36 WIT

Hari Ini PNS Wajib Kerja Lagi

21/06/2018, 10:15 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,99%)       :       (16,01%)

Dahlan Iskan