Headline

Cagub Malut Tersangka

Diposting pada 15/03/2018, 14:53 WIT
Ahmad Hidayat Mus
Ahmad Hidayat Mus

JAKARTA – Peta politik Pemilihan Gubernur Maluku Utara dipastikan berubah drastis. Ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan satu surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap salah satu calon kepala daerah. Penyidikan tersebut merupakan langkah KPK menyeret sejumlah cakada sebagai tersangka dalam kasus rasuah.
Calon gubernur (cagub) Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM) menjadi cakada pertama yang menyandang status tersangka lembaga superbodi itu. Informasi penetapan tersangka tersebut disampaikan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman, kemarin (14/3). Dia membenarkan bahwa perkara AHM sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. ”Iya benar (sudah naik penyidikan, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos. Peningkatan status itu lalu ditindaklanjuti dengan gelar perkara (ekspose) di level pimpinan KPK.
Hanya, perwira polisi bintang satu itu belum mau membeberkan secara detail latar belakang perkara yang menyeret politisi Golkar yang dikenal dekat dengan mantan ketua DPR Setya Novanto itu. Informasi soal penyidikan akan disampaikan secara resmi oleh KPK dalam waktu dekat. Begitu pula soal tindakan hukum lain setelah penetapan tersangka. Baik pemeriksaan atau penahanan.
Meski demikian, AHM yang merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula dua periode itu sudah berkali-kali terseret dalam kasus dugaan korupsi. Hanya, dia selalu “lolos”. Pada Februari 2017 misalnya, status tersangka AHM atas kasus korupsi Bandara Bobong, Kepulauan Pulau Talibu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate lewat praperadilan.
Selain kasus yang ditangani Polda Malut itu, AHM juga pernah lolos dalam kasus korupsi yang diusut kejaksaan setempat. Yakni perkara rasuah pembangunan Masjid Raya Sanana. Pada Juni 2017 lalu, AHM divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate dalam kasus yang dituntut jaksa penuntut umum lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta tersebut.
KPK pun menegaskan, masih ada cakada lain yang bakal berstatus tersangka dalam waktu dekat. Hanya, sampai saat ini nama-nama cakada dan asal daerah masih ditutup rapat-rapat oleh komisi antirasuah tersebut. Sumber internal Jawa Pos di KPK menyebutkan, jumlah cakada yang bakal segera berstatus tersangka masih banyak. ”Ada banyak, di Jawa juga ada,” tuturnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengungkapkan telah meneken satu surat perintah penyidikan kepada satu kepala daerah yang kebetulan mencalonkan diri lagi pada pilkada 2018. "Satu tadi malam sudah saya tandatangani," kata Agus kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/3).
Agus menjelaskan, proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan walau saat ini yang tersangkut kasus hukum tengah maju sebagai peserta pilkada serentak 2018. Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memberikan jalan supaya partai politik mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. "Supaya pilkada bisa berjalan baik ya harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka, dilantik, kan juga rasanya tidak etis ya," kata Agus.
Menurut Agus, perppu perlu diterbitkan oleh pemerintah. Sebab, dengan regulasi saat ini, calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah, meski statusnya tersangka kasus korupsi. Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, maka rakyatlah yang diuntungkan. "Sehingga rakyat juga bisa dapat calon yang terbaik," kata Agus.

Praperadilan
Terpisah, penasehat hukum (PH) AHM, M. Konoras menyatakan sampai kemarin pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh KPK. Sejauh ini, Konoras baru mengetahui penetapan tersangka kliennya melalui pemberitaan. ”Belum bisa dikategorikan berita A1, karena tidak disampaikan langsung oleh KPK,” ujarnya.
Meski demikian, Konoras mengaku siap mendampingi AHM menghadapi proses hukum di KPK. Khususnya terkait dengan perkara dugaan korupsi Bandara Bobong yang menang praperadilan. Menurut dia, semua keputusan hakim, baik itu vonis bebas maupun gugatan praperadilan, harus dihormati karena merupakan produk hukum. ”Andai itu (penetapan tersangka benar, Red) sebagai tim penasehat hukum kami akan melakukan upaya hukum (terhadap KPK, Red), seperti praperadilan,” ungkapnya.
Konoras menambahkan, sampai kemarin nomor pribadi kliennya sulit dihubungi. Itu seiring padatnya jadwal kampanye yang saat ini dilakukan AHM di berbagai daerah di Malut. ”Lagi sibuk kampanye,” imbuh dia.
Pernyataan Konoras terkait kampanye ini sedikit bertolak belakang dengan keterangan Wa Ode Nur Zainab, salah satu PH AHM. Saat dikonfirmasi Malut Post kemarin, dia menuturkan AHM telah bertolak ke Jakarta sejak Minggu (11/3). Padahal saat ini AHM memiliki jadwal kampanye di zona II (Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan). Meski begitu, Wa Ode membantah keberangkatan pria kelahiran Gela, Pulau Taliabu, itu dalam rangka berurusan dengan KPK. ”Sprindik yang dikeluarkan oleh KPK itu juga belum tahu dalam kasus apa,” akunya.
Menurut Wa Ode, jika kliennya mempunyai urusan hukum, dirinya adalah orang pertama yang akan diberitahu. Namun sejauh ini tidak ada pemberitahuan dari AHM terkait panggilan KPK. ”Saya pastikan tidak ada pemanggilan dalam minggu ini dari KPK untuk AHM. Saya tegaskan, sejak Minggu sampai hari ini tidak ada pemeriksaan untuk AHM,” tegasnya.

Ganggu Elektabilitas
Tak hanya tim hukum, tim pemenangan AHM dalam Pemilihan Gubernur Malut juga membantah pemberitaan yang menurutnya menyudutkan kandidatnya tersebut. Seperti diketahui, AHM saat ini bertarung di Pilgub Malut berpasangan dengan mantan Rektor Universitas Khairun Rivai Umar (AHM-Rivai). Pasangan calon ini mendapat nomor urut 1.
Juru bicara AHM-Rivai, Syawaluddin Damapolii dikonfirmasi Malut Post Rabu (14/3) malam mengatakan, belum dapat mempercayai kabar penetapan tersangka tersebut. Pasalnya, dalam isi pemberitaan rata-rata tidak dicantumkan kasus apa yang dituduhkan kepada AHM. "Soalnya berita yang dilansir oleh media tidak dicantumkan tentang kasus apa yang dituduhkan kepada AHM. Selain itu, bukan pernyataan resmi oleh KPK," kata Syawal.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, AHM sudah sering menjadi sasaran fitnah dan korban kampanye hitam. Menurutnya, kabar kali ini pun merupakan titipan dari pihak tertentu untuk menjatuhkan jagoannya. ”Langkah ini dilakukan oleh rival politik untuk menjatuhkan elektabilitas AHM dan Rivai sebagai kandidat terkuat pada Pilgub 2018," ucapnya.
Syawaluddin memastikan, simpatisan, pendukung dan relawan AHM-Rivai tetap fokus pada konsolidasi pemenangan. Ia mengimbau para simpatisan dan pendukung agar tidak terpancing dengan informasi tersebut. "Jangan terhasut oleh isu yang material informasinya masih diragukan," imbaunya.
Sementara itu, DPP Partai Golkar belum mau berkomentar terkait kabar penetapan AHM sebagai tersangka. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily saat dihubungi menyatakan, Partai Golkar ingin mendengar kabar resmi dari KPK, sebelum mengambil sikap. "Kami tunggu penjelasan resmi KPK dulu," kata Ace singkat.
AHM sendiri adalah politisi kawakan Malut. Ia merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 dan 2010-2015. Sebelumnya, AHM menjadi Ketua DPRD Kepsul. Sebagai politisi partai beringin, pria 48 tahun ini pernah menjabati Ketua Golkar Malut dan Koordinator Bidang Pemenangan Indonesia II DPP Golkar.
Dalam sejarah Pilgub Malut, AHM pernah mencalonkan diri pada Pilgub sebelumnya. Ia berpasangan dengan Hasan Doa. Saat itu, dinyatakan kalah dari cagub Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam Pilgub 2018 ini pun AHM kembali bersaing dengan AGK selaku petahana.

Pro-Kontra
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa dirinya tidak mempersoalkan langkah KPK menetapkan cakada sebagai tersangka. ”Nggak apa-apa,” ujarnya. Dia pun menegaskan kembali, pihaknya tidak mencampuri urusan KPK. Sebab, penundaan penetapan tersangka yang dia maksud hanya imbauan.
Lebih lanjut, sambung Wiranto, apabila menurut KPK keputusan itu perlu maka silakan dilakukan. Dia tidak ingin instansinya diadu dengan KPK. Sebab, berpotensi menimbulkan kegaduhan. Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menegaskan kembali, imbauan yang dia sampaikan bukan perintah atau paksaan. ”Itu sesuatu yang silakan dilakukan boleh dan tidak juga nggak apa-apa,” ujarnya.
Penetapan tersangka atas sejumlah cakada memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi Wiranto menyarankan KPK untuk menunda penetapan itu, demi menghindari gaduh politik.
Sementara pimpinan ormas Kesatuan Organisasi Serbaguna dan Gotong Royong (Kosgoro) 1957 mendorong agar KPK tetap melanjutkan rencananya itu. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono di kantor PPK Kosgoro di Jakarta, kemarin (14/3). Menurut Agung, tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda proses penyidikan terhadap calon kepala daerah yang akan berstatus tersangka. ”Saya sangat setuju untuk dilanjutkan proses hukum kepada siapapun yang terduga korupsi,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golongan Karya itu.
Menurut Agung, alasan untuk menghindari kegaduhan politik seharusnya tidak menjadi dasar penundaan. Justru, yang harus dikedepankan adalah kepentingan publik. Publik tentu menanti sikap tegas penegak hukum kepada siapapun, termasuk calon kepala daerah. ”Jangan karena (menghindari gaduh, red) itu lalu menghentikan proses, kan juga mencederai perasaan masyarakat,” ujarnya.
Dalam hal ini, Agung mendorong adanya perubahan dalam mekanisme pencalonan pilkada. Jika ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka, maka mekanisme Undang Undang seharusnya memberi kesempatan kepada parpol untuk mengganti calon itu. Hal itu supaya untuk menghindari polemik berkepanjangan dalam kontestasi pilkada suatu daerah. ”Kalau kepala daerah terlibat, mestinya jangan dipakai lagi. Saya setuju KPK mendesak Perppu pilkada,” lanjut Agung.
Di sisi lain, proses ini juga harus menjadi cambuk bagi penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Siapapun penegak hukum, jangan sampai mempermainkan proses hukum sebagai alat untuk menjatuhkan di kontestasi politik. Perlu ada sanksi jika ada oknum yang melakukan hal itu. ”Kalau ada yang terbukti mempermainkan (proses hukum, red), harus dihukum berat,” tandasnya.
Dari istana, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak terkait permintaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mendesak KPK tidak memproses hukum calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. "Silakan tanya ke Pak Wiranto," ujarnya usai membagikan sertifikat tanah di Serang, Banten, kemarin (14/3).
Hanya saja, Presiden menegaskan, jika KPK merupakan lembaga yang tidak boleh di intervensi oleh siapapun. "Silakan bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen," kata mantan Walikota Solo itu menegaskan.(cr-04/tr-01/jpg/viv/kai)

Cakada di Pusaran Kasus Korupsi

AHM
* Korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sula (2006-2010). Merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 M. AHM selaku mantan Bupati Kepsul sempat berstatus terdakwa, namun divonis bebas PN Tipikor Ternate. Status kasus ini menunggu putusan kasasi dari MA
* Korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Taliabu (2009). Merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,9 M. AHM pernah ditetapkan sebagai tersangka, namun menang dalam praperadilan melawan Polda Malut. Kasus ini kini ditangani KPK


MK
* Dugaan korupsi Bansos Halsel (2006–2009) senilai Rp 47 miliar. Kasus dihentikan di tingkat penyidikan. Jaksa Kejati Malut beralasan penggunaan dana Bansos sudah sesuai peruntukan. Kasus ini diduga turut menyeret nama MK selaku mantan Bupati Halsel
* Dugaan korupsi pengadaan Kapal Halsel Express 01 (2006) senilai Rp 14,6 miliar. Kasus di-SP3 di tingkat penyidikan, lalu disidik kembali setelah gugatan praperadilan untuk penyidikan dimenangkan LSM HCW. Kini kasus kembali dihentikan penyidikannya. Alasan jaksa, BPK tak bisa mengaudit kerugian negara lantaran bukti transaksi pembelian kapal tak ditemukan. Kasus ini diduga turut menyeret nama MK

Burhan
* Korupsi pembebasan lahan Waterboom (2011) yang merugikan negara Rp 3,9 miliar. Status kasus, Kejati menunggu arahan Kejagung untuk menindaklanjuti hasil telaah jaksa peneliti Kejati. Dalam amar putusan PN Ternate nama Burhan disebut ikut terlibat

Sumber: Diolah

 

Share
Berita Terkait

Buka Lowongan CPNS 200 Ribu

06/03/2018, 12:17 WIT

Rekrutmen CPNS Dibuka Juli

13/03/2018, 11:04 WIT

Remunerasi PNS Terancam Dihapus

09/03/2018, 12:36 WIT

Gaji PNS Dipotong 15 Persen

08/03/2018, 13:00 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan