Headline

AHM Bikin KPK-Pemerintah “Musuhan”

Diposting pada 16/03/2018, 12:20 WIT
CENGAR-CENGIR: Cakada Ahmad Hidayat Mus (tengah) hanya tertawa-tawa saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan KPK, Kamis (15/3). Kubu AHM sendiri keukeuh kabar tersebut hanyalah isu miring. HIJRAH FOR MALUT POST
CENGAR-CENGIR: Cakada Ahmad Hidayat Mus (tengah) hanya tertawa-tawa saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan KPK, Kamis (15/3). Kubu AHM sendiri keukeuh kabar tersebut hanyalah isu miring. HIJRAH FOR MALUT POST

TERNATE – Kubu Ahmad Hidayat Mus (AHM) menilai penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah (cakada) Maluku Utara itu kental bernuansa politik. Tim Pemenangan AHM-Rivai Umar menyebutkan, kabar penetapan tersangka merupakan titipan dari pihak lawan untuk menjatuhkan reputasi AHM. ”Orang-orang ini karena mereka tidak bisa lagi melawan AHM secara politik, maka berita-berita seperti itu yang mereka gunakan (untuk menjatuhkan AHM),” ungkap Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut Hamid Usman saat ditemui di kediaman AHM di Jl. Arnold Mononutu, Ternate Tengah, kemarin (15/3).
AHM dan tim pemenangannya pun bersikeras jika kabar tersebut adalah hoax belaka. Alasannya, KPK belum angkat bicara secara resmi terkait penetapan tersangka mantan Bupati Kepulauan Sula itu. ”Kan Juru Bicara KPK juga sudah bilang, kapan AHM ditetapkan sebagai tersangka?” kata Hamid.
Mantan anggota DPRD Malut ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa cakada tidak akan diproses hukum selama proses penyelenggaraan pilkada. Hamid tampaknya lupa jika SKB tersebut tak menyertakan KPK. Sedangkan penanganan kasus dugaan korupsi AHM terkait pembebasan lahan Bandara Bobong Taliabu dilakukan oleh KPK. ”Gara-gara berita itu, Kejagung dan Kapolri harus menjelaskan ulang tentang SKB itu. Bahwa tidak ada proses hukum untuk cakada, karena itu mengganggu demokrasi,” tutur Hamid.
Maraknya pemberitaan terkait status hukum AHM juga membuat gerah kubu pasangan calon nomor urut 1 AHM-Rivai Umar itu. Tim Hukum AHM-Rivai pun berencana melayangkan somasi kepada sejumlah media yang dinilai menyebarkan berita tersebut. ”Berita itu sangat menyesatkan. Karena itu tim hukum akan mensomasi CNN dan Metro TV,” tegasnya.
AHM sendiri belum mau menanggapi terkait surat perintah penyidikan (sprindik) KPK atas kasusnya. Dicegat saat hendak menuju Halmahera Barat untuk kampanye, AHM yang baru saja tiba dari Jakarta kemarin pagi itu hanya tertawa. ”Saya datang untuk kampanye, kampanye, kampanye,” katanya sebelum menaiki mobilnya.
Pimpinan KPK Saut Situmorang yang dikonfirmasi Malut Post terkait status tersangka AHM tidak membantah maupun membenarkan. Menurut Saut, hingga kini lembaga superbodi itu belum bisa memberikan konfirmasi. ”Seperti yang sering kami sampaikan, ada atau tidak penyidikan baru itu diumumkan secara resmi dan terbuka. Selama belum ada konferensi pers tersebut tentu informasi yang beredar itu tidak bisa kami konfirmasi kebenarannya dan di luar tanggung jawab KPK,” terangnya kemarin.
Dikutip dari CNN Indonesia, AHM diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula, tahun anggaran 2009. Kasus tersebut diduga merugikan negara Rp 4,6 miliar. Saat ini bandara tersebut berada di wilayah Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, setelah pemekaran tahun 2012.
Dugaan keterlibatan AHM diketahui dalam Laporan Tahunan KPK tahun 2016. Dalam laporan tersebut diketahui kasus yang awalnya ditangani Polda Maluku Utara dilimpahkan kepada KPK untuk ditangani. "KPK supervisi kasus ini dengan melakukan ekspose perkara bersama secara terpadu pada tanggal 11 Oktober 2016 dan memberikan rekomendasi," demikian bunyi laporan tersebut saat diakses, Kamis (15/3).
Kuasa hukum AHM, M Konoras mengakui bila kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong dilimpahkan oleh Polda Malut kepada KPK. Konoras menyebut pelimpahan dilakukan setelah Polda kalah dalam sidang praperadilan. "Jadi pengambilalihan oleh KPK itu kan sebagai akibat dari praperadilan yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Ternate itu dikabulkan," kata Konoras saat dikonfirmasi.
Konoras mengatakan putusan praperadilan tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap AHM, yang merupakan Bupati Kepulauan Sula dua periode itu tak sah. Polda Maluku Utara pun diminta untuk menghentikan penyidikan. "Kami tahu lewat media massa. Tiba-tiba, diam-diam Polda Malut menyerahkan itu ke KPK. Padahal praperadilan sudah memutuskan bahwa dasar penetapan AHM sebagai tersangka itu tidak sah," tuturnya.
Konoras mengaku tak tahu jika saat ini kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus tersebut. Menurut dia, selama ini AHM belum pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tersebut. "Nah sampai hari ini kita tim hukum belum pernah mendengar klien kita AHM itu diperiksa oleh KPK dalam kasus apapun juga," kata dia.
Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tak membantah terkait penyidikan dugaan korupsi AHM. Syarif hanya menyebut setiap penetapan tersangka seseorang pasti akan diumumkan kepada publik. "Kalau itu sabar saja. Kalau kami itu di KPK yang berhubungan tentang penetapan tersangka kan pasti diumumkan," kata Syarif di gedung KPK.
Selain dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, AHM juga pernah menjadi tersangka dan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, yang ditaksir merugikan negara Rp 5,5 miliar. Namun, AHM divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut politikus Golkar itu dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. "Kalau masjid raya itu bebas. Sekarang jaksa lagi kasasi di Mahkamah Agung," kata Konoras.

Jadi Polemik
Sementara itu, solusi pemerintah atas polemik penetapan tersangka terhadap cakada belum bulat. Sebaliknya, sikap pemerintah justru menolak usulan KPK soal peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menyiasati pergantian cakada tersangka dengan calon lain. ”Kan tidak fair buat dia (calon pengganti cakada tersangka), karena dia terlambat jadi calon, karena dia kehilangan hak untuk sosialisasi sebelumnya,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (15/3). Menteri asal PDIP itu menilai, calon baru yang menggantikan di tengah jalan, justru akan merugikan calon yang baru itu.
Penolakan tersebut kian memperburuk pro dan kontra atas polemik penetapan tersangka cakada oleh KPK. Sebab, di satu sisi, KPK terus mematangkan penyidikan yang dilakukan, khususnya terhadap calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang baru-baru ini ditetapkan tersangka. Sisi lain, pemerintah keukeuh mengimbau penetapan itu ditunda.
Terkait hal itu, Yasonna mengatakan pemerintah sejatinya tidak pernah meminta KPK untuk menunda proses penetapan tersangka. Pemerintah justru mempersilahkan lembaga anti rasuah tersebut untuk melanjutkan proses penyidikan tanpa intervensi.
Menurut Yasonna, pesan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada KPK hanya sebatas imbauan. ”Itu hanya mengimbau supaya mencegah kegaduhan politik saja. Kalau KPK menetapkan langsung silahkan saja,” kata Yasonna.
Yasonna pun menegaskan pernyataan Wiranto. Dalam hal ini, proses penyidikan oleh KPK dibuka pasca penetapan cakada menjadi calon terpilih. Posisi itu dinilai Yasonna relatif membuat suasana pilkada lebih kondusif atau menghindari polemik. ”Kalau dia terpilih kemudian jadi tersangka, itu konsekuensi logis. Dia (cakada terpilih) kan seharusnya tahu apa yang dia kerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tidak perlu ada penundaan dari KPK, jika memang ada cakada bermasalah, dan telah memenuhi alat bukti untuk disidik. Namun, penetapan tersangka itu juga harus dipastikan tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. ”Harus dipastikan tidak ada intervensi itu. Bahwa penetapan itu tidak boleh ada intervensi bukan karena suka atau tidak suka. Bukan karena dekat dengan kekuasaan atau tidak,” ujar Fadli mewanti-wanti.
Menurut Fadli, KPK tidak perlu menunda proses hukum sebagaimana imbauan Wiranto. Justru, menunda proses hukum yang sudah pernah diumumkan adalah pelanggaran hukum. Langkah menunda penetapan tersangka calon kada justru bisa merugikan masyarakat. ”Sebab jika terpilih maka masyarakat akan dipimpin oleh tersangka begitu diumumkan oleh KPK,” tandasnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah angkat bicara soal polemik yang semakin menjadi perhatian sejumlah kalangan itu. Menurut dia, lembaganya tidak pernah menetapkan cakada sebagai tersangka. Yang diproses KPK adalah status penyelenggara negara dari cakada tersebut. ”Yang kami proses adalah penyelenggara hukumnya atau penegak hukumnya,” tutur Febri.
Seperti diberitakan, KPK mulai melakukan penyidikan di luar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah cakada yang diduga melakukan korupsi saat menjabat penyelenggara negara. Terbaru, komisi antirasuah menetapkan calon gubernur (cagub) Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM). Status itu merujuk pada kapasitas AHM sebagai mantan bupati Kepulauan Sula dua periode.
Saat ini total cakada terdaftar yang ditetapkan tersangka menjelang pilkada serentak Juni mendatang berjumlah enam orang. Sebelum AHM, KPK lebih dulu menetapkan Asrun (cagub Sulawesi Tenggara), Mustafa (cagub Lampung), Marianus Sae (cagub NTT), Imas Aryumningsih (cabup Subang), dan Nyono Suharli Wihandoko (cabup Jombang). Penetapan mereka merujuk pada status penyelenggara negara.
Senada dengan pandangan pemerintah, Jaksa Agung HM. Prasetyo mendukung agar proses hukum terhadap cakada ditunda sementara waktu sampai selesainya pemilihan kepala daerah. “Ditunda dulu, bukan dihentikan, setelah pilkada selesai, baru dilanjutkan. Supaya tidak mengganggu,” katanya di Jakarta kemarin.
Kecuali proses hukum telah berlangsung sebelum pejabat yang bersangkutan ditetapkan sebagai cakada. Karena menurut Undang-Undang, sebut Prasetyo, begitu ditetapkan, cakada tidak bisa digantikan posisinya. 
Menurut Prasetyo, proses hukum berjalan tidak semata hanya demi tegaknya hukum saja. Namun harus ada sisi kemanfaatan yang dipertimbangkan. Pilkada merupakan hajat besar pesta demokrasi. Menurutnya, pilkada tidak boleh berkurang nilainya karena diganggu proses hukum. 
Prasetyo juga mengaku senada dengan Kapolri bahwa penyelewengan kecil tidak buru-buru dimasukkan kepada tuduhan korupsi. “Mungkin itu (kata Kapolri,Red) berkaitan dengan saber pungli, diberi uang secara terpaksa, kalau jadi tersangka, kasian lah, penyidik bisa mencarikan pasal-pasal lain seperti pemerasan dan lain sebagainya,” ungkapnya.(tr-01/cr-04/jpg/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan