Senin, 19 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / / Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

Diposting pada 05/04/2018, 12:36 WIT
 Rizal Ramli & Sultan Husain Sjah
Rizal Ramli & Sultan Husain Sjah

TIDORE — Pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dr. Rizal Ramli soal peranan Kesultanan Tidore terhadap NKRI mendapat tanggapan Sultan Tidore Husain Sjah. Dalam siaran langsung Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne Selasa (3/4) malam kemarin, Rizal menyentil pengorbanan rakyat dan Kesultanan Tidore yang memilih opsi untuk bergabung dengan NKRI ketimbang berdiri sendiri sebagai negara merdeka atau bergabung dengan Hindia Belanda. Menurut tokoh asal Padang itu, pengorbanan Kesultanan Tidore ini belum mendapat balasan yang sepadan dari pemerintah Indonesia. ”Kita tidak menghargai sejarah. Saya teringat Indonesia Timur dulu itu semua di bawah Kesultanan Tidore. Dia dengan baik hati, dengan pengorbanan, mau bergabung dengan Republik Indonesia. Waktu itu Sultan Tidore dikasih tiga opsi yakni bergabung dengan Indonesia, bergabung dengan Belanda atau bikin negara merdeka. Sultan Tidore pada waktu itu memilih untuk bergabung dengan Indonesia,” tutur Rizal.
Setelah Tidore dan daerah kekuasaannya yang membentang dari Maluku hingga Papua memutuskan bergabung dengan NKRI, kata Rizal, hingga kini tak ada balasan setimpal dari Indonesia. ”Tapi apa yang kita lakukan, kita tidak memberikan kehormatan kepada Tidore, tidak memberikan kompensasi seperti Yogyakarta dan sebagainya. Ini hal-hal begini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita harus lebih adil terhadap warga kita atau saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur,” tegas mantan Menko Bidang Perekonomian ini.
Tak hanya bergabung, Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah juga menyerahkan hampir sepertiga wilayah kekuasaannya ke Indonesia. Pengorbanan Tidore ini membuat Indonesia “lengkap” dari Sabang sampai Merauke. ”Waktu itu, Sultan menjanjikan sesuatu yang lebih akan diberikan untuk kami. Namun sebelum janji itu direalisasikan, ia sudah lebih dulu dipanggil oleh Sang Khalik. Janji yang disampaikan itu cukup kami yang tahu saja, dan kami tidak datang menuntut atau menagih janji itu di bangsa ini. Kami hanya berharap bangsa ini tetap kuat dan selalu menyejahterakan masyarakatnya,” tutur Sultan Tidore Husain Sjah saat kunjungan Rizal Ramli ke Maluku Utara 2017 lalu.
Husain sendiri memberikan apresiasi Rizal atas keberaniannya menyuarakan sejarah di forum ILC. Menurut Sultan Tidore ke-37 tersebut, pernyataan mantan Menteri Keuangan itu menjadi langkah awal yang kini disuarakan untuk menjadikan wilayah Maluku Utara sebagai daerah otonomi khusus. ”Saya memang beberapa kali ketemu beliau dan terakhir saya ketemu di Kadato Kie (kedaton Kesultanan Tidore, red). Ketika datang beliau berkunjung sebagai seorang sahabat. Dia juga belajar tentang sejarah panjang kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Ia sangat menyayangkan kontribusi terbesar dari masyarakat Moluku Kie Raha belum mendapat penghargaan yang layak dan pantas dari bangsa ini,” ungkapnya.
Menurut Sultan, pernyataan Rizal harus disambut dan didukung warga Malut, khususnya Tidore dan wilayah Gamrange. Caranya adalah dengan bersinergi dalam memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. ”Kemarin ketika saya mengajar di kelas Lemhanas yang ada di Ternate, saya juga menyampaikan hal yang sama kepada Gubernur Lemhanas dan peserta Lemhanas,” kata Husain.
Menjaga tata kelola dan kebhinekaan bangsa ini, sambung Husain, tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk merawat kebhinekaan sehingga menjadi tunggal ika, tak bisa hanya elite di Jakarta saja yang berperan. ”Orang di Jakarta juga harus mendengar apa yang ada di negeri kami. Karena negeri kami lebih tua dari Jakarta. Negeri kami lebih tua dari republik itu sendiri. Secara darah dan psikologis, kami punya pengalaman panjang tentang bagaimana merawat kebhinekaan itu. Contoh kecil, di rumah yang bernama Maluku Utara atau Moloku Kie Raha ini, kami merawatnya bukan karena ada undang-undang yang mengatur, tapi memang ada tata aturan yang sudah diatur oleh leluhur-leluhur kami,” urainya.
Saat ini, Sultan Tidore masih terus memperjuangkan wilayah Maluku Utara menjadi daerah otonomi khusus atau daerah istimewa. Menurut Sultan, hal ini sudah ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo saat kunjungan Presiden ke Tidore 2015 lalu. Saat itu, Presiden menyatakan akan membicarakannya pada rapat khusus. Sayangnya, hingga kini belum direalisasikan. Sultan mengaku akan mengingatkan Presiden kembali jika ada kesempatan lagi. ”Insha Allah dalam kesempatan-kesempatan tertentu bisa bertemu. Selain bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di Maluku Utara, salah satu yang ingin saya titip adalah bagaimana Maluku Utara ini bisa ditempatkan sama dengan daerah-daerah yang lain seperti Yogyakarta, Aceh dan Papua, yaitu dalam bentuk otonomi khusus atau setingkat dengan itu,” tuturnya.
Keinginan untuk menjadi otsus memang begitu membara. Namun Sultan memastikan upaya itu akan ditempuh dengan cara-cara yang elegan, terhormat, dan beradab. ”Kita tidak mau diikuti dengan cara-cara yang separatis, pemberontakan. Saya mau dengan cara-cara yang konstitusional. Tentu aspirasi ini juga disampaikan dengan cara yang konstitusional, karena undang-undang dan dasar-dasar negara memberikan jaminan tentang bagaimana kita berdemokrasi,” ujarnya.(far/kai)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan