Sabtu, 20 Oktober 2018

 Headline

11 Kasus Dugaan Korupsi Masuk Kejati

Diposting pada 10/04/2018, 12:14 WIT
Grafis
Grafis

TERNATE – Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara memenyerahkan laporan kasus dugaan Illegal Loging dan 11 kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (9/4).

Laporan dengan nomor 05/B/LAKI-MU/IV/2018 tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) III bidang Intelijen Kejati Malut Sofyan Iskandar Alam.  Dalam laporan itu disebutkan, banjir di kepulauan Obi Halsel itu diduga kuat terjadi karena operasi lahan hutan yang tidak terkendali oleh PT Poleko Yubarson. Penebangan kayu bulat di bibir sungai hingga perairan sungai yang sudah meluas sekitar 100 meter, menyebabkan pencemaran hutan. Termasuk, sisa kayu bulat penebangan bertumpuk di ruas sungai desa Buton serta saluran air yang tertutup akibat jalan pengoperasian perusahaan.

Wakil Ketua LAKI-MU, Fahri Sumarto menyatakan, pasca banjir pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel, tidak menyalurkan bantuan dana banjir. “Sejak 2016 hingga kini dana tersebut tidak tersalurkan. Tak hanya itu, bahkan pembangunan jembatan darurat jalan basah bronjong yang menghabiskan anggaran Rp 480 yang disalurkan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPBD Halsel tidak sesuai prosedur tender dan pekerjaan tidak berkualitas,” jelasnya.  Selain itu, LAKI juga mendesak Kejati untuk menyelidiki 11 proyek rehabilitas pasca banjir 2017 yang dibangun BPBD di Kepulauan Obi namun pekerjaan tidak selesai.  “Kami desak Kejati melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dinas Kehutanan dan kepala BPBD Iksan Subur, serta PT Poleko Yubarson,” tegas Fahri. (cr-04/mpf).
 

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,63%)       :       (16,37%)

Dahlan Iskan