Headline

Kejati Bidik Dugaan Korupsi Berjamaah

Diposting pada 13/04/2018, 12:39 WIT
kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

TERNATE - Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mulai menelusuri pinjaman Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 150 miliar. Pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jailolo itu diduga bermasalah lantaran tak sesuai mekanisme. Sejumlah pejabat Halbar pun telah menjalani pemeriksaan.
Penyelidikan yang dilakukan tim Intelijen Kejati dimulai dengan pemanggilan terhadap para pejabat Halbar dan petinggi BPD Jailolo. Mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait pinjaman tersebut.
Pemeriksaan dilakukan secara bertahap tiga hari terakhir. Pada Selasa (10/4) dan Rabu (11/4), empat pejabat dimintai keterangan yakni Sekretaris Kabupaten Syahril Abdurrajak, Kepala Bappeda Sayuti Djama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Can Ahmad, dan Sekretaris Dewan Hajija Sergi. Kemarin (12/4), giliran Kepala Bidang (Kabid) Kas Daerah (Kasda) BPKAD Mohammad Marassabessy dan Direktur Utama (Dirut) BPD Jailolo Frengky Patiasina yang diperiksa.
Kedua orang tersebut diperiksa sejak pukul 11.00 WIT. Dirut Bank BPD Jailolo mengakhiri pemeriksaan pukul 17.48. Usai pemeriksaan, Frengky yang mengenakan kemeja putih langsung menuju mobil yang diparkir di halaman kantor Kejati. Ia lantas berlalu tanpa memberi komentar apapun kepada awak media.
Sementara Kabid Kasda baru mengakhiri pemeriksaan pukul 19.10. Usai pemeriksaan, pejabat yang akrab disapa Mo itu juga langsung kabur dari incaran wartawan.
Juru Bicara Kejati Apris Risman Ligua kepada Malut Post mengungkapkan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemberitaan media tentang pinjaman Pemkab Halbar sebesar Rp 150 miliar. Pinjaman yang telah dicairkan ke kas daerah itu diduga tidak melalui mekanisme. “Jadi yang dicairkan itu sebesar Rp 159 miliar, tapi saya belum bisa merinci mengenai materi terkait pemeriksaan karena kami masih lakukan pengumpulan data. Kalau sudah ke tingkat penyidikan maka akan kami beberkan semua,” ungkap Apris saat ditemui di kantor Kejati usai pemeriksaan malam tadi.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum itu, agenda pemeriksaan tingkat penyelidikan kemarin dihadiri semua pejabat yang namanya tercantum dalam surat panggilan. Dia juga mengakui pemeriksaan sudah dimulai sejak Selasa kemarin. Total sudah ada enam pejabat yang diperiksa dalam kasus tersebut. “Pejabat-pejabat terkait sudah dipanggil. Tidak menutup kemungkinan Bupati juga akan dipanggil,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pinjaman Rp 150 miliar di Bank BPD Jailolo itu dianggarkan dalam APBD 2018. Namun pada Oktober 2017 anggaran tersebut telah dicairkan. Artinya, pencairan anggaran itu mendahului pengesahan APBD 2018 Desember lalu. Selain itu, anggaran tersebut juga diduga tidak jelas peruntukannya.
Tak hanya itu, rencana peminjaman anggaran Rp 150 miliar tersebut juga tidak sesuai mekanisme. Pasalnya, pembahasan pinjaman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak diketahui melalui komisi berapa. Pinjaman langsung diajukan ke Badan Anggaran (Banggar).(cr-04/kai)

 

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan