Rabu, 20 November 2019

 Headline
MALUT POST / / PT Antam Tinjau Kembali Hasil Tes

PT Antam Tinjau Kembali Hasil Tes

Diposting pada 28/04/2018, 13:27 WIT
PERTEMUAN: Rapat PT Antam, perwakilan 16 Desa dan karang taruna yang difasilitasi Pemkab Haltim terkait hasil pelulusan perekrutan tenaga kerja PT Antam kemarin.
PERTEMUAN: Rapat PT Antam, perwakilan 16 Desa dan karang taruna yang difasilitasi Pemkab Haltim terkait hasil pelulusan perekrutan tenaga kerja PT Antam kemarin.

MABA – PT Aneka Tambang (Antam) akhirnya menyetujui tuntutan warga lingkar tambang yang memprotes hasil kelulusan perekrutan tenaga kerja beberapa waktu lalu. Hal ini disepakati dalam pertemuan PT Antam bersama 16 kepala desa dan karang taruna yang difasilitasi pemkab dan Polda Malut di ruang rapat bupati, Jumat (27/4).  
    Hasil yang akan diterapkan sesuai kesepakatan adalah dari kuota penerimaan 212 tenaga kerja, 80 persen adalah warga lingkat tambang dan 20 persen orang dari luar Haltim.”Kami tetap konsisten pada permintaan warga 16 desa yang tersebar di kecamatan Maba dan Kota Maba,”ungkapnya. Selain itu, rapat ini juga menyepakati beberapa poin yang dituangkan dalam berita acara. Diantaranya,  pemerintah daerah bersedia mengawal proses seleksi penerimaan tenaga kerja agar presentase kelululusan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani bupati, pimpinan DPRD Haltim dan Direksi PT Antam tahun 2016.
    Bersedia melakukan peninjauan kembali pengumuman hasil seleksi yang menjadi pemicu  terjadinya unjuk rasa 16 kepala desa dan karang taruna, serta setelah diverifikasi hasilnya segera di sampaikan kepada pemerintah daerah paling lambat 7 hari setelah kesepakatan ini di tandatangani. PT Antam sepakat bahwa rekrutem penerimaan tenaga kerja dengan rasio sebesar 80 persen dengan jumlah rekrutmen sebanyak 212. Rekrutmen tenaga kerja tahap selanjutnya untuk kategori non skil diprioritaskan dan menghindari permasalahan seperti yang terjadi ini, PT Antam bersedia melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa lingkar tambang dalam rekrutmen  calon tenga kerja. Penerimaan nama Pemerintah desa dan Warga 16 desa,  sepakat untuk mengakhiri aksi unjuk rasa agar aktifitas PT antam bisa berjalan seperti semula, berlaku setelah berita acara ditandatangani.
       Pemkab dan Pemdes bersepakat untuk tidak menghalangi dan merintangi aset investasi pertambangan yang berada di wilayah Halmahera Timur. Sementara Asisten III yang mewakili Pemkab Haltim, H.Tamrin Bahara mengakau tetap mendorong agar 80 warga haltim dapat diakomodir sebagaimana yang dimintakan." Prinsipnya pemerintah daerah sebagai mediator tetap merujuk pada aspirasi 16 desa dan menyerahkan teknisnya pada PT Antam sebagai pelaksana rekrutmen,"ungkapnya.
       Sementara Dir Intelkam Kombes Pol, Alfian Budianto, meminta kepala desa agar kesepakatan yang dituangkan secara bersama-sama itu bisa menjadi komitmen bersama semua pihak yang bersepakat.(ado/met)

Share
Berita Terkait

80 Pemilih Coblos Dua SS

18/04/2019, 13:29 WIT

Calon Pengantin Gantung Diri

21/01/2019, 12:03 WIT

PT Antam Tinjau Kembali Hasil Tes

28/04/2018, 13:27 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan