Kamis, 18 Oktober 2018

 Headline

Pemprov Setop Bosda Swasta

Diposting pada 12/05/2018, 12:36 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

SOFIFI – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap dunia pendidikan kian diragukan. Setelah lepas tanggung jawab atas nasib para guru SMA/SMK berstatus honorer, kini Pemprov juga memastikan tak mengalokasikan dana untuk Bantuan Operasional Siswa Daerah (Bosda) untuk SMA/SMK swasta. Keputusan ini tampaknya tak lepas dari kondisi keuangan daerah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut Saifun Radjulan menuturkan, pada 2017 Bosda diberikan kepada sekolah jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Namun untuk 2018, hanya sekolah negeri yang diakomodir. Alhasil, sekolah swasta harus gigit jari. "Ini soal kebijakan. Jadi saya tidak tahu apa pertimbangannya sampai sekolah swasta tidak lagi diberikan tahun ini. Mungkin lebih tepat ditanyakan kepada Sekprov atau Gubernur, karena kami hanya pelaksana teknis," ujarnya kepada Malut Post, Jumat (11/5).
Pada 2017, dana Bosda dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 14 miliar. Namun menurut Safiun, hanya dapat dibayarkan untuk satu triwulan saja. ”Saya lupa berapa anggaran yang disalurkan untuk triwulan pertama 2017. Sementara pada triwulan II sampai saat ini belum ada pembayaran,” ungkapnya.
Sementara untuk 2018, Pemprov hanya menganggarkan Rp 8 miliar untuk Bosda. Penurunan anggaran ini disebabkan tak terakomodirnya sekolah swasta lagi. ”Sekarang turun tinggal Rp 8 miliar lebih karena sekolah swasta tidak lagi terakomodir," aku Safiun.
Menurutnya, saat ini Dikbud tengah memproses pembayaran Bosda triwulan I tahun 2018. Targetnya akhir bulan ini sudah direalisasikan. Sementara pada 2017 yang belum terbayarkan menjadi bagian dari utang Pemprov. ”Belum tahu berapa bulan yang akan terealisasi. Sebab masih dalam proses administrasi," tukas Safiun.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Farida Djama menyatakan Pemprov tampaknya tak punya pilihan lain selain menghentikan sokongan dana Bosda ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, kondisi keuangan daerah memang tak memungkinkan. ”Bosda untuk sekolah swasta diberikan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, sebab kewajiban Pemprov adalah sekolah negeri. Tapi bukan berarti swasta dilarang, sepanjang daerah mampu,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini mengakui keuangan daerah sedang memburuk. ”Kenapa tahun ini tidak diakomodir? Karena anggaran Pemprov saat ini ngos-ngosan. Pada tahun 2017 lalu diberikan baik negeri maupun swasta, dan realisasinya hanya satu triwulan sebab keuangan tidak mampu," terangnya.
Meski memaklumi ketidakmampuan Pemprov dalam menyalurkan dana untuk sekolah swasta, Farida menyayangkan kebijakan penghentian Bosda untuk swasta itu tak disampaikan ke Komisi IV selaku mitra. Saat pengusulan anggaran pun tidak dibahas. ”Jadi hanya dibahas di tingkat Banggar, sehingga kami tidak tahu kalau anggaran sekolah swasta tidak terakomodir,” ujarnya.
Deprov sendiri tampaknya juga tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut. Karena itu, Komisi IV menyarankan Dikbud memfokuskan diri pada sekolah negeri yang memang menjadi kewajiban Pemprov. ”Sehingga ada fokus peningkatan mutu. Sekolah swasta itu dibentuk masyarakat melalui komite. Jika ke depan anggaran daerah mampu, dapat diberikan anggarannya," tukasnya.
Kebijakan Pemprov yang menghentikan alokasi dana Bosda untuk SMA/SMK swasta disesalkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malut. Sekretaris PGRI Malut Ramli Kamaludin mengaku menyayangkan keputusan tersebut. ”Karena tahun sebelumnya Bosda ini diberikan merata, baik negeri maupun swasta. Kalau sekarang Pemprov putuskan tidak dapat, bagaimana sekolah swasta bisa menunjang biaya operasionalnya?" katanya mempertanyakan.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate ini menyarankan Dikbud Malut mencari solusi dan jalan terbaik agar sekolah swasta juga bisa mendapatkan bantuan dana. Sebab ini menyangkut masa depan pendidikan anak di Malut. "Kami dari PGRI berharap agar dana Bosda ini Dikbud perlu memberikan dalam bentuk hibah, agar sekolah swasta juga dapat. Sayang juga kalau tahun ini mereka tidak dapat, sementara tahun sebelumnya kebijakan Bosda ini merata," tandasnya.(udy/cr-05/kai)

SMA/SMK Swasta di Malut
    
Kab/Kota        SMA/MA    SMK     Total

Halbar                   8             1         9    
Halsel                  13             1        14
Halteng                 1             1         2
Haltim                   2             2         4    
Halut                   11             3         14
Kepsul                10              -         10    
Morotai                 5             3         8    
Ternate                 9             3        12
Tikep                    7             1         8    
Taliabu                 3              -        3

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,64%)       :       (16,36%)

Dahlan Iskan