Kamis, 18 Oktober 2018

 Headline

Bosda Terlambat, Guru Honor "Gigit Jari"

Diposting pada 16/05/2018, 09:34 WIT
Ilustrasi BOSDA
Ilustrasi BOSDA

TERNATE- Fungsi pengawasan DPRD Kota (Dekot) Ternate dipertanyakan. Pasalnya, ada kegiatan pemerintah yang bermasalah justru tidak ter-cover Dekot. Seperti masalah tunggakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) sebanyak dua bulan pada 2017 yang ternyata tidak diketahui Dekot .
Ini terlihat dari reaksi Ketua Komisi III Dekot, Anas U Malik, saat dikonfirmasi Malut Post, terkait pernyataan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dikbud, Irnawati Imam mengenai tunggakan Bosda untuk bulan November dan Desember 2017 yang ditutup dengan anggaran Bosda 2018. "Pertanyaannya tunggakan tahun 2017 itu apakah anggarannya tidak ada, atau karena kondisi keuangan jadi tidak terbayar,"katanya dengan nada tanya. Anas mengungkapkan bahwa sebenarnya Dikbud tidak bisa pakai Bosda tahun berjalan untuk menutupi tunggakan tahun sebelumnya karena akan menghambat penganggaran sekolah. Apalagi, sedang menghadapi ujian nasional dan ujian akhir semester.
Dikatakannya, Dikbud harus terbuka ke sekolah jika dana yang dicairkan itu untuk membayar sisa tahun sebelumnya. Dia juga mengingatkan kepada Dikbud untuk segera meminta pihak sekolah agar segera memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) agar tidak bermasalah. Lebih jauh terkait masalah pencairan Bosda, Politisi Golkar ini  mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah. "Bosda tetap didahulukan meski kondisi keuangan tidak stabil,"pungkasnya.

    Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Taufik Djauhar mengaku, ada keterlambatan pembayaran Bosda di 2017, karena kondisi keuangan di akhir tahun yang tidak stabil. "Dua bulan itu memang belum terbayar tapi kami tetap bayar di perubahan anggaran dan itu sudah disepakati,”singkat  Taufik.
Sementara beberapa Kepala sekolah (Kepsek) saat dikonfirmasi mengaku kalau mereka tahu pencairan Bosda 2018 sudah 4 bulan namun, itu digunakan untuk menutupi tunggakan 2017. Seperti yang diakui Kepsek SMPN 2 Kota Ternate, Isman do Idris.  “Memang pencairannya empat bulan tapi dua bulan kami tutupi utang November dan Desember 2017 lalu,” tuturnya. Isman mengaku pencairan pertama Maret sebanyak dua bulan dan  satu  di bulan April.  “Pencairan untuk dua bulan , kami anggap bukan untuk 2018 tapi kami ambil sebagai tunggakan November dan Desember,” akunya. Sebab anggaran itu digunakan untuk membayar kegiatan sekolah dan honor para security yang tertunggak. Sebab itu tidak bisa ditunda hingga ada pengesahan perubahan anggaran  nanti. Karena itu dia  menuturkan   bahwa pencairan Mei ini baru terhitung Fabruari. Meski begitu, Isman mengaku kalau pihaknya tidak terlambat memasukkan Lpj.
Hal senada diungkapkan Kepsek SMPN 6 Kota Ternate, M Ahda Silia. Dia justru lebih mendesak agar Bosda segera cair karena terkait dengan kondisi 8 guru honor di sekolahnya yang belum menerima jasa mereka selama 3 bulan. “Karena honor mereka tergantung di situ (Bosda,red), makanya kami harap agar Bosda segera cair," pungkasnya. (cr-05/mg-01/nty)

 

Share
Berita Terkait

Besok, Bioskop XXI Mulai Beroperasi

15/05/2018, 12:58 WIT

IPK Minimal CPNS Malut Resmi 2.50

19/09/2018, 12:59 WIT

Legu Gam Terancam tak Dilaksanakan

28/02/2018, 12:14 WIT

Investasi Bodong Makan Korban Lagi

16/04/2018, 12:26 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,64%)       :       (16,36%)

Dahlan Iskan