Headline

21 Juni Wajib Ngantor Lagi

Diposting pada 09/06/2018, 12:09 WIT
Dok. Malut Post
Dok. Malut Post

JAKARTA - Para aparatur sipil negara (ASN) alias PNS sudah mendapatkan cuti bersama Lebaran 2018 cukup panjang. Karena itu, mereka diminta menaati tanggal masuk kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengimbau agar tidak ada PNS yang bolos di hari pertama masuk kerja. "Saya minta seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bisa melakukan pemantauan kehadiran ASN usai cuti bersama dan libur Idulfitri 1439 H," imbau Asman dalam surat edaran dengan nomor B/8/M.SM.00.01/2018.
Pemantauan kehadiran para Aparatur dilakukan pada 21 Juni 2018. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018, tanggal tersebut ASN sudah diwajibkan kembali menjalankan pekerjaan di instansi masing- masing.
Dalam Surat Edaran yang ditandatangani MenPAN-RB tersebut disebutkan, laporan kehadiran yang dimaksudkan dapat disampaikan melalui aplikasihttps://sidina.menpan.go.id secara online. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pelaporan dapat menghubungi melalui aplikasi Whatsapp/SMS di nomor 081398568088.
Surat dengan tembusan presiden RI dan wakil presiden RI tersebut ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, para kepala LPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, gubernur, dan bupati/walikota.

Tidak Matang// sub
Sementara itu, polemik seputar sumber penganggaran tunjangan hari raya (THR) PNS daerah belum mereda. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, berdasarkan hasil konfirmasi dari dinas atau badan yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi dan kabupaten/kota, sampai Rabu (6/6) lalu, semua daerah sudah menganggarkan THR dalam APBD masing-masing.
Menurut dia, sampai Kamis (7/6), THR yang sudah atau terjadwal dibayarkan sebanyak 384 daerah atau 70,85 persen. Yang terdiri dari 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten. "Bagi daerah yang baru menganggarkan THR sebesar gaji pokok atau yang lebih rendah dari penghasilan bulan Mei 2018, mereka berkomit untuk melakukan penyesuaian," kata dia.
Penyesuaian dilakukan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ pada 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ pada 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Syarifuddin mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan dengan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan menggunakan kas yang tersedia. "Penyediaan anggaran THR tersebut dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD," jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah daerah memberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD. "Baru setelah itu harus dimasukkan penganggarannya dalam Perubahan APBD," lanjutnya. Dia menyatakan, pihaknya mengapresiasi semua daerah yang berkomitmen membayar THR. Menurut dia, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan seluruh daerah dan memfasilitasi secara administratif terkait proses penyesuaian anggaran bagi daerah yang membutuhkan.
Terkait dengan Pemkot Surabaya yang belum menyiapkan anggaran THR, Syarifuddin enggan menanggapi. Intinya, kementeriannya siap memfasilitasi daerah yang belum mencairkan anggaran tunjangan itu.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kisruh seputar THR PNS daerah menunjukkan perencanaan pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat buruk. Fadli menilai pemerintah tidak merencanakan dengan perkiraan yang tepat.
Dia curiga kebijakan tersebut orientasinya bukan untuk kepentingan THR atau ASN itu sendiri. "Tapi lebih kepada tujuan-tujuan yang bisa dianggap politis," kata Fadli, Jumat (8/6).
Menurut politikus Partai Gerindra ini, kalau pembayaran komponen tunjangan di THR itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tentu akan mengganggu struktur APBD yang ada.
Karena itu, Fadli mengingatkan sebelum melakukan atau mengeluarkan kebijakan seharusnya ada komunikasi dan koordinasi yang baik termasuk kalkulasi dari postur anggaran di anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD terkait dengan THR itu.
Menurutnya, publik tentu saja tidak bodoh untuk melihat bahwa kebijakannya ini ada kaitannya dengan tahun politik. Fadli mengatakan kalau memang mau meningkatkan THR, kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu misalnya 2017, 2016, dan 2015. "Jadi, jelas sekali nuansanya adalah politik dan karena itu tidak dilakukan dengan cermat, tidak tepat maksudnya, perencanaannya, makanya terjadi kekisruhan," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu khawatir jika misalnya anggaran untuk THR itu dipaksakan di pemerintah daerah maka bisa melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, lanjut Fadli, juga mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah, atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. "Saya kira bisa menjerumuskan kepala daerah dari sisi maladministrasi, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan," katanya.(jpnn/kai)

Share
Berita Terkait

Buka Lowongan CPNS 200 Ribu

06/03/2018, 12:17 WIT

Rekrutmen CPNS Dibuka Juli

13/03/2018, 11:04 WIT

Remunerasi PNS Terancam Dihapus

09/03/2018, 12:36 WIT

Hari Ini PNS Wajib Kerja Lagi

21/06/2018, 10:15 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan