Headline

DPP Tegur DPD Golkar Malut

Diposting pada 11/06/2018, 12:17 WIT
Hamid Usman
Hamid Usman

SOFIFI – Kemelut di tubuh Partai Golkar Maluku Utara tampaknya belum berakhir. Usai pemecatan ketua dan sekretaris DPD II Golkar Kota Ternate oleh pengurus DPD I, protes terus dilancarkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Malut Hasanuddin Mochdar turut angkat bicara.
Menurut Hasanuddin, pergantian Abdul Gani Sangadji selaku Ketua Golkar Kota Ternate termasuk ilegal dan telah dianulir DPP Golkar. ”Langkah pergantian tersebut dianggap ilegal karena tanpa sepengetahuan DPP. Bahkan alasan pergantian tidak sesuai fakta dan dibuat-buat pengurus DPD Golkar Provinsi,” ungkapnya kepada Malut Post, Minggu (10/6).
Mantan Ketua DPD Golkar Malut ini mengatakan, DPD tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian terhadap DPD kabupaten/kota sepanjang belum mendapat izin dari DPP. Selain itu, DPP juga telah mendapat surat klarifikasi dari pengurus DPD Golkar Kota Ternate Abdul Gani Sangadji. Isi surat tersebut membantah alasan pleno pergantian yang menyebutkan Abdul Gani mengundurkan diri. "Kenyataannya Abdul Ghani Sangadji tidak mengundurkan diri. Sehingga pleno pergantian dengan mengangkat Plt Iqbal Ruray itu ilegal dan tidak diakui DPP," tegas Hasanuddin.
Hasanudin mengatakan, DPP mengakui kepengurusan DPD Golkar Kota Ternate di bawah pimpinan Abdul Ghani Sangadji dan Sekretaris-nya Muis Djamin. Sedangkan Iqbal Ruray yang ditunjuk DPD I bukanlah kepengurusan sah. "Saya juga sudah sampaikan sikap DPP ini secara lisan via telepon ke Sekretaris DPD Golkar Provinsi Hamid Usman. Saya sampaikan itu (pergantian Abdul Gani, red) merupakan keputusan yang tidak benar dan tidak diakui, sehingga kepengurusan Abdul Ghani Sangadji dan Muis Djamin tetap jalan sebagaimana biasanya," terangnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Malut Hamid Usman saat dikonfirmasi bersikeras jika Abdul Ghani Sangadji tidak dipecat. Melainkan diganti lantaran sedang sakit. "Atas alasan itu menjadi dasar untuk dilakukan pergantian. Namun yang diganti hanya posisi ketua, sementara perangkat lainnya tetap. Karena itu pernyataan Muis Djamin sebelumnya itu saya anggap sembarangan saja, tidak menggunakan otak," tuturnya.
Sementara terkait rencana DPD melakukan evaluasi terhadap Ketua DPD II Golkar Halmahera Timur dan Pulau Morotai karena tidak mengikuti konsolidasi pemenangan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Malut, terutama saat beberapa kampanye akbar, Hamid mengaku untuk sementara waktu ditangguhkan. Pasalnya, saat ini telah mendekati masa pencoblosan Pilgub 27 Juni. "Evaluasi dapat dilakukan setelah 27 Juni nanti. Yang rencana dilakukan bukan hanya Ketua DPD Haltim dan Morotai tapi juga Ketua DPD Halteng. Evaluasi itu sekaligus persiapan pemenangan Pileg 2019 mendatang," tukasnya.(udy/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan