Headline

Ratusan Juta PAD Diduga Bocor

Diposting pada 13/06/2018, 12:25 WIT
Grafis
Grafis

TERNATE – Ratusan juta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yang berasal dari harga sewa lokasi dan retribusi pedagang musiman diduga bocor.  Ratusan juta anggaran itu tidak masuk ke kas daerah,  namun justru mengalir ke kantong-kantong pribadi oknum tertentu. Harga sewa pedagang musiman yang tak masuk ke kas daerah itu yakni harga sewa lokasi pedagang dalam terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan lokasi pedagang sepanjang jalan Pahlawan Revolusi yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Ketua Panitia Ramadan Fair Mahmud Hi Ibrahim yang juga Kepala UPTD Pasar Ternate Tengah saat dikonfirmasi mengatakan,  sesuai SK Wali Kota, lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang musiman saat Ramadan ada di sembilan titik,  yakni Pasar Higienis, Pasar Percontohan, Depan Rusunawa, Pasar Gamalama, Dhuafa Centre, jalan sepanjang taman Nukila hingga Pantai Falajawa, Pasar Bastiong, Pasar Dufa Dufa dan Pasar Sasa.
    Sedangkan untuk lokasi dalam terminal dan sepanjang jalan Pahlawan Revolusi bisa dipakai jika ada lonjakan pedagang, tapi tetap harus dibawah koordinasi panitia Ramadan Fair bukan dikelola langsung instansi masing-masing. " Tanpa ada koordinasi tiba-tiba lokasi ini sudah penuh dengan pedagang.  Kami tidak tau retribusi dua tempat ini masuk ke mana. Yang kami tau, hanya di 9 lokasi sesuai SK walikota yang retribusinya masuk ke kas daerah,  kalau diluar koordinasi panitia Ramadan tentu tidak masuk ke kas daerah dan itu masuk kategori pungutan liar (Pungli)," beber Mahmud,  kemarin (12/6).

    Menurut Mahmud, langkah yang dilakukan dua Dishub dan Satpol PP, hanya akan membuat citra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak baik,  karena yang diketahui masyarakat untuk mengurus pedagang adalah tupoksinya Disperindag. Jika ada retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah maka nama  yang akan rusak adalah Disperindag,  sementara di lapangan,  yang mengeluarkan izin pada kawasan terminal dan  jalan Revolusi adalah Dishub dan Satpol PP. " Kalau mereka tidak berkoordinasi dengan kami otomatis retribusinya tidak masuk ke kas daerah," tandasnya lagi.
 
    Dia meminta,  retribusi pada dua lokasi tersebut segera disetorkan ke kas daerah,  karena dari informasi yang diterima pedagang pada dua lokasi ini seluruhnya membayar retribusi." Kalau mereka (Dishub dan Satpol PP red) tidak setor dan suatu saat terjadi masalah, kami panitia Ramadan akan lepas tangan," ancamnya.
 
    Terpisah, Anggota Komisi II Mohdar Bailussy menilai, dua dinas tersebut telah melakukan praktik pungli. Penempatan lokasi pedagang bukanlah tupoksinya Dishub atau Satpol-PP itu adalah kewenangan Disperindag atau panitia Ramadan. " Kalau dua SKPD ini mau mengurusi pedagang tentu sudah menyalahi tupoksi, " ujar politisi PKS ini.

    Mohdar meminta, Plt Wali Kota Abdullah Tahir untuk tegas menyikapi persoalan ini. " Kami di komisi II nanti setelah lebaran akan panggil sejumlah instansi terkait, untuk bicarakan masalah ini," janjinya.

    Untuk di ketahui,  dari informasi yang dihimpun di lapangan, pada kawasan terminal terdapat sekitar 114 pedagang, tiap pedagang yang menempati satu lokasi jualan menyetor  harga sewa ke pengelola terminal sebesar Rp 7 juta. Namun, sesuai keterangan panitia Ramadan Fair, setoran pedagang itu tidak masuk ke kas daerah. Begitu juga dengan pedagang di sepanjang jalan Pahlawan Revolusi, namun tidak diketahui berapa harga sewa atau retribusinya.  Pada lokasi itu pengelolaannya dilakukan oleh Satpol-PP.(cr-05/rul)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan