Headline

Alien-Hamid terus Diserang

Diposting pada 21/06/2018, 10:17 WIT
Alien Mus dan Hamid Usman
Alien Mus dan Hamid Usman

TERNATE – Kepemimpinan Partai Golkar Maluku Utara di tangan Alien Mus dan Hamid Usman terus digoyang. Menariknya, kecaman dan kritikan pedas yang berdatangan untuk ketua dan sekretaris DPD I itu justru berasal dari sesama pengurus DPD I. Sejumlah kebijakan tak populis keduanya seperti pemecatan Ketua Golkar Halmahera Barat Samad Moid dan Kota Ternate Abdul Gani Sangadji, serta teguran terhadap pengurus Golkar Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai mendorong para pengurus lain ikut angkat bicara.
Wakil Sekretaris DPD I Golkar Badaruddin Gailea dalam konferensi pers di Hotel Boulevard, Minggu (17/6), mengungkapkan, Alien dan Hamid merupakan sosok yang paling bertanggungjawab terhadap kekalahan dan kemenangan Ahmad Hidayat Mus (AHM) selaku calon gubernur yang diusung Golkar. Sayangnya, keduanya justru kerap mengambil kebijakan yang justru membuat retak internal partai. ”Misalnya, pemberhentian Abdul Gani Sangadji yang sangat tidak konstitusional. Alasan pertama, karena pemecatan itu tidak melalui pleno yang mencapai kuorum karena yang hadir dalam forum itu tidak semuanya pengurus. Dengan begitu, pleno itu dinyatakan tidak sah serta sudah dibatalkan oleh DPP Partai Golkar,” ungkapnya.
Badaruddin juga meminta M. Iqbal Ruray selaku pengganti Abdul Gani agar tidak melibatkan diri dalam proses pergantian tersebut. Sebab pemecatan Abdul Gani sendiri sudah cacat hukum. ”Iqbal yang menerima pergantian itu berarti termasuk orang yang tidak paham Partai Golkar. Plenonya cuma sembilan orang, tidak memenuhi kuorum, juga belum dapat izin DPP,” sambungnya.
Selain itu, pemberhentian satu pengurus kabupaten/kota harus terdapat persetujuan dari DPP. Namun selama ini hal itu tidak dilakukan oleh DPD I Partai Golkar di bawah kepemimpinan Alien Mus. ”Jadi kami pengurus-pengurus DPD I yang ada sekarang ini menganggap itu tidak sah, bahkan ada yang berkeinginan membawa masalah pemecatan ini ke ranah hukum,” kata Badaruddin.
Badaruddin juga menyentil langkah Alien dan Hamid memberikan teguran terhadap DPD II yang dianggap tidak aktif melakukan konsolidasi pemenangan AHM-Rivai Umar. Menurutnya, hal tersebut amat keliru. ”Sebagai mantan Koordinator Bidang Organisasi, saya merasa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi di bidang organisatoris di internal Partai Golkar Maluku Utara,” ujarnya.
Dia menegaskan, selama ini konsolidasi partai berlambang beringin itu tak jalan lantaran kedua pucuk pimpinan itu kerap melakukan hal-hal yang merugikan partai. Alien dan Hamid bahkan dinilai sengaja menghancurkan Partai Golkar. ”Jangan-jangan mereka ini disetir oleh orang di luar Partai Golkar untuk menghancurkan Partai Golkar, apalagi dengan momen pilkada. Karena itu AHM juga jangan salah menilai orang-orang ini, jangan sampai mereka ini yang buat teman-teman di kabupaten/kota tidak bekerja untuk memenangkan AHM-Rivai,” jabarnya.
Lebih jauh Badaruddin menyatakan Alien dan Hamid bahkan bisa dituduh sebagai orang yang ingin mengalahkan AHM dalam pilgub. Hal itu bisa dilihat dari trik yang diciptakan melalui pemecatan pengurus-pengurus dan tidak melakukan konsolidasi pemenangan Partai Golkar, terutama menyiapkan saksi-saksi. ”Ini merupakan trik mereka untuk mengalahkan kandidat Partai Golkar. Ini fatal. Saya curiga tangan orang luar yang masuk ke dalam partai untuk hancurkan ini partai. Bila AHM sebagai kandidat yang diusung Partai Golkar kalah dalam Pilgub 2018, maka yang paling bertanggungjawab adalah Alien dan Hamid,” tegasnya.
Dia menambahkan, sikap tujuh DPD II yang menuntut digelar musyawarah daerah luar biasa sejak Januari lalu merupakan sesuatu yang wajar dan konstitusional. Sikap tersebut, menurutnya, dipicu kepemimpinan Alien dan Hamid yang kerap menciptakan konflik. Saat ini ketika ketujuh DPD sudah diam, kata dia, Alien dan Hamid justru kembali membuat gaduh dengan melakukan pemecatan di internal Golkar. ”Menurut tujuh DPD II Partai Golkar, mereka (Alien dan Hamid, red) sudah ilegal karena permintaan musda sudah diterima oleh DPP dan DPP sudah turun verifikasi di Grand Dafam beberapa waktu lalu. Alien dan Hamid sudah mengakui kesalahan mereka saat
itu, kesalahan mengelola partai, kesalahan menyelesaikan kasus Halbar dan kesalahan Musda yang mereka lakukan di Halbar,” urainya.
Kedatangan DPP untuk verifikasi di Maluku Utara, sambung Badaruddin, berdasarkan permintaan tujuh DPD II Partai Golkar di Malut. Permintaan tersebut dilandasi keinginan agar kepemimpinan Golkar Malut berubah. ”Poinnya adalah mereka merusak Partai Golkar dengan cara memecat orang-orang di Golkar, sementara
pemecatan itu tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang ada di Partai Golkar,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi DPD I Partai Golkar, Fahrudin Ibrahim. Menurutnya, alasan Hamid Usman bahwa Ketua DPD II Golkar Kota Ternate mengundurkan diri melalui telepon tidak bisa dijadikan dasar dalam berorganisasi. ”Kalau benar dia mengundurkan diri maka harus dibuktikan dengan surat pernyataan, karena pengurusnya itu resmi,” paparnya.
Fahrudin juga menanggapi pernyataan Hamid tentang pemberhentian beberapa pengurus di kabupaten/kota dengan alasan tidak aktif menjalankan konsolidasi pemenangan pilgub. Sedangkan faktanya, pembentukan tim pemenangan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh pengurus DPD II di seluruh kabupaten/kota dilakukan menggunakan biaya sendiri. ”Bukan dibiayai oleh Hamid Usman. Jadi kalau alasan bahwa di DPD II tidak mendukung pemenangan AHM, itu keliru. Hamid Usman lah yang selama ini hanya diam saja, tidak pernah turun lapangan untuk mengecek pembentukan tim di lapangan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat pengurus DPD I akan mendesak digelarnya pleno untuk mendudukkan permasalahan internal partai. ”Keputusan DPP soal AHm-Rivai itu final. Jangan mereka klaim bahwa kami tidak dukung AHM-Rivai hanya karena tidak ikuti kampanye. Itu keliru besar. Kontribusi Hamid Usman dalam memenangkan AHM-Rivai selama ini berapa besar?” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Golkar Hamid Usman yang dikonfirmasi Rabu (20/6) menolak memberikan penjelasan panjang. Dihubungi melalui sambungan telepon, Hamid hanya berkomentar singkat. ”Masalah sudah selesai,” katanya seraya mematikan sambungan telepon.(cr-04/tr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan