Selasa, 18 September 2018

 Headline

Petahana Tuntut PSU

Diposting pada 07/07/2018, 12:57 WIT
BEBERKAN KECURANGAN: Konferensi pers yang dilakukan Tim Hukum AGK-YA untuk membeberkan dugaan kecurangan pemilu di Kepulauan Sula, Jumat (6/7). TIM AGK-YA FOR MALUT POST
BEBERKAN KECURANGAN: Konferensi pers yang dilakukan Tim Hukum AGK-YA untuk membeberkan dugaan kecurangan pemilu di Kepulauan Sula, Jumat (6/7). TIM AGK-YA FOR MALUT POST

TERNATE – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) belum juga menyerah. Merasa dicurangi selama pemilihan gubernur, paslon nomor urut 3 ini menuntut digelarnya pemungutan suara ulang (PSU). Guna memperkuat tuntutannya, AGK-YA yang berada pada urutan kedua dalam perolehan suara saat ini membeberkan sejumlah bukti pelanggaran massal di Kabupaten Kepulauan Sula.
Dalam jumpa pers di Posko Komando AGK-YA Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara, Jumat (6/7), Tim Hukum AGK-YA menjabarkan pelanggaran pemilu di 10 kecamatan di Kepsul. Hadir dalam jumpa pers kemarin adalah Ketua Tim Hukum Fahruddin Maloko didampingi anggotanya Iskandar Yoisangaji, Muhammad Tabrani, dan Taufik Syahril, serta Juru Bicara calon petahana ini, Dino Umahuk.
Fahruddin menuturkan, pelanggaran di Kepsul dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah maupun pemilih. Baik di Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Selatan, Mangoli Utara, Mangoli Barat, dan Sulabesi Tengah. Juga di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Selatan, dan Mangoli Timur.
Menurut Fahruddin, pelanggaran yang terjadi salah satunya terkait mekanisme pemungutan suara terhadap pemilih disabilitas. Ia mencontohkan di tempat pemungutan suara (TPS) 1 dan 2 Desa Wai Ina, Sulabesi Barat. "Di desa itu petugas KKPS mendatangi pemilih yang sakit sehingga dapat menggunakan hak pilihnya namun tidak membawa kotak suara. Hanya menggunakan kantong kresek dan tangan terbuka,” bebernya.
Tak hanya itu, ada pula aksi pembukaan kotak suara sekira pukul 11 siang, atau sebelum waktu penghitungan suara. Ini terjadi di TPS 2 Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara. Serta penyalahgunaan hak pilih di TPS 2 dan 3 Desa Wailau, Kecamatan Sanana. ”Dimana warga atas nama Rakip Sapsuha mencoblos di dua TPS berbeda tersebut,” ungkap Fahruddin.
Pelanggaran yang banyak terjadi, sambung Fahruddin, adalah adanya selisih suara dalam rekapan tingkat kecamatan pada Form DA1 KWK dan Form C1 KWK. Dimana selisih yang terjadi mencapai 27 suara di TPS 2 Desa Leku Sula, Kecamatan Mangoli Barat.
Lebih lanjut, kata Fahruddin menyatakan, terdapat selisih suara antara rekapan tingkat kecamatan pada Fom DA. 1 KWK dan Fom C1 KWK, dimana selisih yang terjadi hingga pada 27 suara terjadi di TPS 2 Desa Lek Sula, Kecamatan Mangoli Barat. "Selanjutnya pelanggaran lain misalnya terjadi di Desa Bajo, Kecamatan Sanan Utara, TPS 2, dimana petugas KPPS meminta sejumlah pemilih untuk menandai kertas suara," jabarnya.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinilai telah mencukupi untuk diadakan PSU. Karena itu, AGK-YA mendesak agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu melakukan pencoblosan ulang di TPS-TPS bermasalah tersebut. Fahruddin menuturkan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pilkada mengisyaratkan PSU dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah pertimbangan. ”Misalnya ada pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus di kertas suara, petugas KPPS merusak lebih dari satu suara, lebih dari satu orang menggunakan hak pilih, dan lebih dari satu orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih kemudian memilih," urainya.
Jika tuntutan PSU diabaikan penyelenggara, AGK-YA yang diusung PDI Perjuangan dan PKPI ini memastikan tidak akan menerima hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU. Ketua Tim Pemenangan AGK-YA Asrul Rasyid Ichsan menuturkan, PSU diperlukan menyusul maraknya dugaan kecurangan di Kepsul. Selain itu, muncul pula tuntutan pemungutan susulan di enam desa sengketa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara.
Dia menjelaskan, pada tahapan pleno tingkat kabupaten di Kepsul, tiga saksi paslon tidak menandatangani berita acara pleno. Pasalnya, masih ada beberapa TPS di sembilan kecamatan yang pelanggarannya tidak ditindaklanjuti. ”Atas persoalan itu, kami telah menyampaikan keberatan ke KPU dan Bawaslu Provinsi namun belum ditindaklanjuti. Karena itu, pada forum pleno besok sebelum dilakukan kami akan mempertanyakan surat keberatan yang disampaikan," tegasnya.
Sementara persoalan di enam desa, kata Asrul, merupakan hak warga untuk menuntut pemenuhan hak konstitusional mereka. Dia juga memastikan Pilgub Maluku Utara bakal dibawa hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). "KPU harus memberikan klarifikasi terhadap keberatan yang disampaikan. Dan kami juga pastikan akan membawa hasil pilkada ini ke MK karena banyak kecurangan," tukasnya.
Sementara itu, Tim Pemenangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) yang juga unggulan sementara di Pilgub Malut akhirnya angkat bicara soal tuntutan warga enam desa atas pemungutan suara susulan. Juru Bicara AHM-Rivai Syawaludin Damopolii kepada Malut Post kemarin (6/7) mengatakan, tuntutan warga enam desa –Bobaneigo, Dum Dum, Akelamo Kao, Gamsungi, Tetewang, dan Pasir Putih- itu salah alamat. Sebab proses atau tahapan pilgub sudah berlangsung secara aman, damai dan demokratis. "Munculnya gerakan dari sebagian masyarakat enam desa ke KPU tentunya salah alamat. Apalagi mendesak penyelenggara untuk menggelar PSU," katanya.
Menurut Syawal, penyelenggara harus diapresiasi lantaran pilgub kali ini berlangsung aman dan tanpa insiden berarti. ”Juga kepada TNI dan Polri. Karena Pilgub 2018 kali ini merupakan yang terbaik sepanjang sejarah perpolitikan di Malut," ujarnya.
Dia menambahkan, PSU hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran autentik di TPS. Jika hanya menerima undangan dan tidak menyalurkan hak pilih, sambungnya, namanya golput. "Kami sangat menyayangkan jika ada pihak yang tidak menerima hasil pesta demokrasi dengan memanfaatkan masyarakat. Kami yakin dan percaya Bawaslu dan KPU bekerja sesuai aturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Penyelenggara pasti konsisten dengan hasil nurani rakyat, tanpa terganggu dengan riak kecil sebagian masyarakat," tutup Syawal.
Sekadar diketahui, selisih perolehan suara paslon AHM-Rivai dan AGK-YA sesuai hasil pleno KPU kabupaten/kota sebesar 7.872 suara. AHM-Rivai meraih suara total 176.995, sedangkan calon petahana mendapat 169.123 suara. Itu berarti, selisih suara mereka sudah di atas 2 persen. MK sendiri menyaratkan selisih suara di bawah 2 persen sebagai batas gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP).(tr-01/udy/kai)

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,99%)       :       (16,01%)

Dahlan Iskan