Headline

Ricuh, KPU Unggulkan AHM-Rivai

Diposting pada 09/07/2018, 13:44 WIT
BENTURAN: Massa pendukung pasangan calon berbenturan dengan aparat kemanan yang berjaga di sekitar Kantor KPU, Sabtu (7/7).
BENTURAN: Massa pendukung pasangan calon berbenturan dengan aparat kemanan yang berjaga di sekitar Kantor KPU, Sabtu (7/7).

SOFIFI – Pleno penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur Maluku Utara tuntas dalam sehari, Sabtu (7/7). Meski diwarnai kegaduhan, hujan protes, dan aksi banting meja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berpegang pada hasil penghitungan di tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) tetap unggul dari ketiga pesaingnya.
Berlangsung di Kantor KPU Malut di Sofifi, pleno baru dibuka Ketua KPU Syahrani Somadayo sekira pukul 10 pagi. Belum genap semenit dibuka, saksi pasangan calon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA), Rivai Ahmad dan Asrul Rasyid Ichsan melayangkan interupsi memprotes pleno yang dilaksanakan.
Mereka meminta agar persoalan enam desa dan sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu diselesaikan lebih dulu. Ketua KPU berusaha memberikan tanggapan atas protes tersebut, namun tak dapat membendung amarah kedua saksi yang kian memuncak. Bahkan Syahrani dan empat komisioner lainnya dilempari kardus kue oleh Rivai.
Suasana kian memanas ketika Ketua DPD PDI Perjuangan Malut Muhammad Sinen yang semula berada di bagian belakang ruangan maju dan bergabung dengan dua saksi AGK-YA. Untungnya, aparat keamanan yang siaga dari awal dapat melerainya.
Pleno sempat diskors 10 menit karena mati lampu. Begitu sidang dilanjutkan, saksi AGK-YA kembali ngotot agar pleno dihentikan. "Harus selesaikan dulu masalah enam desa. Ini adalah penzaliman demokrasi. Ribuan hak politik warga tidak bisa disalurkan karena tidak difasilitasi oleh KPU. Bawaslu juga ada pelanggaran tidak diproses," tuding Rivai.
Senada, Asrul juga meminta agar pelanggaran di Sula dan Taliabu segera diselesaikan barulah dilanjutkan pleno. "Kami meminta agar Bawaslu menyelesaikan masalah di Sula dan Taliabu," ujarnya.
Menanggapi hal itu, KPU nyatakan bahwa tuntutan Asrul dan Rivai tidak pada tempatnya. Sebab disampaikan bukan pada ruang pengaduan masalah melainkan ruang pleno. "Kami sudah catat semua aduan yang disampaikan. Jika ada keberatan kami persilahkan diproses secara hukum. Tapi ini bukan ruangnya. Ini ruang pleno," papar Syahrani.
Penjelasan Syahrani tidak mampu menenangkan mereka. Saksi dari paslon nomor 2 Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin (Bur-Jadi) yang diwakili Basri Salama dan Sarman Saroden pun ikut memberi saran. Namun hasilnya tetap sama. Kondisi baru stabil setelah Ketua Bawaslu Muksin Amrin menjelaskan asal-muasal enam desa yang dipermasalahkan itu.
Menurut Muksin, tuduhan saksi AGK-YA tidak tepat. Sebab KPU dan Bawaslu sudah berupaya untuk memfasilitasi warga eman desa agar hak politiknya bisa tersalurkan. Namun mereka sendirilah yang tidak mau.
Muksin menegaskan, memilih dan tidak memilih adalah hak politik dan bukan kewajiban. "Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan secara jelas dan tegas bahwa memilih dan tidak memilih adalah hak politik, bukan kewajiban. Kalau mereka tidak mau memilih, tidak mungkin kita memaksa. Sebab tidak memilih juga hak politik mereka," ungkapnya.
Penjelasan Muksin tersebut dapat meredakan tensi di dalam ruangan sidang. Pleno lalu diawali dengan rekapan suara dari Kabupaten Halmahera Barat, dilanjutkan Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur.
Memasuki pleno keenam , yakni Kepsul, situasi kembali ricuh. Kericuhan ini dikarenakan formulir DB KWK atau berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten tidak ada dalam kotak suara. Selain itu, saksi AGK-YA juga mengaku belum mendapat tanda terima formulir tersebut.
Amarah saksi AGK-YA semakin memuncak ketika mendengar penjelasan Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut Aslan Hasan. Menurut Aslan, jika benar formulir tersebut sengaja dihilangkan maka dapat diproses secara pidana.
Mendengar penjelasan Aslan,saksi AGK-YA naik pitam. Asrul bahkan berteriak agar Bawaslu dibubarkan saja jika semua pelanggaran masuk kategori pidana. "Semua hal masuk kategori pidana. Lalu untuk apa ada Bawaslu jika tidak bisa tangani pelanggaran?" katanya dengan nada tinggi.
Tak hanya Asrul, Rivai pun langsung menghampiri Aslan dengan muka merah. Aslan tak tinggal diam. Keduanya nyaris adu jotos. Untungnya para petugas dapat melerai. Kondisi semakin tidak dapat dibendung ketika Muhammad Sinen lagi-lagi ikut bergabung.
Sinen semakin menjadi-jadi. Wakil Walikota Tidore Kepulauan ini bahkan menyatakan siap mati di ruang pleno jika KPU nekat melanjutkan pleno Kepsul. "Saya siap mati di sini jika KPU melanjutkan pleno ini," tegasnya. Ia juga bertindak agresif yang mengakibatkan saksi AHM-Rivai, Arifin Djafar, terjatuh dari kursinya.
Kondisi semakin memanas ketika Syahrani memberi kesempatan Ketua KPU Kepsul Bustamin Sanaba untuk menjelaskan alasan raibnya formulir DB KWK.
Bustamin baru hendak menjelaskan ketika Rivai Ahmad sudah melemparinya dengan botol air mineral. Meski tak kena, Bustamin tak terima dan berdiri hendak menghampiri Rivai. "Saya diberi waktu untuk menjelaskan. Hati-hati ya," katanya sambil menunjuk Rivai.
Dalam penjelasannya, Bustamin mengaku jika hilangnya DB KWK dari dalam kotak suara adalah kelalaian pihaknya. Namun dia menjamin hasil perolehan suara tidak berubah. "Memang itu kelalaian kami, tapi saya menjamin tidak berpengaruh pada hasilnya," jelasnya.
Penjelasan Bustamin justru memantik agresivitas saksi AGK-YA. Mereka membanting meja dan kursi, bahkan meneriaki KPU Sula tidak steril dan menuntut pemecatan komisioner.
Kericuhan tersebut menimbulkan kebuntuan. KPU akhirnya menskors sidang. Semua penyelenggara dievakuasi petugas keamanan ke ruang sebelah lantaran situasi di dalam ruangan mulai mengancam. 10 kotak suara juga ikut diamankan.
Setelah negosiasi yang melibatkan Kapolda Malut Brigjen (Pol) Naufal Yahya, disepakati pleno dilanjutkan namun Kepsul dilakukan paling akhir. Akhirnya pleno berlanjut dimana Ternate, Tikep, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu didahulukan.
Sayangnya, mediasi itu belum tuai kesepakatan seutuhnya. Saksi AGK-YA masih mempertanyakan DB KWK yang tak ada dalam kotak suara itu. Kondisi tersebut membuat Ketua Bawaslu mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan rekomendasi lisan untuk merekap kembali DA KWK hasil perolehan suara di tingkat kecamatan guna sanding data. Hasilnya, data DA KWK dan DB KWK tetap sama.
Dengan rekomendasi tersebut, pleno KPU Sula berjalan lancar hingga ketukan palu Syahrani mengesahkan rekapan dan penetapan hasil suara dari masing-masing paslon.

Saling Serang
Tak hanya di dalam ruang sidang, kegaduhan juga terjadi di luar Kantor KPU. Dimana massa pendukung beratribut merah maupun kuning memenuhi seputaran areal tersebut dan berujung aksi saling lempar dengan aparat.
Amatan Malut Post, massa aksi yang pertama berdatangan adalah pendukung AGK-YA. Mereka mengenakan atribut merah-merah, juga membawa bendera PDIP. Awalnya, mereka hanya melakukan orasi menyampaikan aspirasi. Namun 30 menit kemudian, jumlah massa membesar. Beruntung, jarak pemusatan massa dengan ruang sidang sekira 1 kilometer. Selain itu, ada pembatas berupa pakar kawat berduri milik polisi.
Situasi jadi memanas ketika massa AHM-Rivai datang dan ikut berorasi bersahut-sahutan. Saling usir pun terjadi yang berujung pada adu mulut. Massa AGK-YA juga berupaya masuk ke kantor KPU dengan menarik kawat duri namun dihalau Pasukan Anti Huru-Hara. Beberapa orang terkena pentungan petugas.
Massa yang ndableg lantas melempari polisi dengan batu. Gas air mata pun dilepaskan ke udara hingga memukul mundur massa aksi. Massa juga melakukan pengrusakan terhadap satu unit Avanza lantaran terprovokasi oleh lemparan batu.
Koordinator Aksi AGK-YA Rafik Kailul dalam orasinya menyampaikan, pleno tingkat provinsi seharusnya tidak dilakukan KPU sebelum menyelesaikan beberapa peristiwa kecurangan di Taliabu dan Kepsul. Selain itu, dia meminta agar KPU melaksanakan pemungutan suara susulan di enam desa. "Masyarakat enam desa juga punya hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun KPU tidak menyediakan TPS buat mereka," teriaknya. Massa aksi baru membubarkan diri setelah pleno di Kantor KPU tuntas.

AHM-Rivai Unggul
Di sisi lain, AHM-Rivai dinyatakan sebagai pemilik suara terbanyak dalam pilgub kali ini. Pasangan yang diusung Partai Golkar dan PPP ini meraih 176.993 suara. Disusul calon petahana AGK-YA dengan capaian 169.123 suara. Lalu paslon Bur-Jadi di posisi ketiga dengan perolehan suara 143.416 suara, dan paslon nomor 4 Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Maju) menduduki posisi terakhir dengan perolehan 65.202 suara. Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
Sebagai unggulan, AHM-Rivai menang di empat kabupaten/kota, yakni Kepusl, Taliabu, Morotai, dan Halut. Di Taliabu sebagai tempat kelahiran AHM, pasangan ini menang telak dengan raihan 73,97 persen suara (21.586). pesaingnya hanya disisakan sedikit suara, yakni Bur-Jadi 3.382 atau 11,59 persen, AGK-YA 3.329 atau 11,4 persen, dan MK-Maju 882 atau 3,02 persen.
Di Morotai, AHM-Rivai mendapat 12.289 atau 39,87 persen suara. Bur-Jadi 6.370 atau 20,67 persen suara, AGK-YA 4.889 atau 15,86 persen suara, dan MK-Maju 7.267 atau 23,60 persen suara.
Sementara di Halut, suara AHM-Rivai menembus angka 30.956 atau 36,32 persen suara. Bur-Jadi 16.783 atau 19,69 persen suara, AGK-YA 26.323 atau 30,88 persen suara, dan MK-Maju 11.169 atau 13,10 persen suara.
Sedangkan di Kepsul dimana AHM pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode, pasangan ini mendapat 22.896 atau 51,96 persen suara. Selanjutnya Bur-Jadi 14.874 atau 33,75 persen suara, AGK-YA 3.418 atau 7,75 persen suara, dan MK-Maju capai 2.873 atau 6,52 persen suara.
Total suara sah Pilgub Malut sebesar 554.734, dan suara tidak sah 7.976. Sementara selisih suara AHM-Rivai dan AGK-YA 7.870.
Usai pleno, saksi AGK-YA dan MK-Maju tidak menandatangani DC1 KWK atau lampiran rekapitulasi hasil penetapan tingkat provinsi. Mereka hanya menandatangani formulir D5 KWK atau berita acara serah terima sertifikasi hasil pleno.(tr-01/udy/kai)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan