Headline

AGK: Pilkada Belum Selesai

Diposting pada 11/07/2018, 12:26 WIT
Abdul Gani Kasuba
Abdul Gani Kasuba

TERNATE – Calon petahana Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), akhirnya angkat bicara terkait hasil pilgub kemarin. AGK yang sebelumnya sempat bungkam menuturkan, hingga kini pilkada Malut belum selesai. Pasalnya, masih ada tahapan sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) yang diajukan timnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jadi belum selesai,” tuturnya saat ditemui di sela peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 di gedung Duafa Center, Selasa (10/7).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pihaknya masih menunggu putusan MK. “Kan masih ada MK. Tunggu saja keputusan MK," sambungnya.
Meski pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi menempatkan dirinya sebagai peraih suara terbanyak kedua, AGK bersikukuh belum menerima kemenangan lawannya Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai). Sebab masih ada sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan timnya ke MK. ”Masih ada MK sebagai penentu terakhir, sebab masih ada pelanggaran yang harus diadili,” tegasnya.
Sayangnya, AGK yang berpasangan dengan M. Al Yasin Ali dalam pilgub kemarin enggan menjelaskan pelanggaran apa saja yang dimaksudkan. Dia menyatakan, telah menyerahkan urusan tersebut kepada kuasa hukum tim. "Kalau soal materi pengaduan, nanti sama kuasa hukum. Yang jelasnya besok (hari ini, red) gugatan sudah didaftarkan ke MK," terangnya.
AGK yang diusung PDI Perjuangan dan PKPI itu juga menyatakan, jika dalam gugatan nanti MK memutuskan dirinya kalah, maka ia tinggal menghabiskan masa jabatan yang tersisa 10 bulan. Selanjutnya, gubernur baru lah yang akan melanjutkan. ”Sebab jabatan politik adalah pilihan rakyat, bukan warisan yang harus dipertahankan. Untuk saat ini saya fokus kerja menghabiskan 10 bulan terakhir sebagai gubernur. Selanjutnya, kalau MK memutuskan kandidat lain, apa boleh buat, semua itu harus direlakan,” tandasnya.
Terpisah, tim pemenangan (AHM-Rivai) optimis MK akan menolak gugatan AGK-YA). Optimisme tim paslon nomor 1 ini didasarkan pada materi gugatan yang menurut mereka kurang menyentuh substansi masalahnya.
Meski begitu, AHM-Rivai tetap menghargai langkah hukum yang ditempuh AGK-YA. Mereka percaya soal ditolak atau diterimanya permohonan AGK-YA merupakan kewenangan MK. "Pada prinsipnya kami menghargai apa yang diupayakan oleh tim AGK-YA untuk mengadukan hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Maluku Utara. Soal ditolak tidaknya permohonan mereka itu adalah hak dan kewenangan hakim MK," kata Juru Bicara AHM-Rivai Syawaludin Damapolii, Senin (9/7).
Bagi AHM-Rivai, materi gugatan tim AGK-YA kurang substansi. Apa yang mereka tuduhkan melalui sejumlah argumentasi hanya bersifat asumsi saja. "Makanya kami yakin, MK pasti menolak pokok gugatan atau materi sengketa mereka. Apalagi pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung aman, damai dan demokratis," ucap Syawaludin.
Dia justru menuding kebanyakan pelanggaran dilakukan oleh tim AGK-YA dibandingkan dengan mereka. "Justru dalam data yang kami himpun, kebanyakan pelanggaran Pilkada itu dilakukan oleh AGK-YA. Seperti intimidasi Bupati Halsel terhadap perangkat pemerintahannya, juga Wakil Wali Kota Tidore. Selain itu juga mereka //ketangkap// tangan saat mendistribusikan sembako, dan menggunakan fasilitas negara saat kampanye," ungkapnya.
Meski begitu, Syawaludin mengajak agar semua tim pendukung saling menghargai hasil dari proses demokrasi. "Marilah kita sama-sama menjaga buah dari hasil demokrasi damai yang diimpikan oleh publik saat ini," imbuhnya.

29 Sengketa
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan telah ada 29 permohonan PHP Pilkada 2018 yang diajukan MK. Para pemohon PHP tersebut adalah pasangan calon yang tidak terima dengan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU.
Seluruh permohonan yang masuk tersebut sudah diberi nomor registrasi, namun belum diberikan nomor perkara. "Sampai pukul 16.00 WIB hari ini (kemarin, red), telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 29 permohonan," ujar Arief dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, seperti dilansir cnn.com, Selasa (10/7).
KPU kota yang menjadi pihak termohon di antaranya adalah KPU Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau-Bau, Palembang, dan Bekasi. Sementara itu, KPU kabupaten yang menjadi pihak termohon yaitu Bangkalan, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Banyuasin, Sinjai, Pulang Pisau, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Belitung, dan Tabalong.
Jika dikalkulasikan, ada 25 KPU daerah yang menjadi pihak termohon dari total 29 permohonan. Meski begitu, Arief mengatakan hanya ada 8 daerah yang berpotensi melanjutkan rangkaian pilkada ke MK.
Delapan daerah yang dimaksud adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Daerah-daerah itu, lanjut Arief, memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara. Karenanya, MK berpotensi hanya akan menerima pengajuan sengketa atau PHP di delapan daerah tersebut.
Berdasarkan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pengajuan sengketah hasil pilkada adalah ada selisih suara 0,5 - 2 persen suara. "Bagi daerah yang bersengketa, maka penetapan [pemenang] dilakukan setelah ada putusan MK," katanya.
MK membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada tiga hari setelah KPU menghelat rapat pleno rekapitulasi suara. Dengan demikian, pihak yang ingin mengajukan sengketa  batas, Rabu (11/7) hari ini.(udy/tr-01/cnn/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan