Rabu, 19 Desember 2018

 Headline

Nasib AGK-YA Ditentukan 10 Agustus

Diposting pada 03/08/2018, 12:33 WIT
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi

TERNATE - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang putusan dismissal terhadap semua gugatan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) pada 9-15 Agustus mendatang. Informasi yang dihimpun Malut Post, putusan dismissal untuk Pemilihan Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 36PHP/GUB-Xvi/2018 dikabarkan telah dijadwalkan pada 10 Agustus. “Iya, kalau informasi yang kami cover, sidang putusan di MK soal Pilgub Malut ini tanggal 10,” ungkap salah satu penasehat hukum (PH) pasangan calon Pemohon Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA), Junaidi, Kamis (2/8).
Dalam sidang dismissal tersebut, MK bakal memutuskan apakah sengketa PHP Pilgub Malut layak diteruskan atau kandas di tengah jalan. Putusan tersebut didasarkan pada hasil penelitian hakim atas syarat formiil dan materiil materi gugatan Pemohon. Juga merujuk pada fakta-fakta sidang pemeriksaan pendahuluan yang telah digelar dua kali sebelumnya.
Dengan demikian, sidang putusan dismissal ini menjadi penentu nasib calon petahana AGK-YA. Jika diterima MK, gugatan tersebut akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Jika ditolak, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut yang menetapkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) sebagai peraih suara terbanyak tetap berlaku. Itu berarti, KPU tinggal melaksanakan pleno penetapan pemenang Pilgub Malut.
Junaidi sendiri meyakini gugatan kliennya bakal diterima dan akan berlanjut pada sidang selanjutnya. Menurutnya, dalam sidang tahap II dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon dan Pihak Terkait Rabu (1/8) kemarin, pihak Termohon tidak dapat menjawab secara jelas sejumlah persoalan yang dicantumkan Pemohon dalam materi gugatannya. “Karena itu saya dan teman-teman sangat meyakini hakim MK akan objektif melihat fakta persidangan yang telah disampaikan, baik Pemohon maupun Termohon,” tuturnya.
Dia menambahkan, setelah mendengarkan semua jawaban yang disampaikan oleh pihak Termohon dalam persidangan, terdapat beberapa persoalan yang telah disampaikan Pemohon. “Namun sengaja diabaikan oleh pihak Termohon maupun Pihak Terkait. Dasar optimisme sudah berlanjut, karena pihak Termohon tidak memenuhi isi gugatan kami seperti dokumen DPT ganda, data enam desa, dan sejumlah persoalan lain. Insha Allah kita akan lanjut pada persidangan selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Syahrani Somadayo meyakini kerja-kerja KPU terkait pelaksanaan Pilgub sudah sesuai prosedur. “Kita yakin sudah betul, sudah sesuai prosedur. Ini keberhasilan dari kerja keras Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU kabupaten/kota. Ini bisa dilihat dari tidak ada persoalan. Yang ribut ini hanya saat pleno di provinsi,” ungkapnya.
Syahrani menilai, gugatan yang diajukan AGK-YA lebih pada proses pilkada, bukan hasilnya. Karena itu, dalam jawaban KPU dalam sidang kemarin, juga disertai eksepsi kepada majelis MK agar tidak melanjutkan sidang alias menolak gugatan Pemohon. “Problemnya, yang digugat itu bukan hasil tapi proses. Karena itu kita ajukan eksepsi. Karena kita menilai itu bukan lagi ranah MK, tetapi ranah Bawaslu dan lembaga lain,” ujarnya.  
Meski begitu, lanjut Syahrani, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai eksepsi tersebut. “Walau ada eksepsi, kita juga jawab seluruh pokok perkara Pemohon. Nanti MK yang menilai, itu kewenangan MK. Tapi jika dalam sidang putusan dismissal yang dijadwalkan pada 9-15 Agustus nanti lantas dilanjutkan, KPU tetap siap,” tandasnya.(tr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,15%)       :       (16,85%)

Dahlan Iskan