Headline

AHM-Rivai Tetap Percaya Diri

Diposting pada 04/08/2018, 11:49 WIT
Hamid Usman
Hamid Usman

TERNATE - Tim pemenangan pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) optimis gugatan seteru mereka pasangan Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Dasar keyakinan mereka tersebut setelah melakukan pembandingan pokok aduan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan Badan Pengawas Pemilu dalam sidang kedua Rabu (1/8) kemarin.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara, Hamid Usman, kepada Malut Post mengatakan, tim AHM-Rivai sangat optimis jika gugatan AGK-YA akan ditolak MK. "Setelah kita menyimak aduan Pemohon dan jawaban Termohon, kami sangat yakin gugatan AGK-YA akan ditolak MK," katanya kemarin (3/8).

Menurutnya, pokok aduan Pemohon pada MK jauh dari substansi perselisihan suara yang menjadi objek sengketa. "Mereka lebih banyak mengungkap peristiwa lima tahun lalu. Itu kan bukan objek sengketa di MK," ucapnya.

Karena itu, sekali lagi Hamid menegaskan, jika yang akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut adalah AHM-Rivai. "Kami sangat yakin kalau AHM-Rivai  yang akan dilantik," tukasnya.

Optimisme yang sama juga diungkapkan tim AGK-YA. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Malut, Asrul Ryasid Ichsan, meyakini MK akan menerima gugatan tersebut pada sidang dismissal nanti. "Pada sidang 10 Agustus nanti kami yakin gugatan tim AGK-YA akan diterima. Ini berdasarkan fakta-fakta persidangan di MK," yakinnya.

Pasrah
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Syahrani Somadayo, menyebut gugatan AGK-YA tidak menyentuh substansi objek yang disengketakan. Menurut Syahrani, pokok aduan Pemohon lebih dominan membeberkan proses pemilihan gubernur, bukan perbedaan selisih suara yang menjadi objek sengketa.

Di sisi lain, objek yang bisa disengketakan yakni terkait dengan selisih suara paslon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Kalau kita baca permohonan kan lebih banyak prosesnya daripada selisih hasilnya. Tidak pernah dia menunjukkan di angka mana yang betul menurut dia, kan tidak ada," kata Syahrani, Kamis (2/8) malam.

Karena itu, KPU secara kelembagaan ajukan eksepsi atau keberatan pada sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon 1 Agustus lalu. "Jawaban kami untuk tidak dilanjutkan karena bukan kewenangan Mahkamah. Karena kalau dilihat, yang digugat sebenarnya bukan hasilnya tapi prosesnya," akunya.

Meski begitu, dia mengaku pasrah dengan keputusan MK. Sebab yang memiliki kewenangan memutuskan adalah MK. "Prinsipnya KPU mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan. Biar nanti MK yang menilai," tukasnya.(tr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan