Headline

Gubernur Minta Hentikan Imunisasi

Diposting pada 07/08/2018, 13:58 WIT
IMUNISASI: Seorang siswa menangis di pelukan ibunya saat hendak disuntik vaksin MR di Ternate, Senin (6/8). Pemberian vaksin di Ternate telah menyentuh 5.813 anak/ ADI FOR MALUT POST
IMUNISASI: Seorang siswa menangis di pelukan ibunya saat hendak disuntik vaksin MR di Ternate, Senin (6/8). Pemberian vaksin di Ternate telah menyentuh 5.813 anak/ ADI FOR MALUT POST

SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), akhirnya resmi meminta pemberian vaksin Measles Rubella (MR) dihentikan. Hal ini menyusul belum adanya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Imunisasi serentak ini juga memicu pro dan kontra di seluruh Indonesia terkait status halal tidaknya.

AGK menuturkan, putusan menghentikan sementara imunisasi tak lepas dari sikap sebagian masyarakat yang menolak anaknya diberi vaksin. Rata-rata penolakan muncul setelah MUI menegaskan vaksin yang didistribusi PT Bio Farma (Persero) itu belum mengantongi sertifikasi halal. “Vaksin prinsipnya bertujuan baik, dimana memberikan perlindungan terhadap ketahanan tubuh anak sehingga tidak mudah terserang penyakit. Namun sangat perlu juga dipastikan vaksin tersebut benar-benar halal atau tidak, karena disuntik dalam tubuh," papar Gubernur, Senin (6/8).

Sebelumnya, AGK sendiri telah mencanangkan imunisasi MR sebagai bagian dari mendukung program nasional. Namun menurutnya, pencanangan itu dilakukan karena mengira sudah ada jaminan halal dari MUI. “Sebagai gubernur, saya wajib mendukung program tersebut, apalagi terkait pelayanan kesehatan. Namun kalau memang bertentangan dengan nilai akidah, apalagi soal jaminan halal, sebaiknya ditangguhkan sampai ada fatwa MUI bahwa vaksin tersebut halal. Saya meyakini Kementerian Kesehatan bersama MUI akan segera berkoordinasi dan fatwa MUI akan segera keluar," tukasnya.

Imunisasi MR bertujuan mencegah anak terserang penyakit rubella atau biasa disebut campak jerman. Penyakit menular ini disebabkan oleh virus rubella dengan gejala utama demam ringan dan bintik-bintik merah di kulit.

Menurut laporan Kemenkes tahun 2016, ada sekitar 8.185 kasus campak jerman di Indonesia pada tahun 2015. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak yang belum atau tidak diimunisasi. Tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, tetapi penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin MR.
Polemik terkait vaksin yang digunakan untuk mencegah MR tak lepas dari dugaan adanya ekstrak babi dalam kandungan vaksin. Meski hal tersebut sudah dibantah Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, tak mengubah persepsi masyarakat yang kadung percaya. "Untuk campak rubella halal. Vaksin campak saja dari embrio telur. Tidak ada itu ekstrak babi, produksi lokal Bio Farma,” kata Menkes beberapa waktu lalu.

Ketakutan masyarakat lainnya adalah soal isu dampak imunisasi MR berupa kelumpuhan dan autisme. Dikutip dari situs kesehatan hellosehat.com, isu tersebut telah dipatahkan banyak pakar kesehatan dunia. Pasalnya, sampai saat ini belum ada bukti medis nyata yang mampu membuktikan jika imunisasi bisa menyebabkan kedua kondisi tersebut.

Dalam segelintir kasus, munculnya kelumpuhan atau autisme setelah imunisasi hanyalah kebetulan semata. Dan jika benar ini yang terjadi, dokter mampu menemukan penyebab asli penyakit yang diderita pasien lewat berbagai tes laboratorium. Dapat dipastikan bahwa vaksinasi bukanlah salah satu penyebab autisme maupun kelumpuhan pada anak.

Menurut data depkes.go.id, vaksin MR yang digunakan saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM). Vaksin MR 95 persen juga efektif mencegah penyakit campak dan rubella dan telah digunakan di lebih dari 141 negara.

Temuan Kasus
Saat ini, semua kabupaten/kota di Malut telah melaksanakan imunisasi MR. Di Ternate, misalnya, sudah ada 5.813 anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang telah divaksin. “Angka ini dari total sasaran anak 9 bulan hingga 15 tahun sebanyak 58.119 orang,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fathiyah Suma dalam pencanangan kampanye imunisasi campak dan rubella di SDN 1 Kota Ternate kemarin.

Fathiyah mengakui, saat ini ada orang tua yang tidak mau memberikan izin kepada sekolah untuk memberi vaksin anaknya. Alasannya, vaksin MR belum dilegitimasi MUI. “Kalau ada sekolah yang menunggu surat dari MUI, kami akan menunda dulu imunisasinya sehari dua. Kami juga tidak paksa” tuturnya.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Dinkes Kota Ternate selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2016 kasus MR mencapai 176 kasus, 2017 sebanyak 339 dan untuk 2018 terhitung hingga Agustus ini sebanyak 27 kasus suspect campak dengan jumlah kasus tertinggi 1 hingga 7 tahun. “Ini menurut kami bukan angka yang kecil. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius kita bersama. Semua pihak harus dapat berperan serta untuk bersama-sama memutus rantai penularan penyakit ini,” jelasnya.

Salah satu langkah memutus mata rantai penularan, kata Fathiyah, adalah dengan mendukung program imunisasi MR. Upaya pemerintah ini bertujuan memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. “Selain itu, pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan pengendalian Rubella di Indonesia pada 2020 mendatang,” ujarnya seraya menyatakan saat ini imunisasi terpaksa dihentikan sementara sembari menunggu keluarnya label halal dari MUI.

Potensi Class Actions
Tidak adanya label halal dari MUI terhadap vaksin MR yang didatangkan dari India itu menimbulkan tanda tanya besar. Advokat dan Konsultan Hukum Kesehatan, Hasrul Buamona, SH, MH menuturkan, pada prinsipnya segala bentuk obat dan vaksin harus melalui proses pada instalasi farmasi dan uji coba farmasi. Hal itu merupakan tugas Kemenkes sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kesehatan primer juga preventif untuk memastikannya. “Namun pada tata pelaksana obat dan vaksin, seluruhnya juga harus melalui BPOM dan MUI,” tuturnya kepada Malut Post kemarin.
Melalui BPOM tujuannya untuk mendapatkan register produk serta uji farmasi. Sedangkan MUI tujuannya untuk uji farmasi juga sertifikasi halal. “Sehingga prinsipnya obat atau vaksin harus melewati serangkaian pemeriksaan di MUI. Apabila tidak, maka obat atau vaksin tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat,” terang Hasrul.

Dia menyayangkan penggunaan alasan kondisi mendesak yang membuat pemberian vaksin dilakukan tanpa sertifikasi halal. “Sebab dalam medis banyak pilihan negara pembuat vaksin yang masih mengandung unsur halal,” tuturnya.

Kandidat doktor Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini mempertanyakan lolosnya pemberian vaksin MR tanpa sertifikat halal. “Ini pertanyaan besar yang sampai saat ini tidak terjawab karena Kemenkes dan MUI cenderung diam. Dugaan saya, imunisasi ini adalah proyek besar yang menguntungkan segelintir orang dengan ‘mengorbankan’ masyarakat,” ungkap Hasrul.
Pendiri Kantor Pengacara HB & Partners ini juga menegaskan, jika hasil uji MUI menemukan vaksin MR terbuat dari bahan yang tidak halal, masyarakat yang merasa dirugikan dapat menggugat pemerintah. Gugatan class actions tersebut ditujukan kepada presiden dan menteri kesehatan. “Jadi tergugatnya presiden dan menteri kesehatan,” tandasnya.(udy/mg-01/kai)

Alasan Orang Tua Menolak Imunisasi
- Takut vaksinnya palsu
- Belum ada sertifikasi halal MUI
- Termakan kabar imunisasi sebabkan kelumpuhan dan autisme


Efek Samping Imunisasi MR/

Normal (hilang dalam 2-3 hari)
- Demam
- Ruam kulit
- Nyeri

Alergi (anafilaksis)
- Dampak lebih serius
- Butuh penanganan dokter segera


Temuan Kasus MR di Ternate
2016            176 kasus
2017             339 kasus
Januari-Agustus 2018     27 kasus

Sumber: Dinkes Ternate

 

  

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan