Sabtu, 20 Oktober 2018

 Headline

AHM-Rivai Yakin tak Ada PSU

Diposting pada 10/08/2018, 13:07 WIT
Hamid Usman
Hamid Usman

TERNATE – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) mengaku tak gentar dengan diterimanya gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) seteru mereka oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pemenangan AHM-Rivai yakin MK bakal memutuskan dengan seadil-adilnya atas sengketa tersebut.
Sekretaris DPD I Golkar Malut Hamid Usman kepada Malut Post mengatakan amat wajar jika MK memutuskan sidang sengketa dilanjutkan. Pasalnya, gugatan Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) memenuhi syarat ambang batas atau di bawah dua persen. "Kalau MK terima gugatan dan lanjutkan sidang, itu karena syarat selisih suaranya terpenuhi," ucapnya, Kamis (9/8).
Namun Hamid yakin MK tidak mungkin memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu seperti tuntutan AGK-YA. Menurutnya, tidak ada pelanggaran yang lalai ditangani dan diproses Panitia Pengawas Pemilu. "Intinya tidak akan ada PSU di Sula dan Taliabu," katanya.
Terpisah, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Malut, Asrul Rasyid Ichsan mengaku semua bukti dugaan pelanggaran sudah dikantongi pihak Pemohon, termasuk dugaan KTP ganda AHM. Karena itu dirinya optimis jika MK akan memutuskan PSU di Kepsul dan Taliabu. "Semua bukti-bukti yang kami ajukan telah disiapkan semuanya. Karena itu kami optimis akan dilaksanakan PSU," ujarnya.
Senada, Koordinator Tim Pemenangan AGK-YA Malut, Muhammad Sinen menuturkan, tujuan AGK-YA melayangkan gugatan PHP adalah sebagai bentuk pembelajaran para negarawan agar semua pihak bisa tunduk terhadap aturan. Karena itu, menurutnya keputusan yang baka diambil MK bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka. “Jadi saya mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara agar tetap menunggu,” katanya.
Ketua DPD PDIP Malut itu menegaskan, pihaknya bakal tetap legawa dan tunduk dengan hasil putusan MK nanti. “Jika nantinya putusan MK tetap ke awal hasil ketetapan KPU, maka kita harus terima itu. Karena memang sebagai warga negara dan negarawan, kita harus tetap terima. Tapi jika keputusannya berbeda dengan keputusan KPU, kita juga berharap masyarakat juga harus terima itu. Jangan lagi terjadi kegaduhan yang membuat chaos antara masyarakat dan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri belum mendapat informasi resmi soal sidang lanjutan PHP Malut. Hal ini diakui Ketua KPU, Syahrani Somadayo. "Sampai saat ini kami belum tahu jadwal sidang," singkatnya.(tr-01/far/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,63%)       :       (16,37%)

Dahlan Iskan