Minggu, 18 November 2018

 Headline

Syarat CPNS Dinilai Berat

Diposting pada 12/09/2018, 12:52 WIT
Pendaftaran CPNS/Ilustrasi
Pendaftaran CPNS/Ilustrasi

TERNATE – Persiapan menuju rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 terus digodok. Usai menerima formasi penerimaan masing-masing daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara dan kabupaten/kota menggelar rapat bersama, Senin (10/9). Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi persepsi tentang kesiapan pelaksanaan tes.
Rapat itu sendiri dihadiri semua daerah, kecuali Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Dalam rapat tersebut diputuskan sejumlah hal. Diantaranya menambah persyaratan khusus berupa KTP pelamar. “Jadi harus KTP Maluku Utara, dengan pertimbangan mengutamakan putra daerah,” ungkap Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf kepada Malut Post kemarin (11/9).
Meski begitu, Idrus mengakui syarat ini masih bersifat tentatif. Pasalnya, sebagian warga Malut ada yang menjalani studi di luar daerah dan terpaksa ber-KTP luar pula. “Sehingga syarat ini belum final,” katanya.
Selain soal KTP, rapat juga memutuskan mengajukan keringanan persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar. Saat ini, Kemenpan menetapkan IPK 2,75 sebagai standar minimal. BKD menilai, batas minimal tersebut terlalu tinggi dan akan sulit dicapai warga Malut. “Jadi disepakati untuk dimintai turun 2,5. Ini karena sebelumnya banyak putra daerah yang tidak bisa mengikuti seleksi karena syarat IPK terlalu tinggi,” aku Idrus.
Dua permintaan terkait persyaratan tersebut akan dikonsultasikan dengan Kemenpan. “Jadi masih bersifat sementara. Nanti konsultasi lagi ke Kemenpan, sebab syarat yang ditambah tidak bisa menggugurkan syarat wajib yang ditetapkan Kemenpan," terang mantan Penjabat Wali Kota Ternate itu.
Jumlah formasi masing-masing daerah juga menjadi bahasan dalam pertemuan Senin itu. Pasalnya, formasi masing-masing kabupaten/kota diserahkan langsung Kemenpan tanpa melalui BKD provinsi. "Selain itu, juga bisa mengetahui kesiapan masing-masing kabupaten/kota tentang kesiapan infrastruktur penggunaan tes," sambung Idrus.
Malut sendiri mendapat jatah empat lokasi pelaksanaan tes dari Badan Kepegawaian Negara. Yakni di Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, dan Halmahera Selatan. Di empat titik ini BKN sendiri yang akan menyiapkan infrastruktur untuk keperluan tes.
Sedianya, daerah yang tak mendapat jatah bisa bergabung dengan daerah terdekatnya. “Namun semua daerah, minus Halmahera Barat, menyatakan akan melaksanakan seleksi secara mandiri. Sebab daerah siap mengeluarkan biaya untuk pengadaan infrastruktur. Untuk Halbar nanti akan bergabung dengan Provinsi, pelaksanaannya dalam satu titik," jabar Idrus.
Daerah yang ingin melaksanakan tes mandiri, di luar empat jatah dari pusat, harus berkoordinasi dengan BKN. Sebab nantinya BKN harus menyediakan tenaga pengawas serta operator lokal.
Menghadapi kesiapan pendaftaran 19 September mendatang, kabupaten/kota juga harus menyediakan tenaga admin. Karena itu, Selasa (11/9) kemarin para tenaga admin menuju BKN Regional Manado mengikuti bimbingan teknik (bimtek) sekaligus mendapatkan password. "Jadi masing-masing membawa admin yang ditetapkan kabupaten/kota. Kalau sudah ada tinggal mengikuti Bimtek saja di Manado," pungkas Idrus.

Paling Banyak
Sementara itu, Pulau Taliabu mendapat jatah kuota CPNS terbanyak di Malut, yakni sebanyak 450 formasi. Kuota ini bahkan lebih tinggi dari jatah Pemerintah Provinsi yang hanya 378 formasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Salim Ganiru menuturkan, Pemda Taliabu sebelumnya mengusulkan kuota sebanyak 721 CPNS ke Kemenpan. Hanya saja usulan tersebut dipangkas hingga tersisa 450 orang. ”Ini sudah sesuai dengan perhitungan dan kebutuhan kita di Pulau Taliabu,” kata Salim kemarin (11/9).
Dia menjelaskan, 450 kuota tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 296 orang, tenaga medis 113 orang, dan sisanya tenaga teknis sebanyak 41 orang. Tenaga teknis yang dibutuhkan berasal dari sarjana arsitek, teknik sipil, ekonomi pembangunan, teknik lingkungan, manajemen hukum, komputer, pertanian, informatika hingga pariwisata. “Untuk guru dan kesehatan sendiri hampir terdapat kekurangan di semua sekolah maupun puskesmas. Jadi untuk tenaga kesehatan akan ditempatkan di sejumlah puskesmas dan RSUD Taliabu,” ungkap Salim.
Sedangkan di Kota Tidore Kepulauan, terdapat jatah 12 formasi khusus yang terdiri atas honorer K2 dan lulusan cumlaude. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kota Tikep Sura Husain mengemukakan, saat ini honorer K2 Kota Tikep yang tercatat di BKN sebanyak 164 orang. “Namun setelah diverifikasi, yang memenuhi syarat untuk seleksi CPNS 2018 hanya 13 orang yang berasal dari kalangan guru,” tuturnya.

Passing Grade
Pendaftaran tes CPNS sendiri resmi dibuka secara daring pada 19 September mendatang. Pendaftaran dilakukan secara terintegrasi lewat portal nasional https://sscn.bkn.go.id. Proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), lalu dilanjutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade). "Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni 143 untuk TKP (Tes Karakteristik Pribadi), 80 untuk TIU (Tes Intelegensia Umum), dan 75 untuk TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)," ujar Setiawan seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (11/9).
Setiawan mengatakan passing grade tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem ranking, kali ini diberikan batas minimal untuk nilai TIU. Bagi pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85. Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70.
Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. "Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD," imbuh Setiawan.
Setiawan juga menyatakan Permen PANRB 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70 dalam seleksi CPNS 2018.(udy/ikh/far/cnn/kai)

Kuota CPNS 2018 Maluku Utara

Pemprov Malut
Guru 252
Kesehatan 95
Teknis 30
K2 1
Total 378

Halteng
Guru 150
Kesehatan 87
Teknis 30
Total 267

Ternate
Guru 47
Kesehatan 50
Teknis 15
Total 112

Halbar
Guru 149
Kesehatan 56
Teknis 30
K2 1
Total 236

Tikep
Guru 150
Kesehatan 70
Teknis 18
K2 12
Total 250

Halut
Guru 156
Kesehatan 70
Tenis 24
Total 250

Halsel
Guru 150
Kesehatan 60
Teknis 30
Total 240

Kepsul
Guru 128
Kesehatan 70
Teknis 23
K2 2
Total 223

Pulau Morotai
Guru 70
Kesehatan 115
Teknis 60
Total 245

Pulau Taliabu
Guru 296
Kesehatan 113
Teknis 41
Total 450

Haltim
Guru 210
Kesehatan 63
Total 273


Sumber: BKD

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan