Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Bikin Dunia Akademis Tersinggung

Diposting pada 13/09/2018, 12:38 WIT
(CPNS)2
(CPNS)2

TERNATE – Kesepakatan pemerintah daerah di Maluku Utara yang hendak meminta keringanan persyaratan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditentang pihak akademisi. Para akademisi menilai, standar minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 2.75 sudah sesuai. Karena itu, keinginan pemda menurunkan ambang batasnya menjadi 2.50 dinilai janggal.
Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Khairun Dr. Natsir Tamalene menuturkan, standar minimal penting ditetapkan untuk menjaring CPNS yang berkualitas. “Walaupun memang tidak ada jaminan bahwa dengan memiliki IPK tinggi nantinya tidak akan korupsi dan sebagainya,” tuturnya kepada Malut Post, Rabu (12/9).
Dia menjelaskan, penerimaan CPNS dengan syarat IPK 2.75 adalah bagian dari indikator bahwa seorang CPNS memiliki pengetahuan dan keterampilan minimal yang diperoleh di perguruan tinggi. Hal ini selaras dengan peran perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang dipercaya negara dalam melatih warga negara terkait dengan keterampilan dan pengetahuan. Dengan pengetahuan minimal tersebut, kata dia, maka dipastikan CPNS akan bekerja mengabdi pada negara. ”Jadi negara menetapkan 2.75 sudah sangat sesuai secara nasional. Jika ada pemda yang mengusulkan IPK 2.50, menurut saya kurang tepat karena itu tidak relevan dengan perkembangan zaman,” jabarnya.
Saat ini, rata-rata kampus menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum berlevel nasional ini membuat sarjana dengan IPK 2.50 nyaris tak ada lagi. “Zaman yang begitu maju tapi kenapa kita tidak percaya diri? Mahasiswa yang rajin, bahkan setengah rajin saja IPK paling rendah 3.4 sampai 3.5 dan jarang IPK 2.75,” terang Natsir.
Dia mencatat, dalam lima tahun terakhir IPK mahasiswa eksakta minimal 3.3. Sementara untuk noneksakta angkanya bahan lebih tinggi lagi. “IPK itu teruji secara akademik, bisa diandalkan. Walaupun belum ada jaminan bahwa yang bersangkutan (nantinya akan) korupsi atau tidak (jika jadi PNS),” sambungnya.
Natsir menilai, kemungkinan besar pemda tidak memiliki //database// tentang nilai kelulusan para sarjana di Malut. “Makanya sampai menghendaki syarat penerimaan diturunkan standarnya,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan Dr. Zulkifli Zam Zam. Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair ini mempertanyakan pernyataan Kepala BKPSDM Malut yang menyatakan IPK 2,75 terlalu berat dicapai. "Siapa bilang berat ? Di Unkhair, mahasiswa yang lulus harus IPK-nya di atas 3.0. Hal ini agar memudahkan ketika mengikuti tes pegawai dan sebagainya, karena memenuhi syarat," ujarnya.
Zulkifli juga mempertanyakan data seperti apa yang dikantongi pemda terkait jumlah sarjana, tingkat kelulusan dari PTN/PTS di Malut, IPK berikut bidang kesarjanaan apa saja yang paling tinggi. Sebab data inilah yang seharusnya menjadi dasar permintaan diskresi persyaratan tes ke pusat. “Hampir semua perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS di Indonesia termasuk di Maluku Utara, agak jarang meluluskan mahasiswa dengan IPK 2.75. Kalaupun ada jumlahnya pun sangat sedikit,” tuturnya. Asumsinya sederhana, lanjut Zulkifli. Bagi program studi yang hendak menghitung dan mengumumkan IPK di saat ujian skripsi atau setelahnya, lulusan dengan IPK tersebut akan mengancam masa depannya. “Apalagi jika yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan pegawai baik CPNS, BUMN, ataupun swasta. Pada titik ini, program studi atau kampus sudah melakukan antisipasi sejak dini soal kualitas dan mutu lulusannya,” urainya.
Saat ini, Indonesia telah berada di era industri 4.0. Karena itu, Zulkifli menuturkan perguruan tinggi sudah mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa yang terdiri atas //higher order mental skills// serta berpikir kritis dan sistemik. “Karena hal ini amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana kaitannya dengan syarat rekrutmen CPNS tahun 2018 ini mestinya lebih profesional. Profesionalitas seseorang juga bisa tercermin dari Indeks Prestasi saat masih kuliah,” katanya.
Menurutnya, IPK juga berkaitan dengan leaderships dan team work. Jika Indeks Prestasi-nya rendah maka profesionalitas seseorang patut dipertanyakan. “Meskipun hal itu tidaklah mutlak menjadi indikator untuk mengukur kinerja seseorang,” imbuhnya.
Zulkifli juga memaparkan fakta lain. Dalam kuota CPNS Malut tahun 2018 ini, dari total 2.924 kuota, 1.758 atau 60,26 persen diantaranya merupakan calon guru. “Tentu menjadi angin segar bagi para sarjana LPTK yang ingin menjadi guru, karena kuota CPNS guru tahun 2018 cukup banyak dimana secara nasional sebanyak 100.000 orang,” katanya.
Namun di sisi lain, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peserta CPNS guru sejak 2016 telah diwajibkan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru profesional. “Artinya para sarjana pendidikan ini harus menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) baik PPG Prajabatan, PPG SM3T atuapun PPG Mandiri selama kurang lebih satu tahun. Juga berarti bagi guru honorer yang telah mengabdi sekian tahun di daerah ini dan belum memiliki sertifikat pendidik maka mengalami kendala saat seleksi ini berlangsung. Apalagi bagi yang baru lulus sarjana pendidikan,” jabarnya.
Ketetapan itu, kata Zulkifli, berpotensi membuat kuota CPNS khusus guru tak dapat dimanfaatkan lulusan Malut. “Syarat inilah yang dinilai berat bagi lulusan kita di daerah ini. Jika pemerintah, baik provinsi maupun kab/kota, tidak memperjuangkan nasib mereka yang belum sertifikasi, baik para guru honorer maupun bagi lulusan baru yang mencari lapangan kerja,” ujarnya.
Kondisi ini membuat pemda seharusnya menemukan solusi konkret sesegera mungkin. Jika tidak, Zulkifli memprediksi putra daerah hanya akan menjadi penonton pada seleksi CPNS tahun ini. “Meskipun kita harus akui bahwa akan sangat baik dan bermanfaat bagi daerah ini jika syarat sertifikasi itu dipakai. Hal ini karena akan muncul guru-guru yang berkualitas, profesional dan berintegritas. Dengan demikian akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan kita di Maluku Utara, dimana saat ini kualitas pendidikan kita masih terseok-seok dan berada di urutan bawah dari berbagai aspek,” tegasnya.
Terpisah, dosen Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni A. Hirto mengungkapkan, standardisasi penerimaan melalui mutu nilai sebenarnya secara akademik memenuhi standar. Namun pemprov harus melihat standardisasi lulusan di Malut dengan nilai rata-rata lulusan. "Itu baru kelihatan barapa sih nilai kepantasan yang diterapkan. Jangan asal menurunkan tanpa melihat standardisasi kelulusan di Maluku Utara," katanya.
Menurutnya, pemda harus memiliki dasar riil sebelum mengajukan permintaan penurunan standar nilai. “Pertanyaannya, pemda melalui Dinas Pendidikan memiliki data atau tidak? Biar alasan perubahannya memiliki dasar. Jika ingin menurunkan IPK, bagaimana standar kelulusan secara rata-ratanya baru bisa. Jadi bukan masalah sesuai atau tidak," tutup Sahroni.(tr-03/tr-01/kai)

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan