Minggu, 18 November 2018

 Headline

Mutu Calon Guru Dipertanyakan

Diposting pada 14/09/2018, 13:21 WIT
Tes CPNS/Malut Post
Tes CPNS/Malut Post

SOFIFI – Kebijakan bebas tes kompetensi bidang (TKB) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pemegang sertifikat pendidik tampaknya tak bakal dimanfaatkan CPNS Maluku Utara. Pasalnya, sejauh ini pemegang sertifikat tersebut yang berasal dari kalangan non-PNS hanya berjumlah 15 orang. Padahal, kuota guru untuk wilayah Malut total 1.758 posisi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut Imran Jakub menuturkan, untuk memperoleh sertifikat tersebut setiap guru, baik PNS maupun non-PNS, harus mengikuti uji kompetensi guru (UKG). Tiap tahun, kata Imran, pihaknya menyelenggarakan UKG. “Terakhir laksanakan bulan April 2018 dan Desember 2017 lalu,” katanya kepada Malut Post, Kamis (13/9).
Minimnya pemegang sertifikat pendidik dari kalangan non-PNS tampaknya berkaitan dengan persyaratan UKG. Salah satu syarat bagi guru non-PNS adalah masa pengabdian minimal 10 tahun. “Setiap tahun pelaksanaan UKG, banyak guru PNS yang memanfaatkan ikut. Bagi guru non-PNS sangat minim. Karena itu total pemegang sertifikat bagi non-PNS hanya 15 orang. Itu juga ada yang usianya di atas 35 tahun,” terang Imran. Di sisi lain, aku Imran, peserta non-PNS yang ikut sertifikasi sebagian besar juga tidak lulus.
Selain Dikbud, instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan UKG adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang melekat langsung ke perguruan tinggi. Namun di perguruan tinggi, tak semua mata pelajaran dapat diikutkan. “Di tiap perguruan tinggi telah ditentukan mata pelajaran apa saja. Misalnya olahraga tidak bisa ikut UKG di Unkhair, tapi harus di Unima. Sebab di LPTK Unkhair tidak untuk mata pelajaran olahraga,” jelas Imran.
Para peserta juga bisa mengikuti UKG di wilayah mana saja di Indonesia. Sebab sertifikasi ini menggunakan sistem daring. "Dinas dan LPMP hanya melakukan pemberkasan dan validasi, sementara otoritas penyelenggara UKG ada pada LPTK," tutur Imran.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Malut Idrus Assagaf menuturkan, hasil rapat bersama BKD Malut dan kabupaten/kota telah disampaikan ke BKN Regional Manado. Pihak BKN juga telah menyetujui dan akan meneruskan ke BKN Pusat.
Hasil rapat dimaksud terkait lokasi pelaksanaan tes. Seluruh kabupaten/kota memutuskan akan melaksanakan tes secara mandiri. Termasuk Halmahera Barat yang sebelumnya hendak bergabung dengan Pemerintah Provinsi. “Jadi minus Ternate, semuanya mau secara mandiri. Fasilitas untuk tes akan disediakan sendiri atau disewa pada pihak ketiga. Sementara untuk Ternate disediakan BKN," terang Idrus.

Kualitas Dipertanyakan
Rendahnya jumlah pemegang sertifikat pendidik diakui juga oleh Sekretaris Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Khairun, Dr. Zulkifli Zam Zam. Selama ini, PPG telah menyelenggarakan PPG Prajabatan maupun PPG Dalam Jabatan. “Saat ini masih menunggu izin untuk bisa melaksanakan PPG Mandiri,” tuturnya kemarin.
Zulkifli sendiri enggan mengomentari mutu dan kualitas mahasiswa keguruan. Namun dia memberi gambaran, selama dua kali melaksanakan tes PPG Prajabatan Bersubsidi, tingkat kelulusan tergolong rendah. “Tes pertama dilaksanakan pada Oktober 2017, dan yang lulus hanya 32 orang dari 114 yang mendaftar. Pada Maret 2018, diadakan seleksi kedua dan yang mendaftar 157 orang. Yang lulus berkas untuk ikut seleksi 49, namun hanya tiga yang lulus tes. Ini untuk calon guru yang baru lulus sarjana, bukan guru-guru PNS atau non-PNS Pemda,” urainya.
Menurut Zulkifli, situasi ini diperparah dengan banyaknya guru di Malut yang kurang update terhadap isu-isu pendidikan terkini, perkembangan kurikulum, perangkat pembelajaran dan lain-lain. Padahal itu semua akan muncul dalam soal tes yang dilakukan dengan sistem computer assisted test (CAT) tersebut. ”Ini yang menjadi kendala utama guru-guru kita, yang menurut hemat kami pemerintah belum hadir di situ. Padahal LPTK sangat siap untuk mendampingi guru-guru ini dalam mempersiapkan diri untuk ikut UTN/UKG dalam rangka ikut PPG bagi yang nilainya melewati passing grade yang telah ditentukan. Dan tentu saja mengenalkan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam dunia pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan,” paparnya.
Dia menyarankan para guru dan calon guru untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu satu ini. Sebab sertifikasi wajib hukumnya bagi mereka. “Untuk itu harus ada peran pemerintah. Misalnya melaksanakan pendampingan melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau kelompok kerja guru (KKG). Supaya mereka yang gaptek dengan teknologi bisa dikenalkan bagaimana seleksi masuk menjadi peserta PPG melalui sistem CAT, dan lain sebagainya,” tandasnya.
Terpisah, Ketua PPG Dr. Sahril Muhammad menuturkan, rendahnya kualitas para calon guru disebabkan sejak awal LPTK menerima mahasiswa yang berasal dari sekolah-sekolah kekurangan guru dan sarana. Alhasil, kampus-kampus yang punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) kesulitan mengembangkan kualitas lulusan. “Tes PPG beberapa waktu lalu dari 43 yang ikut lulus 3 orang. Itu pun mereka alumni dari luar Malut,” ungkapnya.
Menurut Sahril, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas calon guru Malut. Selain output SMA, juga kultur masyarakat yang kurang mendukung mutu belajar. “Lulusan LPTK di Malut hampir tidak bisa bersaing dengan lulusan dari luar Malut. Hal ini akibat dari input penerimaan guru-guru di pulau-pulau yang manajemennya kurang bermutu. Selain itu, kultur masyarakat belum mendukung sepenuhnya pendidikan itu,” jabarnya.
Selain itu, sambung Sahril, kemandirian belajar yang terbilang susah. Inilah problem saat seleksi PPG dan UKG. Hal ini disebutnya menjadi tantangan lembaga yang melahirkan tenaga guru. “Kultur kemandirian belajar yang kurang ini juga kami alami, ini disebabkan karena sekolah-sekolah SMA yang berada di pulau-pulau yang tidak punya laboratorium, kemudian 8 standar pendidikan nasional belum maksimal diterapkan, fasilitas yang terbatas, guru SMP mengajarnya di SMA. Kalau ingin menata mutu pendidikan di Malut, maka hal ini yang harus diperhatikan dan dibenahi,” tegasnya.
Sementara Direktur LSM Pusat Studi Masyarakat Kepulauan (PUSTAKA) Malut, Karman Zein menyatakan, kebijakan bebas SKB tersebut tidak akan dinikmati sebagian besar alumni perguruan tinggi di Malut. Karena itu, ia meminta kepastian pemerintah agar memastikan tak ada persyaratan wajib memiliki sertifikat pendidik. “Hal ini harus didiskusikan secara dini agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan pelamar,” katanya.
Dosen Program Studi Pendidikan Geografi STKIP Kie Raha Ternate ini menyampaikan, salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik adalah menempuh Program PPG selama kurang lebih setahun. Sementara PPG Unkhair baru setahun dibuka. “Itu artinya alumni Keguruan yang dihasilkan oleh beberapa perguruan tinggi di daerah belum memiliki sertifikat pendidik,” pungkasnya.(udy/tr-03/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan