Sabtu, 20 Oktober 2018

 Headline

Masa Tahanan AHM Diperpanjang

Diposting pada 06/10/2018, 11:15 WIT
Ahmad Hidayat Mus (AHM)
Ahmad Hidayat Mus (AHM)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (AHM). Penahanan mantan Bupati Kepulauan Sula itu diperpanjang selama 30 hari ke depan. Ini kali ketiga masa tahanan AHM diperpanjang sejak ditahan 2 Juli lalu. "Besok dilakukan perpanjangan penahanan AHM selama 30 hari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10).
Perpanjangan penahanan AHM dimulai sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan 3 November 2018. Perpanjangan dilakukan demi kepentingan penyidikan.
KPK pertama kali menetapkan politikus Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong di Pulau Taliabu pada 16 Maret 2018. Dia bersama adik kandungnya, Zainal Mus (ZM), diduga merekayasa pembelian lahan masyarakat. Akibat pemufakatan tersebut kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar.
Sama seperti AHM, ZM yang merupakan Bupati Banggai Kepulauan juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat dugaan pemufakatan jahat itu terjadi, ZM berstatus sebagai Ketua DPRD Kepsul periode 2009-2014. Rincian aliran dana, sebesar Rp 1,5 miliar ditransfer kepada ZM. Rp 850 juta diberikan pada AHM melalui pihak lain untuk disamarkan dan sisanya mengalir pada pihak lain.
Atas dugaan itu, AHM dan ZM disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
AHM pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Maret lalu. Mantan bupati dua periode ini lalu mengajukan praperadilan yang ditolak hakim sebulan kemudian.
Pada 25 Juni 2018 atau dua hari sebelum pencoblosan Pemilihan Gubernur KPK memanggilnya untuk diperiksa pertama kali sebagai tersangka. Cagub dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan ini memutuskan tak hadir sebab harus berkonsentrasi pada pencoblosan.
KPK lalu menjadwalkan ulang pemeriksaan AHM pada 2 Juli. Usai diperiksa, ia langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Selama masa penahanannya, AHM pernah diberikan pembantaran pada awal September lantaran harus menjalani operasi di RSPAD Gatot Soebroto.
Sementara pada 25 September lalu tiga penyidik KPK sengaja datang ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan sejumlah kasus lahan bandara tersebut. Saksi yang diperiksa antara lain mantan Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kepsul Yamin Kharie dan mantan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepsul, Gina Tidore. Meski begitu, belum ada tanda-tanda kapan kasus ini disidangkan ke meja hijau.
Di sisi lain, pertarungan AHM di Pilgub Malut belum juga tuntas. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kabupaten. PSU dilakukan pada 17 Oktober mendatang.

Tanpa Bukti
Sementara itu, Penasehat Hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab menilai KPK semestinya tidak terburu-buru melakukan penahanan terhadap kliennya. Karena bagi Zainab, penahanan dilakukan untuk memperlancar penyidikan atau pemeriksaan. Kenyataannya, hingga perpanjangan masa penahanan yang ketiga kali, AHM belum pernah diperiksa sebagai tersangka. “Penahanan itu kan tidak wajib. Mestinya penyidik tidak gampang menahan orang lah,” tutur Zainab saat dikonfirmasi kemarin (5/10).
Ia mengaku, sejauh ini tim penasehat hukum AHM telah mempertanyakan alasan KPK terkait pemeriksaan AHM yang belum pernah dilakukan. Namun belum ada jawaban yang memuaskan dari lembaga antisaruah itu. “Kami sudah mempertanyakan itu, tapi jawaban mereka adalah mereka masih membutuhkan waktu,” akunya.
Zainab menduga, kedatangan penyidik KPK ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut beberapa waktu lalu terkait pemeriksaan saksi adalah karena KPK hanya ingin mencari tahu status tanah tersebut. Menurutnya, tanah Bandara Bobong sudah menjadi aset daerah. Dia meyakini, bila lembaga antibodi itu memeriksa saksi dari pihak Pertanahan jawabannya pasti bahwa tanah tersebut telah menjadi aset daerah. “Tanah sudah menjadi aset daerah. Dalam kasus ini uang kerugian sudah dikembalikan. Berarti negara untungnya dobel,” katanya.
Kasus Bandara Bobong, lanjutnya, sudah jelas tidak ada kerugian negara. Untuk itu, Zainab kembali mempertanyakan unsur apa yang ingin dibuktikan KPK dalam kasus tersebut.
Dia memaparkan, hasil audit investigasi dari BPK Malut yang diterbitkan sejak tahun 2010, 2012 dan 2014 juga telah menyimpulkan kasus tersebut tidak ditemukan adanya unsur kerugian daerah. “Tiga kali audit BPK dalam perkara ini, tapi tidak ada kerugian daerah. Audit investigasi atas permintaan Polda Malut tahun 2014 itu ditandatangani langsung oleh Kepala BPK saat itu,” bebernya.
Karena itu, menurutnya klaim KPK yang menyatakan memiliki banyak bukti terkait Bandara Bobong sangat tidak relevan. “Mereka menuduh AHM terima uang, ada kerugian negara. Ingat bahwa kasus korupsi itu salah satu unsur terpentingnya adalah adanya kerugian negara atau daerah. Ada perbuatan melawan hukum tapi kalau tidak ada kerugian negara atau daerah berarti bukan perbuatan korupsi. Begitupun sebaliknya,” tegas Zainab.
Bahkan hingga kini, sambungnya, lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu tidak memiliki hasil audit lain selain dari BPK. Alhasil, dia menilai KPK tidak memiliki bukti kuat terkait kasus itu. Zainab juga berharap kasus Bandara Bobong tidak dijadikan komoditas politik. Apalagi Pilgub Malut mendekati jadwal PSU.
Dia juga menyampaikan kabar AHM saat ini. Menurutnya, politikus senior itu dalam kondisi sehat setelah menjalani operasi bulan lalu. “Beliau berpesan agar masyarakat Malut selalu memberi dukungan ke beliau, dan beliau juga selalu mendoakan masyarakat Malut,” pungkasnya.(cr-04/medcom/kai)

 

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,63%)       :       (16,37%)

Dahlan Iskan