Sabtu, 20 Oktober 2018

 Headline

Pemprov Ikat Pinggang, Deprov Malah Royal

Diposting pada 11/10/2018, 12:15 WIT
Kantor Gubernur Maluku Utara
Kantor Gubernur Maluku Utara

SOFIFI – Di tengah upaya rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam APBD Perubahan, sikap bertolak belakang justru ditunjukkan DPRD Provinsi. Betapa tidak, para wakil rakyat meminta kenaikan anggaran untuk Sekretariat Deprov hingga Rp 12 miliar. Angka fantastis itu sebagian besar digunakan untuk membiayai perjalan dinas ke luar daerah.
Padahal, Pemprov sendiri mati-matian mengencangkan ikat pinggang dengan memotong anggaran sebagian kegiatan. Tujuannya tak lain untuk menutupi utang ke pihak ketiga. “Tapi DPRD minta anggaran Sekretariat jangan dipangkas, bahkan minta dinaikkan,” ungkap salah satu sumber internal yang menolak namanya dikorankan, Rabu (10/10).
Informasi yang diperoleh Malut Post, Deprov dalam pembahasan APBD-P meminta agar anggarannya dinaikkan senilai Rp 12 miliar. Dengan demikian anggaran Deprov sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 97 miliar. Dimana dalam APBD Induk Rp 85 miliar, dan Perubahan Rp 12 miliar. "Kenaikan Rp 12 miliar ini untuk perjalanan dinas. Jadi sebelumnya perjalanan dinas masing-masing alat kelengkapan 12 kali, naik menjadi 24 kali. Termasuk waktu reses juga diperpanjang," beber sumber tersebut.
Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samsudin Banyo saat dikonfirmasi terkait masalah ini mengaku tidak bisa berkomentar. Dia menyarankan agar permasalahan tersebut ditanyakan ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin Hi Radjab selaku Ketua TAPD. Kepala Bappeda ini hanya bersedia menjelaskan tentang angka rasionalisasi yang sementara dilakukan. "Itu nanti ditanyakan saja ke Pak Sekprov selaku ketua TAPD, saya tidak bisa menjawab," kilahnya.
Samsudin menjelaskan, saat ini pihaknya melakukan rasionalisasi atau pemangkasan seluruh kegiatan yang belum masuk tender. Sementara yang telah ditenderkan dan telah proses SP2D tidak masuk dalam daftar pemangkasan. Dia menyebutkan besaran pemangkasan mencapai Rp 167 miliar. "Kurang lebih Rp 167 miliar. Angka ini sudah cukup menutupi angka utang, karena ada juga nilai surplus. Tapi saya tida hafal angka pastinya," akunya.
Dia mengatakan, proses pemangkasan sudah selesai. Dalam waktu dekat akan diajukan ke Badan Anggaran Deprov untuk diparipurnakan. "Targetnya tanggal 14 atau 16 Oktober ini sudah diparipurnakan," katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Malut Zulkifli H. Umar saat dikonfirmasi membenarkan proses pemangkasan seluruh kegiatan yang belum ditenderkan. Dengan maksud untuk menutupi seluruh utang tahun 2018, termasuk akumulasi utang sejak 2015.
Meski begitu, Zulkifli saat ditanya soal permintaan Deprov menaikkan anggaran Rp 12 miliar juga ikut berkilah. Dia mengaku tidak tahu kalau ada permintaan anggaran DPRD dinaikkan sebesar itu. "Nanti tanya saja ke Pak Ishak Naser. Sebab pembahasan terakhir sama Pak Ishak. Saya tidak ikuti lagi," ucapnya.
Sementara Sekprov Muabdin H. Radjab sampai berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Nomor kontaknya 081281655xxx berada di luar jangkauan.(udy/jfr)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,63%)       :       (16,37%)

Dahlan Iskan