Sabtu, 20 Oktober 2018

 Headline

Kubu AHM-Rivai Gerilya

Diposting pada 11/10/2018, 12:19 WIT
DUGAAN KAMPANYE: Pertemuan cawagub Rivai Umar (duduk, ketiga dari kanan) dengan warga desa di wilayah enam desa yang diduga memuat kampanye terselubung, Selasa (9/10). Pertemuan ini diendus Tim Pemenangan AGK-YA dan dilaporkan ke Panwascam. TIM AGK-YA FOR MALUT POST
DUGAAN KAMPANYE: Pertemuan cawagub Rivai Umar (duduk, ketiga dari kanan) dengan warga desa di wilayah enam desa yang diduga memuat kampanye terselubung, Selasa (9/10). Pertemuan ini diendus Tim Pemenangan AGK-YA dan dilaporkan ke Panwascam. TIM AGK-YA FOR MALUT POST

SOFIFI – Eskalasi suhu politik di Maluku Utara kian intensif jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Sikap skeptis dan saling curiga antara dua tim pemenangan pasangan calon yang saling bersaing, Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) dan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), tak dapat dihindari makin tumbuh. Setelah polemik rencana kunjungan kerja AGK yang diduga bakal jadi ajang kampanye terselubung disusul tudingan bagi-bagi kursi di wilayah enam desa, kini giliran tim AHM-Rivai yang disebut-sebut bermain di bawah tangan.
Dugaan ini mencuat setelah calon wakil gubernur Rivai Umar tertangkap basah melakukan pertemuan terselubung dengan warga Desa Gamsungi, Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara. Desa ini merupakan salah satu lokasi PSU di wilayah enam desa. Menurut laporan, Rivai bergerilya dari rumah ke rumah untuk berkampanye bersama beberapa tim pemenangan AHM-Rivai, termasuk politikus Partai Golkar Arifin Djafar.
Ketua Tim Pemenangan AGK-YA, Asrul Rasyid Ichsan mengungkapkan, pertemuan tersebut dilakukan Selasa (9/10) kemarin di Akesahu Gamsungi. Menurutnya, kampanye itu juga melibatkan aparat desa setempat. “Tim AGK-YA bahkan sudah mengabadikan proses kampanye itu. Hal ini kami telah laporkan pada Bawaslu Kabupaten Halut," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (10/10).
Sekretaris PDI Perjuangan Malut ini membeberkan, ada indikasi Badan Pengawas Pemilu Halut sengaja membiarkan kampanye tersebut. Pasalnya, informasi yang disampaikan masyarakat menyebutkan pertemuan itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Hanya saja baru ketahuan Selasa kemarin. “Dalam ketentuan sudah jelas bahwa pada PSU tidak ada kampanye. Namun kenyataannya ada paslon yang lakukan kampanye terselubung,” ujarnya.
Alhasil, sambung Asrul, muncul kesan Bawaslu pilih kasih dalam menjalankan pengawasan. Pasalnya Bawaslu Malut sendiri mengawasi ketat AGK selaku petahana. “Sehingga agenda kunjungan kerja pun dihalangi oleh Bawaslu Malut. Namun di sisi lain pengawasan terhadap paslon lain terjadi kelonggaran sehingga bisa melakukan kampanye terselubung dan sengaja dibiarkan,” sesalnya.
Dia menegaskan, pertemuan Rivai dengan masyaraklat itu seharusnya dicegat dan dibubarkan sejak awal. Sebab melakukan kampanye sama saja dengan melanggar aturan pengawasan. “Bawaslu Malut jangan hanya mengawasi AGK saja, lalu membiarkan yang lain melakukan pertemuan dengan masyarakat. Sejak awal Bawaslu sudah mengimbau dilarang melakukan kampanye. Ketegasan Bawaslu sampai pada diskualifikasi. Namun kenyataannya sengaja biarkan paslon tertentu melakukan kampanye terselubung. Personel Bawaslu dimana?” katanya kesal.
Senada, Ketua Tim Relawan AGK-YA Sahrin Hamid menegaskan pertemuan yang dilakukan cawagub nomor urut 1 dengan masyarakat itu murni merupakan kampanye. Karena itu pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten untuk diproses lebih lanjut.
Mantan Ketua Partai Amanat Nasional Malut ini meminta Bawaslu fair dalam melaukan pengawasan. Yakni tidak hanya mengintai satu paslon, di saat yang sama membiarkan paslon lain melakukan konsolidasi. "Kejadiannya kami sudah tahu, bahkan foto-foto pertemuan itu telah tersebar luas di media sosial. Namun Bawaslu belum juga bergerak padahal kami telah melaporkan ke Panwas Halut. Kita berharap Bawaslu netral dan bersikap adil dalam proses PSU ini," pintanya.
Komisioner Bawaslu Halut Divisi Pengawasan, Ahmad Idris yang dikonfirmasi Malut Post kemarin (10/10) membantah jika Tim AGK-YA telah memasukkan laporan terkait dugaan kampanye tersebut. Menurutnya, pihak sudah mendengar kabar tersebut, namun sumbernya dari media sosial. "Kami mengetahuinya tadi malam (kemarin, Red). Tapi hingga kini belum ada laporan dari siapapun," katanya, Rabu (10/10).
Meski begitu, Ahmad memastikan Bawaslu Halut tetap akan menindaklanjuti dugaan tersebut. Dia menyatakan telah menginstruksikan ke jajaran Panwascam untuk mengecek kebenaran informasi itu. "Informasi kejadiannya di Desa Akelamo Kao. Kita sudah sampaikan ke Panwascam untuk mengecek kebenarannya," ujarnya.
Menurutnya, jika Tim AHM-Rivai benar-benar berkampanye sebagaimana yang ditudingkan, maka tak ada ampun bagi paslon tersebut. Hanya saja, Ahmad enggan menyatakan secara blak-blakan sanksinya. "Kita tetap proses. Jika ada terbukti maka kita akan proses sebagaimana ketentuannya," tukasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin membenarkan, sesuai aturan paslon dilarang berkampanye dalam rangka PSU. Tim pemenangan hanya diperbolehkan rapat, bimbingan teknis, dan pembekalan saksi. “Namun kampanye dengan melibatkan masyarakat, menyampaikan program dan mengajak orang untuk memilih tidak diperbolehkan lagi,” terangnya.
Menurutnya, jika terbukti melakukan kampanye, seseorang dapat dikenai sanksi pidana dari Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1). Sementara untuk paslon, kata Muksin, sanksinya tergantung siapa yang melakukan.
Senada dengan Ahmad, Muksin menyatakan sejauh ini belum ada laporan resmi soal kampanye dari lokasi PSU, baik di enam desa, Kecamatan Sanana Kepulauan Sula, maupun Kecamatan Taliabu Barat Pulau Taliabu. “Kalau yang di Halut itu kami dapat informasi dari medsos, sehingga saat ini masih ditelusuri apakah pertemuan itu dalam bentuk kampanye atau bukan. Laporan resminya belum ada,” ujarnya. “Karena kan yang dilarang adalah kampanye, apakah menyampaikan program, visi misi atau tidak, karena kalau hanya duduk //bacarita// di luar dari visi misi kan konteksnya di luar dari kampanye."

Di Atas Angin
Di sisi lain, pengamat politik Muhlis Hafel menuturkan, selama proses PSU yang ada hanya kegiatan yang dilakukan penyelenggara, dibantu pihak keamanan. Karena itu, paslon tidak perlu lagi melakukan gerakan yang saling memancing satu sama lain sehingga mengundang terjadinya kegaduhan.
Dosen Politik Fisip Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini mengatakan, proses PSU berjalan aman atau tidak akan sangat bergantung pada KPU dan Bawaslu. Karena itu, Bawaslu harus benar-benar netral dalam melakukan pengawasan. "Jangan ada penggiringan isu yang justru menguntungkan pihak lain," pintanya.
Muhlis mengatakan, dalam beberapa hari terakhir Bawaslu lebih menyoroti paslon nomor 3 alias petahana. Bagi dia, hal itu wajar saja lantaran AGK-YA memiliki kelebihan kekuatan. Dimana sebagai gubernur aktif dia bisa saja menggerakan birokrasi untuk bekerja. “Namun perhatian Bawaslu itu tidak harus mengabaikan kandidat yang satu. Sebab terjadinya PSU akibat dari peristiwa kecurangan yang dilakukan kandidat tertentu, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan PSU. Memang MK adalah lembaga hukum, namun keputusan PSU adalah keputusan politik, maka kepentingan politik bisa saja terjadi. Karena itu meskipun KPU dan Bawaslu mengaku sudah kerja maksimal, namun diputuskan PSU itu harus ditaati," jabarnya.
Selain penyelenggara yang netral, dia juga menegaskan paslon agar taat pada aturan yang berlaku. “Jangan lagi melakukan gerakan-gerakan tambahan. Itu saja kuncinya agar proses PSU berjalan aman," tukasnya.
Muhlis juga menilai peluang kemenangan dalam PSU masih terbuka lebar bagi AHM-Rivai. Dua poin yang menguntungkan jagoan Partai golkar dan PPP ini adalah politik etnis dan politik birokrasi. "Politik etnis di Sula dan Taliabu masih kuat dan sangat menguntungkan AHM," katanya.
Dari sisi birokrasi, dia menjabarkan, Bupati Halut Frans Manery merupakan kader Golkar. Begitu pula Bupati Taliabu Aliong Mus yang juga merupakan adik kandung AHM. Sementara di Kepsul, Bupati Hendrata Thes adalah Ketua Partai Demokrat Malut yang mengusung paslon Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin. “Politik etnis dan memanfaatkan kekuasaan (birokrasi) di Malut harus kita akui. Sehingga jika dilihat dari dua variabel ini, maka AHM-Rivai tetap unggul," ucap Muhlis.
Sementara itu, dia melanjutkan, menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) di tiga wilayah PSU pada Pilgub kemarin, maka keunggulan ada di tangan AHM-Rivai. Total DPT adalah 29.593 jiwa. Rinciannya, di enam desa 5.043 jiwa yang terdiri atas 2.494 jiwa ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat dan 2.549 ber-KTP Halut.
Saat Pilgub 27 Juni 2018 lalu, semua warga versi Halut menyalurkan hak pilihnya. Sementara masyarakat yang ber-KTP Halbar menolak berpartisipasi lantaran TPS hanya ditangani oleh KPU Halut.
Lalu di Kecamatan Sanana dengan 11 desa (Wai Hama, Wai Bau, Wai Ipa, Wai Lau, Pastina, Fagudu, Mangon, Falahu, Umaloya, Facei, dan Fogi) memiliki DPT sebanyak 17.240 jiwa. Sementara di 13 desa di Kecamatan Taliabu Barat yakni Desa Bobong, Karamat, Kawalo, Talo, Limbo, Loho Buba, Meranti, Kilong, Ratahaya, Wayo, Woyo, Holbota dan Pancoran memiliki 24 TPS dengan jumlah DPT 7.310.
Dalam pleno tingkat provinsi 7 Juli 2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil perolehan suara terbanyak jatuh pada paslon AHM-Rivai dengan total suara 176.993. Disusul posisi kedua AGK-YA dengan capaian 169.123 suara, Bur-Jadi pada posisi ketiga dengan 143.416 suara, dan paslon nomor 4 Muhammad Kasuba-A. Madjid Husen (MK-Maju) menduduki posisi terakhir dengan perolehan 65.202 suara.
Berdasarkan hal tersebut, menurut Muhlis, meski AHM saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak akan memengaruhi kesolidan tim untuk menjaga angka suara terbanyak yang diraih AHM-Rivai sebelumnya. "Timnya pasti kerja maksimal. Karena itu, walau AHM dipenjara peluang kemenangan masih ada di AHM-Rivai," tukasnya.
Putusan MK sendiri yang memutuskan dilakukan PSU secara otomatis menggugurkan suara di tiga lokasi tersebut. Itu berarti, AHM-Rivai kehilangan banyak suara. Dengan begitu, AGK-YA saat ini unggul dengan saldo 4.149 suara.(udy/tr-01/kai)

Yang Dipersoalkan Selama Pilgub
 
*         Ketidakakuratan penyusunan DPT di lokasi PSU
*         Kinerja penyelenggara, banyak terjadi pelanggaran dokumen & proses pemilihan
*         KTP ganda AHM
*         Intimidasi terhadap pemilih dan saksi AGK-YA
*         Ajakan terhadap ASN untuk memilih AGK-YA
*         Money politic, dimana tim AHM-Rivai diputus bersalah oleh Pengadilan

 
Sumber: Dioleh dari berbagai sumber

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,63%)       :       (16,37%)

Dahlan Iskan