Minggu, 18 November 2018

 Headline

Dua Kubu Memanas

Diposting pada 02/11/2018, 08:55 WIT
AGK & AHM
AGK & AHM

TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan jadwal sidang lanjutan sengketa pemilihan gubernur Maluku Utara (Malut) pada Senin, 5 November 2018 mendatang. Jadwal sidang Pilgub Malut ini berdasarkan surat MK Nomor 458.36/PAN.MK/11/2018 yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut, dengan agenda mendengar laporan termohon, KPU RI, Bawaslu Malut dan Bawaslu RI serta keterangan pemohon dan pihak terkait. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera MK pada Kamis (1/11), sidang akan berlangsung di ruang sidang gedung MK  Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB.
Anggota KPU Malut Buchari Mahmud membenarkan jadwal sidang tersebut. Dia mengatakan, KPU telah resmi mendapatkan undangan panggilan untuk menyampaikan laporan hasil PSU sebagai termohon didampingi KPU RI.
Pihaknya mengagendakan pada Sabtu atau Minggu (4/11), KPU Malut sudah berada di Jakarta untuk persiapan sidang pada keesokan harinya. ”Kita pasti hadir karena sebagai pihak yang melaksanakan PSU,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin juga membenarkan bahwa sidang lanjutan perkara PHP Gubernur Malut dengan nomor 36/PHP. GUB- XVII/2018 telah dijadwalkan 5 November sesuai surat yang diterima Bawaslu.
Karena itu, Bawaslu telah bersepakat pada sidang nanti, semua anggota akan diberangkatkan ke Jakarta untuk memberikan laporan soal hasil pengawasan pada PSU di tiga kecamatan dan enam desa. ”Jadi, bukan hanya saya sendiri yang hadir, kita semua akan hadiri sidang itu untuk berikan keterangan soal PSU kemarin sesuai dengan fungsi dan tugas Bawaslu, yang akan di-backup langsung Bawaslu RI” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut Hamid Usman optimis masih ada peluang menang bagi AHM-Rivai. Jika diibaratkan dengan permainan domino, maka AHM-Rivai punya dua jalan untuk menang.
Menurut Hamid, hanya dua kemungkinan yang akan diputuskan MK, yakni mendiskualifikasi AGK atas dugaan pelanggaran money politik dan dugaan mutasi jabatan dan menolak hasil PSU di Kao Teluk khususnya bagi pemilih yang notabene ber-KTP Kecamatan Jailolo Timur. "Menurut saya hanya dua ini yang kemungkinan diputuskan MK. Sebab, jika didiskualifikasi, maka AHM-Rivai menang, begitu juga jika pemilih di Jailolo Timur dihapus maka AHM-Rivai menang," akunya. "Pemilih di Jailolo Timur yang dimasukkan DPT dan memilih pada 17 Oktober lalu secara jelas Mendagri sudah nyatakan tidak ada. Dua poin ini yang menjadi dasar kami sehingga kami optimis bahwa AHM-Rivai masih punya peluang menang pada sidang nanti," tukas Hamid.
Sementara Sekretaris DPD PDIP Malut Asrul Rasyid Ichsan menilai, proses PSU sebagai tindak lanjut perintah MK telah dilaksanakan oleh KPU dengan baik, dan semua berjalan dengan aman dan damai. Bawaslu juga telah melaksanakan pengawasan hingga akhir pelaksanaan. Dan hasilnya pun telah terima bahwa PSU kali ini AHM-Rivai unggul perolehan suara. "Namun dalam rekapitulasi secara keseluruhan AGK-YA menang dengan selisih angka 920. Ini kami yakini benar bahwa MK menerima semua hasil PSU yang telah disampaikan oleh KPU dan tidak ada perubahan yang mendasar. Untuk kami tetap optimis AGK-YA menang," imbuh Asrul mengakhiri.(tr-01/jfr)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan