Minggu, 18 November 2018

 Headline

11 Lolos, 101 Kuota Hangus

Diposting pada 03/11/2018, 11:49 WIT
 BERHASIL: Dua peserta TKD CPNS di Kota Ternate yang nilainya mencapai passing grade tampak semringah menerima hasil tesnya, Jumat (2/11). ABD. YAHYA ABDULLAH/MALUT POST
BERHASIL: Dua peserta TKD CPNS di Kota Ternate yang nilainya mencapai passing grade tampak semringah menerima hasil tesnya, Jumat (2/11). ABD. YAHYA ABDULLAH/MALUT POST

TERNATE – Hari terakhir pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) berbasis computer assisted test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di Pemerintah Kota Ternate berakhir kemarin (2/11). Dari 540 peserta yang mengikuti tiga sesi tes, hanya lima peserta memenuhi passing grade. Itu berarti, total peserta lolos tes tahap satu hanya 11 orang, sekaligus menghanguskan 101 kuota CPNS pemkot tahun ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Junus Yau mengungkapkan, total pelamar yang lulus verifikasi berkas di Ternate berjumlah 1.349 orang. Pelamar untuk formasi tenaga kesehatan dengan kuota 50 sebanyak 751 orang. Sayangnya, yang berhasil lulus TKD hanya enam peserta.
Sementara formasi tenaga guru dilamar 423 orang untuk 47 kuota. Hanya tiga orang dari mereka yang lolos passing grade. Sedangkan formasi tenaga teknis dengan 15 kuota didaftari 231 pelamar. “Yang lolos passing grade untuk tenaga teknis hanya dua orang,” tutur Junus.
Junus menjelaskan, passing grade diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. Passing grade jalur umum yakni 143 untuk tes karakteristik pribadi (TKP), 80 untuk tes intelegensi umum (TIU) dan 75 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK). ”Sebenarnya kita berharap dengan seleksi kemarin bisa banyak yang lulus, namun ternyata hanya 5 peserta. Makanya total Ternate yang lulus SKD hanya 11 orang,” jelasnya.
Lima peserta yang lulus kemarin adalah Rizky Hariyanto (TWK 85, TIU 110, TWK 145), Rahmawati Umagafur (TWK 90, TIU 120, TKP 144), Winny Srimawati Lolahi (TWK 110, TIU 100, TKP 145), Yulianti (TWK 80, TIU 85, TKP 149), dan Siti Hartinah (TWK 85, TIU 105, TKP 138). Siti Hartinah merupakan peserta dari jalur cumlaude.
Junus menambahkan, setelah tahapan TKD para peserta yang dinyatakan lulus akan menjalani tes kompetensi bidang (TKB). Jadwal TKB sendiri masih menunggu arahan panitia seleksi nasional.
TKD lain yang berlangsung di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sudah memasuki hari keenam. Hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan tes. Sejauh ini, baru enam peserta yang lulus passing grade.
Dalam pelaksanaan tes kemarin, tak ada satu pun dari 240 peserta yang mencapai passing grade. Sekretaris Daerah Fredy Tjandua mengatakan, pemkab akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait hasil tes. “Kami berharap hasil koordinasi nanti dapat diakomodir sehingga kebutuhan kuota 250 bisa dipenuhi,” ujarnya.
Hasil tak menggembirakan juga tampak di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hingga hari keenam kemarin, baru 26 peserta yang lolos ke tahapan TKB. Padahal Pemprov memiliki kuota 378 formasi tahun ini. "Untuk hari keenam kemarin hanya tiga orang yang capai angka passing grade. Terdiri dari satu tenaga analisis data dan informasi dan dua dari tenaga pengelolaan data statistik," ungkap Kepala Bidang Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Malut, Fahri Fuad.
Setelah TKD berakhir hari ini, Fahri mengatakan pihaknya akan langsung melakukan analisis permasalahan terhadap hasil tes. Selanjutnya disampaikan ke Kemenpan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelulusan nanti.
Dia menjelaskan, analisis data dilakukan agar dalam laporan dijelaskan berapa banyak peserta yang tidak lulus namun nilainya hampir mencapai angka passing grade. Selain itu juga ada poin permintaan, salah satunya diakomodirnya peserta yang nilainya hampir mencukupi. "Ini agar daerah tidak dirugikan dari sisi kouta. Kita targetkan pekan depan laporan sudah harus sampai ke Kemenpan," terangnya.
Fahri mengatakan, hasil tes sendiri sudah langsung diketahui Kemenpan, karena menggunakan sistem daring. “Namun Pemprov juga harus menjelaskan permasalahannya. Sebab mereka hanya melihat angka-angkanya tanpa mengetahui kondisi riil daerah," tukasnya. Sementara pada tahap TKB nanti, tes akan dilaksanakan dalam satu hari untuk semua jurusan.

Nasib Honorer
Sementara itu, pemerintah pusat mengklaim memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. Sampai tahun 2014, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga honorer kategori (THK) 1 dan sekitar 200 ribu tenaga honorer kategori (THK) 2 menjadi PNS. “Pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini,” tegas Menpan-RB Syafruddin di Jakarta, Jumat (2/11).
Secara de jure, permasalahan THK 2 sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada tahun 2014 sebagaimana  diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Namun demikian dalam realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013. "Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta THK 1 dan THK 2 menjadi PNS," tegas Syafruddin.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh Eks THK 1 dan THK 2. Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26 % terdiri dari Eks THK 1 dan THK 2 yang sebagian besarnya diangkat  secara otomatis tanpa tes.
Dalam penyelesaiannya, pemerintah harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan objektif bangsa serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian, yakni pertama, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 persen berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes.
Kedua, Pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku, antara lain UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi, UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan Guru minimal harus S1, dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3.
Ketiga, dengan pertimbangan hal tersebut, pemerintah bersama delapan Komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer Eks THK 2 yaitu bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus Eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018. Selanjutnya, bagi yang tidak mememuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diproses menjadi PPPK.
Untuk yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan PPPK, namun daerahnya masih membutuhkan, yang bersangkutan tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Menteri PANRB menambahkan bahwa setelah selesai pengadaan CPNS 2018, Pemerintah akan segera memproses pengadaan PPPK.
Syafruddin memohon pengertian semua pihak mengingat permasalahan honorer Eks THK 2 ini rumit dan kompleks. “Penyelesaiannya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru,” tegasnya.
Saat ini, menurut Syafruddin, bangsa Indonesia dihadapkan pada persaingan global di era industri 4.0 dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. “Strateginya pemerintah harus menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi," pungkas Syafruddin.(cr-05/tr-04/udy/kai)

Hasil TKD CPNS di Malut

* Pemprov
Day: 6
Peserta: 709
Lulus Passing Grade: 3
Akumulasi
- Peserta: 4.357
- Lulus: 26

* Halut
Day 6
Peserta: 240
Lulus Passing Grade: 0
Akumulasi
- Peserta: 1.602
- Lulus: 6

* Ternate
Day 2
Peserta: 540
Lulus Passing Grade: 5
Akumulasi
- Peserta: 1.408
- Lulus: 11
Kuota Hangus (Jatah):
Guru 44 (47)
Kesehatan 44 (50)
Tenaga Teknis 13 (15)


sumber: BKD SETEMPAT

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan