Minggu, 18 November 2018

 Headline

Rekomendasi Bawaslu Disoal

Diposting pada 03/11/2018, 11:49 WIT
Syahrani Somadayo
Syahrani Somadayo

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara resmi menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terkait pembatalan status Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai calon gubernur. Rekomendasi tersebut pun langsung dikonsultasikan ke KPU RI. Meski begitu, KPU Malut menyatakan tidak menutup kemungkinan putusan Bawaslu itu justru dianulir alias diabaikan.
Rekomendasi yang diplenokan pada Jumat (26/10) lalu itu diserahkan Kasubag Hukum Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi dan diterima Divisi Hukum KPU Malut, Buchari Mahmud di kantor KPU, Jumat (2/11) pagi. Hari itu juga, KPU berkonsultasi ke KPU RI sebagai bentuk tindak lanjut perintah Bawaslu. "Rekomendasinya sudah diterima KPU. Hari ini (kemarin, red) juga kami sampaikan ke KPU RI. Lebih cepat lebih bagus," kata Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo.
Dia menegaskan, rekomendasi Bawaslu tersebut tetap ditindaklanjuti. Namun sebelum dibahas di internal untuk diputuskan, KPU lebih dahulu harus berkonsultasi dengan KPU RI. "Ini kan cukup urgen sehingga harus kita konsultasikan. Setelah ini kita akan bahas di internal," ucapnya.
Meski rekomendasi Bawaslu wajib ditindaklanjuti, Syahrani menyatakan bukan tidak mungkin rekomendasi itu dianulir. Lebih lanjut dia mengatakan belum dapat memastikan rekomendasi kali ini akan diakomodir atau tidak. "Berdasarkan ketentuan, rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti. Tapi tindak lanjut itu bisa tidak dilaksanakan seluruh rekomendasinya. Kita tunggu hasil konsultasi ke KPU RI. Kami juga siap hadir pada sidang (MK) Senin nanti," paparnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah menyampaikan secara resmi hasil penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon petahana AGK. Berdasarkan hasil musyawarah ketua dan anggota Bawaslu Malut, kasus mutasi jabatan diputuskan sebagai pelanggaran administrasi pemilu.
Melalui rekomendasi bernomor PM.05.01/413/MU/2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 26 Oktober 2018, Bawaslu Malut merekomendasikan pembatalan pencalonan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pengambilan putusan itu juga berdasarkan hasil konsultasi ke Bawaslu RI.

Tak Masuk Akal
Sayangnya, keputusan Bawaslu itu menimbulkan tanda tanya bagi banyak kalangan. Salah satunya adalah eks Komisioner Bawaslu Malut Aziz Marsaoly. Aziz menilai rekomendasi tersebut berlebihan dan Bawaslu terlalu jauh melangkah hingga memutuskan diskualifikasi. “Padahal dilihat dari tingkat pelanggaran biasa saja,” katanya kepada Malut Post kemarin.
Mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini menuturkan, dari aspek normatif, langkah Bawaslu sudah tepat. Yakni menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran, baik administrasi, etik, maupun pidana. Namun isi rekomendasi kali ini dinilai berlebihan dan terkesan menggampangkan. "Bagi saya rekomendasi ini tidak masuk akal, dan orang akan berpikir ada tendensi politik dalam rekomendasi ini," tegasnya.
Dosen politik ini mengatakan, Bawaslu harus tahu ketentuan pasal 71 UU Pilkada yang mengatur tentang dugaan petahana melakukan penyalahgunaan kewenangan lewat mutasi enam bulan sebelum atau sesudah pilkada. “Sanksinya (memang) adalah diskualifikasi,” katanya.
Namun Bawaslu, sambung dia, juga harus memahami proses pemilihan gubernur saat ini tahapannya sudah sampai mana. Jika masih dalam tahapan pencalonan atau kampanye, dugaan pelanggaran yang disangkakan dapat berlaku. “Selain itu rekomendasi ini yang melaksanakan adalah KPU. Pertanyaannya, apakah KPU selama ini sudah pernah mengambil keputusan setingkat menggugurkan pasangan calon? Ini hanya sebatas rekomendasi yang belum tentu membuat calon itu langsung gugur. Masih ada lagi tahapan yang menjadi kewenangan lembaga lain," paparnya.
Aziz menambahkan, dalam pemungutan suara ulang (PSU) di tiga wilayah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu hanya diminta memberikan laporan. Begitu pula KPU dan kepolisian. Keputusan tetap ada di tangan MK. “Rekomendasi Bawaslu ini akan menjadi pertimbangan MK. Namun MK tidak harus sampai mengugurkan salah satu pasangan calon. Sebab dengan menggugurkan satu pasangan calon tidak serta merta hasil pilkada dimenangkan pasangan suara terbanyak berikut yakni AHM-Rivai, tapi akan diputuskan pemilihan ulang yang diikuti tiga pasangan calon minus AGK-YA. Apakah iya (akan ada pemilihan ulang), di tengah negara lagi diperhadapkan dengan dua agenda pada tahun 2019 yakni pileg dan pilpres," tuturnya.
Selain itu, lanjut Aziz, MK juga akan mempertimbangkan dari sisi anggaran. Sebab pelaksanaan satu pilkada menghabiskan dana ratusan miliar. "Karena itu MK tidak mungkin mengambil keputusan sebodoh yang dibayangkan," tambahnya.
Terpisah, akademisi Universitas Khairun Abdul Kadir Bubu menilai rekomendasi Bawaslu tersebut sangat mengagetkan. Juga membuat orang menafsirkan lain. Lebih parahnya lagi, Bawaslu membuat keputusan sebelum proses pemeriksaan tuntas dilakukan.
Mantan anggota KPU Kota Ternate ini mengatakan, terhadap pelanggaran yang diproses, Bawaslu harusnya juga memeriksa AGK selaku Gubernur, tidak hanya pejabat di bawahnya seperti Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Dari hasil pemeriksaan tersebut barulah bisa disimpulkan. "Bawaslu pernah mengatakan akan periksa Gubernur di Jakarta. Namun belum ada pemeriksaan sudah dibuatkan rekomendasi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Dade –sapaan akrabnya, rekomendasi diplenokan pada 26 Oktober. Sementara pada 28 Oktober, Bawaslu memberikan surat ke Unkhair meminta saksi ahli. Unkhair juga telah membalas surat tersebut. "Namun belum ada pemeriksaan saksi ahli sudah langsung dibuatkan rekomendasi. Jadi memang ada banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan terhadap rekomendasi itu," tandasnya.

Siap ke DKPP
Putusan Bawaslu juga memantik ketidakpuasan tim pemenangan AGK-YA. Koordinator Tim Pemenangan AGK-YA, Muhammad Sinen menyatakan rekomendasi itu membuat pihaknya dapat menarik benang merah hubungan Bawaslu dengan kandidat tertentu. “Jadi saya hanya berharap Bawaslu profesional, sebab alasan diskualifikasi kemenangan AGK-YA di PSU adalah alasan yang tidak jelas. Alasan mutasi pejabat itu lalu dilakukan diskualifikasi adalah alasan yang keliru, karena kepala sekolah bukan pejabat, melainkan tugas tambahan,” paparnya.
Ketua PDI Perjaungan Malut ini juga menuding Bawaslu tidak netral sejak awal pilgub. Pasalnya, gerak-gerik Bawaslu dinilai sangat nampak berpihak kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubenur. “Karena hasil PSU sudah akan disidangkan kembali ke MK, maka tim AGK-YA dan partai pengusung tidak akan tinggal diam terkait persoalan yang disampaikan oleh Bawaslu ini. Harapan saya masyarakat Maluku Utara tidak terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Bawaslu adalah keputusan sepihak dan sangat tidak mendasar. Kemudian jika ini yang dilakukan Bawaslu langkah kita ke MA juga jelas, bahkan kita akan DKPP-kan Bawaslu,” ujar Sinen yang juga Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan ini.
Sementara Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Malut, Masrul H. Ibrahim mengatakan, usulan pembatalan pencalonan AGK tak berbeda dengan kasus maladministrasi cagub Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang memiliki KTP ganda dan cacat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dulu. Tuntutan pembatalan itu berujung putusan PSU oleh MK. "Dikala itu ada gugatan untuk mendiskualifikasi AHM karena cacat administrasi terkait KTP ganda dan SKCK. Ini adalah pelanggaran administrasi yang substantif karena terkait syarat calon kada. Namun apa kemudian yang diputuskan MK? Pilgub Malut dilakukan PSU khusus di beberapa kecamatan," paparnya.
Menurutnya, rekomendasi Bawaslu Malut mendiskualifikasi AGK dan M. Al Yasin Ali di pilgub Malut salah sasaran.  Sebab saat ini sudah sampai tahapan penyampaian hasil PSU ke MK. "Menurut kami PKPI sebagai partai pengusung AGK-YA, jauh panggang dari api. Kenapa? Progres pilgub Malut saat ini sudah pada tingkat menyampaikan hasil PSU ke MK, bukan lagi berkutat pada soal kepesertaan," tuturnya.
Masrul mengatakan, boleh saja Bawaslu merekomendasikan pembatalan paslon AGK-YA. Namun esensi rekomendasi hanya sebatas usulan ataupun anjuran yang bisa diterima atau diabaikan. "Tergantung kajian di pusat nanti. Perlu masyarakat Malut tahu, proses pilgub Malut sudah selesai dan dimenangkan paslon yang diusung PKPI & PDI-P yaitu AGK-YA. Kami berharap ketika sidang MK terkait hasil PSU segera memutuskan pemenang PSU pilgub Malut yakni AGK-YA," tegasnya.
Di sisi lain, perang urat saraf antar tim sukses dua pasangan calon terus memanas. Setelah Ketua Tim Pemenangan AGK-YA, Asrul Rasyid Ichsan mengecam langkah Bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi pembatalan pencalonan AGK, kini Ketua Relawan Barisan AHM-Rivai, Baco Umaternate angkat bicara.
Menurut Baco, setiap hal yang berkaitan dengan politik uang, baik dana kampanye, pemberian dana dan sembako masuk dalam pelanggaran pidana pemilu. Bahkan memberikan janji pun dilarang Pasal 73 dan Pasal 187 Undang-Undang Pilkada. "Ada hukuman bagi para pihak yang menjanjikan atau yang memberikan uang. Dan untuk sanksi jika ada pasangan calon melakukan hal tersebut akan didiskualifikasi. Karena dalam undang-undang sudah menegaskan atas pelanggaran politik uang. Jadi saudara Asrul jangan asal bicara," ujar Baco.
Dia menilai, Bawaslu sudah bekerja dengan benar sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Karena itu, rekomendasi mereka perlu diapresiasi. "Jangan karena kepentingan ingin berkuasa hal yang benar disalahkan. Semua orang di Maluku Utara tahu kok AGK melakukan pelanggaran. Jadi mari kita sama-sama berpolitik secara benar dan bermartabat. Jangan jadi politisi yang maju tak gentar membela yang bayar,” pungkasnya.(tr-01/udy/far/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan