Minggu, 18 November 2018

 Headline

KPU-Bawaslu Perang Urat Saraf

Diposting pada 05/11/2018, 11:11 WIT
Syahrani Sumadayo
Syahrani Sumadayo

TERNATE – Rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara terkait diskualifikasi calon gubernur-wakil gubernur Abdul Ghani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) berbuntut panjang. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut menegaskan akan mengkaji kembali rekomendasi tersebut. Itu berarti, KPU tidak akan langsung menindaklanjutinya sesuai keinginan Bawaslu. Bagi KPU, kedudukan rekomendasi berbeda dengan keputusan. "Ini kan rekomendasi, bukan putusan. Kalau rekomendasi itu kayak usulan saja, sehingga KPU akan mempelajari dulu isi rekomendasi Bawaslu. Apakah rekomendasi itu sudah sesuai PKPU," ungkap Ketua KPU Malut Syahrani Sumadayo, Minggu (4/11).
Menurut Syahrani, karena sifatnya rekomendasi maka KPU berkewajiban mempelajari setiap isinya sebelum menindaklanjutinya. “Tapi kalau putusan maka kami akan tindak lanjut tanpa lagi mempelajarinya," jelasnya.
KPU juga berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Bahkan, memungkinkan KPU akan memanggil saksi ahli untuk menerjemahkan isi rekomendasi tersebut, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.
Syahrani juga mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait rekomendasi tersebut. "Waktu kami hanya 7 hari dan itu terhitung sesuai kalender sehingga Kamis (8/11) itu hasil sudah pasti keluar. Saat ini kami sudah koordinasi dengan KPU RI dan KPU RI meminta kami laksanakan sesuai mekanisme," akhirnya sembari menegaskan siap menghadapi sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.
Bawaslu sendiri tampak tersinggung dengan langkah KPU yang mmeilih mengkaji kembali alih-alih langsung melaksanakan rekomendasi tersebut. Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan menilai langkah pengkajian kembali yang dilakukan KPU tidak tepat. Aslan justru mempertanyakan dasar yang digunakan KPU. "PKPU mana yang dimaksud (sehingga melakukan kaji ulang)?" ujarnya dengan nada tanya.
Menurut Aslan, kewajiban KPU hanyalah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tanpa harus melakukan kajian, apalagi melakukan klarifikasi. "Tugas KPU sesuai UU Pilkada adalah menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu. Bukan mengkaji, apalagi mengklarifikasi. Wajib hukumnya KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu," tegas Aslan.
Apabila KPU memaksa melakukan kajian isi rekomendasi Bawaslu dan melakukan klarifikasi, maka kata Aslan, sama saja KPU mencaplok tugas dan wewenang Bawaslu. Sebab rekomendasi tersebut keluar atas dasar pertimbangan dan kajian hukum. "Sekali lagi, tugas KPU itu hanya menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu bukan mempelajari lagi karena rekomendasi Bawaslu itu dikeluarkan atas dasar kajian hukum," jelas Aslan.
Seperti diketahui, dalam berita acara rapat pleno dengan Nomor BA.RP-BWS.MU/X/2018, Bawaslu Provinsi Malut melaksanakan rapat pleno tentang tindak lanjut hasil kajian dugaan pelanggaran pasal 71 (Ayat 2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada Jumat (26/10) di Kantor Bawaslu Malut itu menghasilkan dua keputusan, yakni pertama, dugaan pelanggaran Pasal 71 (Ayat 2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, dinyatakan terbukti.
Karena terbukti, maka pada putusan kedua, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada terlapor KH. Abdul Gani Kasuba, Lc (Terlapor) berupa pembatalan sebagai calon Gubernur provinsi Maluku Utara.
Rekomendasi ini kemudian diserahkan Bawaslu kepada KPU pada Jumat (2/11). Rekomendasi ini diserahkan langsung Kasubag Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut, Irwanto Dujurumudi dan diterima Komisioner KPU Malut Buchari Machmud.

DKPP
Sementara itu, Bawaslu juga akan diadukan tim pemenangan AGK-YA ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah ini ditegaskan Ketua Tim Relawan AGK-YA Sahrin Hamid, Minggu (4/11).
Tim berpendapatan, membawa Bawaslu ke DKPP dilakukan karena rekomendasi yang diterbitkan dinilai cacat prosedur. Dimana ada tahapan yang tidak dilakukan, diantaranya pemeriksaan terhadap Gubernur AGK dan keterangan ahli. Padahal masalah yang dipermasalahkan adalah terkait pergantian jabatan. "Rekomendasi ini merugikan pasangan calon kami, bahkan kami sampai saat ini belum menerima surat rekomendasi tersebut, sehingga belum tau apa isi rekomendasinya. Yang kami tahu hanya melalui media, tapi keterangan media ini sudah cukup bukti untuk diproses hukum, karena nomor surat rekomendasi juga cukup jelas," terang Sahrin.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, dari sisi formal, ada tata cara, prosedur, dan tahapan yang mendahului dikeluarkannya satu rekomendasi. Namun belum juga tata cara tersebut terpenuhi, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi. Selain itu sisi materiil juga akan diuji. Hanya saja sampai saat ini surat resmi terhadap keputusan rekomendasi belum disampaikan, terutama dari KPU. "Ada cacat prosedur dari sisi formal, karena unsur-unsur yang perlu didengarkan keterangannya tidak terpenuhi. Selain itu sisi materi juga perlu dilihat apakah tanggal keluarnya rekomendasi betul diplenokan atau tidak," terangnya.
Terkait langkah tim AGK-YA yang mengancam men-DKPP-kan Bawaslu, Aslan tak mempermasalahkannya. "Silakan saja, itu hak mereka," ucapnya.
Dia juga menyentil sindiran Sekretaris DPD PDI Perjuangan Malut Asrul Rasyid Ichsan yang menilai rekomendasi Bawaslu bermuatan politik. Menurutnya, keputusan Bawaslu tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. "Jika keputusan itu dinilai sepihak itu keliru. Sebab keputusan Bawaslu itu sifatnya kolektif kolegial. Semua pimpinan menandatanganinya," tandas Aslan.
Aslan juga membantah tudingan bahwa putusan Bawaslu tersebut ada intervensi pihak tertentu dan karena adanya hubungan emosional dengan calon wakil gubernur Rivai Umar. "Tidak ada intervensi siapapun. Kalau dituduh bahwa ada hubungan dengan Rivai Umar, silakan cek silsilah saya dan Rivai. Justru hubungan saya cukup dekat dengan Ketua DPD PDIP Muhammad Sinen. Jadi itu cuma penggiringan isu," tukasnya.
Karena itu, dia berharap perkara hukum ini harus dibahas secara hukum, jangan digiring soal hubungan yang tak relevan. "Ini perkara hukum, jadi jangan kaitkan dengan hubungan emosional. Prinsipnya, kalau upaya hukum oleh tim AGK, silakan saja, kami tetap siap menghadapinya," tutup Aslan sembari mengatakan Bawaslu sudah siap hadapi sidang di MK hari ini.(tr-01/jfr)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan