Minggu, 18 November 2018

 Headline

Nasib AGK Ditentukan Hari Ini

Diposting pada 08/11/2018, 12:53 WIT
Abdul Gani Kasuba - Syahrani Somadayo
Abdul Gani Kasuba - Syahrani Somadayo

TERNATE – Masa depan calon gubernur petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam helatan Pemilihan Gubernur Maluku Utara bergantung pada sepucuk surat dari Kementerian Dalam Negeri. Ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut mewajibkan pihak AGK memasukkan surat persetujuan pengisian dan pelantikan pejabat administrator dan fungsional pemerintah provinsi dari Kemendagri sebagai salah satu bukti. Penyerahan surat di-deadline hari ini, sesuai jadwal pleno KPU menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Malut.
Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo kepada Malut Post menuturkan, pihaknya hanya diberi waktu tiga hari sejak Selasa (6/11) kemarin untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Sedianya, pleno dilakukan tadi malam. Hanya saja, KPU menundanya hingga hari ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak AGK memasukkan surat “sakti” tersebut. “Hingga saat ini (bukti fisik surat Kemendagri) belum ada. Kami memberi waktu sampai besok (hari ini, red),” ungkapnya saat dihubungi lewat sambungan telepon malam tadi.
Menurut Syahrani, sejauh ini pemprov baru memasukkan surat terkait penjelasan soal pelantikan pejabat administrator dan fungsional. Surat bernomor 821/1430/SETDA itu memuat tiga poin penjelasan. Pada poin pertama, disebutkan bahwa dalam mengambil kebijakan terkait mutasi, pelantikan dan pengisian pejabat Pemprov Malut sangat berhati-hati serta memahami mekanisme dan prosedur perundang-undangan dengan segala konsekuensinya, termasuk ketentuan pasal 71 ayat (2, 3, 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Poin kedua, sebelum melakukan proses mutasi, pemprov telah menyurati dan berkonsultasi dengan Kemendagri. Kemendagri pun menyetujui dan menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri dengan nomor 821/3910/OTDA tertanggal 19 Juli 2018 perihal persetujuan pengisian dan pelantikan pejabat administrator dan fungsional di lingkup Pemprov Malut. Pada tanggal 17 September 2018, Mendagri kembali menerbitkan surat dengan nomor 821/7428/OTDA dengan perihal yang sama.
Sedangkan pada poin ketiga dijelaskan, berkenaan dengan status petahana AGK, maka pemprov menyampaikan pada KPU bahwa proses pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Malut sudah sesuai mekanisme perundangan-undangan yang berlaku.
Syahrani membenarkan KPU telah menerima surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Muabdin H. Radjab itu. Hanya saja, sambungnya, tak ada lampiran fisik surat Mendagri. “Sementara yang dibutuhkan adalah bukti fisiknya. Untuk itu kami minta kembali," ucapnya.
Bukti fisik ini di-deadline penyerahannya hari ini, sebelum KPU mengambil putusan soal rekomendasi Bawaslu yang meminta AGK digugurkan sebagai cagub. Rekomendasi Bawaslu sendiri lahir dari kebijakan mutasi sejumlah pejabat Pemprov yang dilakukan Agustus lalu.
Kepala Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Pemprov, Armin Zakaria yang dikonfirmasi kemarin menyesalkan sikap Bawaslu. Lembaga itu dinilai plin-plan dalam menangani perkara terkait dengan mutasi jabatan. Pasalnya, pada awal kasus yang dibunyikan ke publik adalah soal pergantian sejumlah kepala sekolah tingkat SMA/SMK/MA menjelang pemungutan suara ulang. “Tetapi belakangan Bawaslu juga menyoalkan pergantian sejumlah pejabat yang dilakukan sebelum putusan PSU oleh MK. Yang ingin kami tanyakan adalah, Bawaslu menyoal pelantikan yang mana? Karena ada beberapa pelantikan pejabat selama proses pilkada berjalan. Kami bingung dengan sikap Bawaslu menangani perkara ini. Awalnya menyoal pergantian kepsek, kok tiba-tiba merembet ke yang lain lagi," ungkapnya.
Menurut Armin, semua tahapan pelantikan sudah ada izin dari Mendagri. Kecuali pelantikan kepala sekolah sebab mereka tidak termasuk kategori pejabat, melainkan tugas tambahan. "Saya jamin 100 persen semua pelantikan pejabat itu ada izin dari Mendagri. Kalau kepala sekolah itu kan bukan pejabat tapi tugas tambahan sehingga tidak perlu ada izin Mendagri," ucapnya.
Dia menambahkan, fisik surat izin Mendagri dipegang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Surat itu belum bisa dilampirkan lantaran Kepala BKD tengah berada di Jakarta. “Surat itu ada tapi disimpan sama Kepala BKD dilemarinya. Sementara beliau lagi di Jakarta jadi tidak bisa diambil," pungkasnya.

Desak KPU
Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi meminta KPU Malut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan AGK dan M. Al Yasin Ali itu. "Atas nama UU dan untuk menegakkan keadilan, kejujuran pelaksanaan pilkada, serta menopang profesionalisme kinerja, maka tidak ada alasan KPU mengabaikan rekomendasi tersebut," kata Baidowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/11).
Apalagi, tambah Baidowi, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Malut terindikasi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahkan persolan DPT di enam desa yang menurut UU masuk wilayah administrasi Halmahera Utara pada praktiknya justru diklaim wilayah administrasi di Halmahera Barat. "Jika putusan Bawaslu tidak dilaksanakan maka akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi," kata anggota Komisi II DPR RI itu.
Wakil Sekretaris Fraksi PPP itu juga meminta KPU RI agar melakukan supervisi kepada KPU Malut untuk bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya KPU telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Rivai Umar sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara. Namun, atas gugatan AGK-YA, Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU. Hasil PSU membuat AGK-YA meraih perolehan suara terbanyak.(tr-01/ant/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,29%)       :       (16,71%)

Dahlan Iskan