Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Polisi Bubarkan Massa AHM-Rivai

Diposting pada 13/11/2018, 09:37 WIT
AKSI: Massa pendukung AHM Rivai saat tengah membakar ban dan menyampaikan orasi di depan Kantor KPU Malut, Senin (12/11). Aksi ini diwarnai insiden pengrusakan Kantor KPU Malut dan pemukulan terhadap wartawan/fotografer Malut Post.
AKSI: Massa pendukung AHM Rivai saat tengah membakar ban dan menyampaikan orasi di depan Kantor KPU Malut, Senin (12/11). Aksi ini diwarnai insiden pengrusakan Kantor KPU Malut dan pemukulan terhadap wartawan/fotografer Malut Post.

TERNATE – Pendukung dan relawan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut)  Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) kembali mengamuk di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, di Jalan Anggrek Kelurahan Kota Baru, Ternate, kemarin (12/11).   

 

Massa yang menggelar aksi protes terhadap keputusan KPU Malut mementahkan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) itu diwarnai dengan aksi pengrusakan kaca kantor KPU Malut dan insiden pemukulan terhadap fotografer/wartawan Malut Post.
Sebelumnya, massa aksi yang berdatangan dengan menggunakan satu unit truk dilengkapi sound sistem pada pukul 11.00 WIT itu, hanya menyampaikan protes sembari membakar ban bekas.  Namun berselang beberapa menit,  ekspresi kekecewaan massa aksi yang dikoordinir Hastomo Tawary itu memuncak lantaran tak bisa bertemu dengan komisioner KPU Malut.
Mereka lantas mengancam akan membakar Kantor KPU Malut. "Kami minta agar KPU menjelaskan kepada kami mengapa Rekomendasi Bawaslu diabaikan. Jika KPU tidak mau beretemu dan hearing bersama kami, maka kantor KPU akan dibakar. Atau kita ke rumah Syahrsni Somadayo," koar Hastomo.
Aksi tersebut terus berlanjut. Mereka terus membakar ban bekas. Aparat kepolisian yang turut mengawal jalannya aksi tersebut lantas meminta massa aksi untuk tidak membakar ban. Namun, imbauan aparat sama sekali tidak dihiraukan massa aksi. Bahkan mereka nyaris adu jotos dengan pihak keamanan. Ini bermula saat salah seorang massa aksi menantang aparat polisi untuk berkelahi karena hendak melarang aksi bakar ban. Polisi yang berjaga di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan.
Tak terima kawannya dijegal polisi, salah satu simpatisan massa aksi AHM-Rivai lantas bertindak nekat memecahkan kaca kantor KPU dengan cara memukul dengan sebilah kayu berukuran setengah meter. Pelaku pengrusakan langsung diamankan aparat kepolisian.
Sesaat kemudian, massa aksi dibubarkan pihak keamanan dengan menyemprot massa aksi menggunakan mobil water canon dan gas air mata. Tak hanya dihadang pihak aparat, warga Kelurahan Kota Baru pun merasa terganggu dan menghadang massa aksi. Mereka meminta agar tak ada lagi aksi di lingkungan mereka. "Aksi ya aksi saja, jangan membakar ban lagi. Ini membuat lingkungan kami tercemar.  Kalian yang senang kami yang setengah mati," keluh seorang warga.
Atas aksi tersebut pihak keamanan pun bersikap untuk tidak lagi mengizinkan tim pendukung AHM-Rivai maupun AGK-YA melakukan aksi demonstrasi yang mengganggu kenyamanan warga lainnya."Tentunya kami akan pikir-pikir kalau mereka mau gelar aksi di sini karena sangat mengganggu kenyamanan warga, baik di kubu AHM maupun AGK. Di KPU maupun di Bawaslu," tegas Kabag Ops Polres Kota Ternate Ishak Tanlain.
Dijelaskan, pembubaran paksa oleh polisi lantaran imbauan mereka tak diindahkan oleh massa AHM-Rivai. "Mereka bakar ban. Setelah itu anggota kami (polisi)  padamkan api. Tapi mereka kembali bakar ban. Anggota mau amankan ban, mereka marah lalu pecahkan kantor KPU.  Karena itu kami terpaksa bubarkan," ujar Ishak.
Pihak keamanan, lanjut Ishak kini masih proses identifikasi pelaku pengrusakan kantor KPU serta akan memanggil Korlap aksi. "Kita baru amankan satu orang.  Yang lain kita masih indentifikasi. Kami juga akan mencari Korlapnya untuk menyampaikan tuntutan warga agar tak lagi melakukan aksi di lingkungan Kota baru karena sangat mengganggu kenyamanan warga. Itu langkah persuasif yang akan kami lakukan," tukas Ishak.  
Sementara di sisi lain, rekomendasi Bawaslu Malut yang ditolak KPU Malut tersebut dinilai bakal menjadi bomerang bagi Bawaslu dan berpotensi kena etik. Ini disampaikan akademisi Unkhair, Abdul Kader Bubu.
Menurutnya, ditolaknya rekomendasi Bawaslu merupakan bukti, bahwa Bawaslu inprosedural dalam memutuskan kasus yang melilit AGK. Dan apabila tim hukum dari paslon AGK-YA mengajukan proses hukum ke DKPP, bisa berdampak hukum kepada lima komisioner Bawaslu. "Kalau misalnya ada pihak-pihak lain, katakanlah tim sukses atau penasehat hukum dari kelompok AGK-YA mengajukan ke DKPP pasti ada dampak hukumnya. Karena Bawaslu pada saat memutuskan itu tidak prosedural, itu terlihat ketika KPU tidak laksanakan rekomendasi Bawaslu dan bisa berdampak pelanggaran etik," jelas pria yang akrab disapa Dade.
Bagi Dade, apabila kasus ini diadukan ke DKPP, maka posisi lima komisioner Bawaslu Malut bisa terancam. "Kalau ini diajukan ke DKPP, efeknya sangat fatal bagi Bawasalu. Fatalnya karena apa? Ini berhubungan dengan hilangnya hak seseorang, hilangnya salah satu pasangan calon," tandas Dade.
Menurutnya, jika berhubungan dengan hak politik seseorang maka prosesnya harus dilakukan dengan baik. Pemeriksaan terlapor itu harus dilakukan dengan baik dan harus secara hati-hati. "Meski pelanggaran administrasi, tetapi dapat menyebabkan salah satu pasangan calon diskualifikasi. Karena dapat diskualifikasi maka Bawaslu harus hati-hati melakukan pemeriksaan. Mulai dari pelaporan sampai pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan terlapor. Itu harus dilakukan dengan cara hati-hati, sampai tingkat rekomendasi dikeluarkan," tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mengancam akan melaporkan tim AHM-Rivai dan Bawaslu hanya isapan jempol. Kepala biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi, Faisal Rumbia selaku pengacara Pemprov saat dikonfirmasi terkait langkah hukum, pihaknya tidak memberikan keterangan. Beberapa kali di WatsAp tidak merespon, meskipun pesan memberikan tanda telah dibaca Rumbia.
Kepala Biro protokol Kerja Sama dan Komunikasi PublikArmin Zakaria, mengaku pihaknya hanya memberikan keterangan melalui media, terkait langkah pemerintah dalam merespon setiap masalah yang dihadapi. Sementara tindak lanjut ada pada SKPD teknis.
"Untuk kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan tim AHM-Rivai dan Bawaslu, ada pada Biro Hukum sebagai SKPD teknis untuk tindak lanjut melaporkan ke penegak hukum. Saya sudah kontak, namun tidak direspon. Hari ini (kemarin, red) Karo juga tidak berkantor, sehingga sulit untuk koordinasi, ditelepon juga tidak ada respon," terangnya.
Meski begitu Armin mengatakan, pihaknya mengaku Gubernur Ghani Kasuba meminta agar masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. "Pak Gubernur tidak mau ada respon yang berlebihan terhadap perbuatan baik yang dilakukan Bawaslu maupun tim AHM-Rivai, Gubernur tidak mau menyakiti mereka, biarlah mereka (Bawaslu dan tim red) yang melakukan saja," katanya. (tr-01/udy/jfr)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan