Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Rp 20 M untuk Kopra Hanya Wacana

Diposting pada 30/11/2018, 13:26 WIT
TEMUI MASSA: Gubernur Abdul Gani Kasuba saat melakukan hearing dengan massa aksi yang mengepung rumah dinasnya di Ternate, Kamis (29/11). HIZBULLAH MUJI/MALUT POST
TEMUI MASSA: Gubernur Abdul Gani Kasuba saat melakukan hearing dengan massa aksi yang mengepung rumah dinasnya di Ternate, Kamis (29/11). HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

SOFIFI – DPRD Provinsi Maluku Utara menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi yang terkesan asal menggandeng investor. Pasalnya, Pemprov sama sekali tak melibatkan Deprov. “Selama gejolak harga kopra, pemerintah tidak pernah memanggil DPRD untuk bicarakan apa solusi yang harus dilakukan. Belakangan, sudah ada investor yang didatangkan,” ungkap Wakil Ketua Deprov, Ishak Naser, Kamis (29/11).
Ketua Partai NasDem Malut ini menegaskan, PT Krambil Idjo Jogja yang didatangkan Pemprov sebagai investor harus diuji kelayakan lebih dulu. Jangan sampai, tegasnya, investasi yang ditanam tidak mampu bertahan lama dan sewaktu-waktu merugikan petani itu sendiri. "Ini tiba-tiba sudah dilakukan penandatanganan MoU," kritiknya.
Tak hanya itu, anggaran Rp 20 miliar yang disebutkan untuk penanganan anjloknya harga kopra ternyata tak tercantum dalam APBD 2019. Ishak mengatakan, selama pembahasan APBD memang tidak ada usulan Rp 20 miliar yang masuk secara prosedur. "Yang ada hanya sebatas keinginan memasukkan dana sebesar Rp 20 miliar dari Sekprov. Namun usulan resminya tidak ada. Bagaimana bisa diakomodir, sebab prosedur dan tanggung jawab ada pada pemerintah yakni Gubernur," tukasnya.
Sementara itu, selain mendatangkan Krambil Idjo yang akan membeli produk olahan kelapa petani, hari ini Pemprov juga dijadwalkan mendatangkan investor lain. Investor baru tersebut khusus membeli kopra milik petani.
Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) yang diwawancarai awak media di kantor Deprov kemarin mengatakan, dirinya sudah meminta perusahaan tersebut agar membeli kopra langsung dari petani. “Jadi jangan melalui pedagang tengkulak. Karena kondisi kopra kian anjlok, banyak orang di luar prihatin. Jadi selain datangkan investor yang akan memproduksi kelapa menjadi minyak, juga pembeli kopra,” tuturnya.
AGK juga meminta para pembeli kopra di Malut memberi kesempatan kepada investor untuk membeli kopra petani. Jangan lagi petani dipaksa memasukkan kopra ke pengusaha dengan harga di bawah standar lantaran terikat utang. "Jangan dulu berpikir tentang utang masyarakat. Pengusaha juga harus berpikir kemanusiaan. Sekarang kopra dengan harga anjlok, kenapa harus dipaksa masyarakat menjual dengan harga murah," ujarnya. "Investor ini akan membeli dengan harga maksimal Rp 5.000 per kilogram di petani," terangnya.

Tolak MoU
Usai menuntaskan pekerjaannya di ibukota Sofifi kemarin, Gubernur AGK akhirnya berkesempatan menemui massa aksi yang mengepung rumah dinasnya di Ternate. Dalam hearing terbuka kemarin, massa aksi mengultimatum Pemprov agar dalam waktu 1x24 jam harga kopra harus naik menjadi Rp 8.000/kg. Kenaikan tersebut, kata mereka, dapat terjadi dengan intervensi Pemprov.
Massa juga mendesak Pemprov segera mengusulkan ke Deprov agar peraturan daerah tentang harga komoditas unggulan, termasuk kopra, segera dibuat dan disahkan. Setelah membacakan beberapa poin tuntutan dan sikap, mahasiswa lalu meminta Gubernur menandatangani sikap dan tuntutan mereka dalam bentuk MoU.
AGK tentu saja menolak menandatangani MoU tersebut. Meski begitu, dia mengatakan Pemprov terus berupaya menstabilkan harga kopra. “Apa yang dirasakan, kami juga rasakan, sebab kita semua adalah anak petani. Saya juga tahu, semua mahasiswa di kos-kosan juga pada tiarap. Karena itu, sejak anjloknya harga kopra, saya juga jalan untuk mencari solusi. Baik ke Yogyakarta maupun ke Surabaya untuk mencari jalan," ungkapnya.
Dia mengakui, Pemprov tak bisa serta merta mengintervensi harga di pasaran. Apalagi menentukan harga beli kopra sesuai keinginan massa aksi. "Kalau saya tentukan, maka hari ini juga saya langsung masuk penjara, sebab saya telah melanggar peraturan," akunya dari atas truk.
Dia juga mengakui, Pemprov belum bisa memberikan subsidi terhadap kopra. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utamanya. "Kita tidak bisa membeli seluruh kelapa dengan ribuan ton, tapi kita akan tetap bertanggungjawab, sebab saya tidak tidur," tegasnya.
Menindaklanjuti tuntutan masyarakat selama ini, AGK mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Deprov serta SKPD terkait. "Semua akan kita laksanakan, tapi harus sesuai dengan aturan dan mekanismenya," ujarnya.
Usai menyampaikan pernyataannya, AGK lalu dikawal masuk rumah dinas oleh aparat kepolisian. Kepergian Gubernur membuat massa yang sebelumnya sudah terlibat saling dorong dengan aparat kembali memanas. Mereka juga melempari rumah dinas gubernur.
Gas air mata yang dilepaskan polisi membuat sejumlah mahasiswi pingsan dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara salah satu mahasiswa mengalami luka sobek di kepala setelah terkena pentungan polisi.

Harga Turun
Setelah sempat mengalami kenaikan Senin (26/11) kemarin, harga kopra kembali turun. Di Ternate, kopra tercatat mengalami kenaikan harga pada 22 November dan 26 November. Senin kemarin harga kopra gudang bahkan mencapai Rp 4.500/kg dan kopra harian Rp 3.300/kg. “Tapi hari ini (kemarin, red) harganya turun jadi Rp 4.000/kg untuk kopra gudang dan Rp 3.100/kg untuk kopra harian. Harga kopra di pabrik Rp 5.150/kg,” ungkap pemilik toko UD Andhika, Elfina.
Menurut dia, penurunan harga kopra dipengaruhi jatuhnya nilai satuan komoditas kopra.
Ada pula toko yang membeli kopra gudang Rp 4.100/kg dan kopra harian Rp 3.300/kg.
Terpisah, Ketua Departemen Perdagangan dan Pemasaran Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Sayuti A. Karim menegaskan pemerintah perlu mengintervensi harga kopra. Saat ini, kata dia, harga di Manado Rp 5.800/kg dan di Surabaya Rp 6.200/kg. “Saya konfirmasi ke Manado dan Surabaya harga masih stabil dan menurut mereka harga akan bergerak naik,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia penurunan harga kopra di Malut tidak rasional. Kalaupun pedagang beralasan harga kopra di Bitung dan Manado turun, sambungnya, seharusnya kopra dibawa ke Surabaya dengan harga yang lebih tinggi. “Bukannya pedagang itu mencari harga yang lebih tinggi kenapa bawa di Manado dengan harga lebih murah dan biaya tinggi. Biaya transportasi ke Surabaya Rp 650/kg, sedangkan Manado Rp 1.000/kg,” katanya mempertanyakan.
Selain itu, penetapan harga di Malut juga dinilainya keliru dengan memilah kopra harian dan kopra gudang. Kenyataannya, di pabrik hanya ada satu harga. “Jadi ini hanya permainan tengkulak,” tegas Sayuti.(udy/aji/mg-02/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

Bur-Jadi dan MK-Maju Gugat KPU

15/02/2018, 09:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan