Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

Hadirkan Dua Saksi untuk AHM

Diposting pada 30/11/2018, 13:25 WIT
Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus (ZM)
Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus (ZM)

TERNATE – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandara Bobong dengan dua terdakwa Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus (ZM), Kamis (29/11). Sidang lanjutan itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua saksi yang dihadirkan adalah mantan Kepala Kecamatan Bobong Misbah Wamnebo dan Yamin Kharie, staf Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah.
Penasehat hukum AHM dan ZM, Wa Ode Nur Zainab usai persidangan mengatakan, keterangan dua saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK pada sidang lanjutan tersebut tidak memiliki substansi. Keterangan keduanya hanya menyangkut administrasi pengadaan tanah. “Ini kan perkara korupsi, bukan mengenai administrasi pengadaan tanah,” kata Wa Ode kepada Malut Post kemarin.
Ia menjelaskan, bila yang dibahas tersebut tentang administrasi pengadaan tanah maka hal itu menjadi tanggung jawab panitia pengadaan tanah. Hal tersebut, lanjut Wa Ode, tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. “Keterangan dua saksi itu tidak ada kaitan dengan korupsi atau tidak ada kaitan dengan penyalahgunaan kewenangan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, hanya ada beberapa poin yang disimpulkan dalam keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi di persidangan. Diantaranya, saksi Yamin Kharie menjelaskan tentang kedatangan mereka ke lokasi, melakukan pengukuran tanah, dan musyawarah panitia dalam menentukan harga tanah. Sedangkan saksi mantan Camat Bobong menerangkan terkait dirinya yang tidak dilibatkan dalam pembebasan lahan atau tanah tersebut.
Menurut Wa Ode, peran camat tidak terlalu besar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena kasus Bandara Bobong tersebut terkait dengan pelepasan hak tanah. Lanjutnya, pelepasan hak tanah tersebut tidak memakai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak memakai akta notaris bila mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Jadi gak bisa jual beli. Kalau jual beli baru bisa pakai akta notaris dan akta PPAT. Dan camat berperan besar selaku PPAT namun bila tanah itu di bawah satu hektare. Lahan bandara Bobong ini kan di atas satu hektare, jadi apa peran PPAT di situ, gak ada peran apa-apa,” tegas Wa Ode.
Keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK itu, menurut Wa Ode, hanya berbicara mengenai pengadaan tanah. Pembahasan mengenai pengadaan tanah Bandara Bobong tersebut, katanya, telah berlalu. “Tanahnya sekarang sudah jadi tanah negara kok. Kalau masih bicara soal pengadaan tanah atau apapun itu tapi yang jelas tanah tersebut sudah jadi tanah milik negara,” pungkasnya.
Sidang kasus yang melibatkan calon gubernur Maluku Utara itu akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang akan dihadirkan masih dari pihak KPK.(cr-04/kai)

 

Share
Berita Terkait

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan