Jumat, 22 Maret 2019

 Headline

Bos Karapoto Terlilit Kasus Lain

Diposting pada 05/12/2018, 14:20 WIT
Kombes (Pol) Masrur
Kombes (Pol) Masrur

TERNATE – Di tengah sengkarut pencairan dana ribuan nasabah yang macet, pengelola perusahaan investasi PT Karapoto Teknologi Finansial terjerat kasus investasi bodong lain. Salah satu pengelolanya sudah berstatus tersangka, sementara yang lain diperiksa sebagai saksi. Hal ini bakal makin menyulitkan perusahaan tersebut membayar modal dan bunga nasabah yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Saat ini, kasus penghimpunan dana ilegal itu tengah ditangani Polda Maluku Utara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut pun berencana memanggil Ardiansyah yang tidak lain adalah suami dari Direktur PT Karapoto Teknologi Finansial, Fitri Puspita Hapsari. Ardiansyah akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Anti, salah satu pengelola investasi ilegal yang beralamat di kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Utara. “Ardiansyah ini sudah pernah mangkir sekali dalam panggilan, jadi kami sudah layangkan panggilan kedua untuk dirinya,” kata Direktur Reskrimsus Polda Malut, Kombes (Pol) Masrur saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin (4/12).
Perwira menengah Polda Malut itu menjelaskan, investasi ilegal yang beralamat di kelurahan Dufa-Dufa tersebut berbeda dengan Karapoto. Perbedaan tersebut terletak pada sistem dan struktur perusahaan.
Masrur menjabarkan, pada investasi ilegal di kelurahan Dufa-Dufa tersebut tidak memiliki struktur kepengurusan. Investasi itu juga tidak berizin. Sistem penghimpunan dananya adalah dengan mengumpulkan dana dari nasabah dan dijanjikan dalam kurun waktu satu bulan akan mendapatkan keuntungan sekitar 30-50 persen. Alhasil, masyarakat jadi tertarik.
Sedangkan PT Karapoto memiliki struktur kepengurusan. Sistem penghimpunan dana dalam PT Karapoto adalah pembiayaan berdasarkan finansial teknologi atau semacam pembiayaan yang memediasi pemodal dengan nasabah. “Kalau struktur di PT Karapoto itu direkturnya adalah Fitri Puspita Hapsari sedangkan di Dufa-Dufa itu tidak ada struktur, bahkan tidak ada nama perusahaannya,” jelas Masrur.
Dalam kasus investasi ilegal di Dufa-Dufa tersebut, kata Masrur, telah ditetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Anti dan Joko Satrio. Joko merupakan salah satu pengelola Karapoto.
Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui pimpinan dalam investasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi-saksi, tersangka Anti merupakan salah satu leader yang mengumpulkan dana dari para nasabah dalam investasi ilegal. “Kasus Anti ini sudah tahap satu. Anti ini diproses berdasarkan laporan masyarakat dan informasi-informasi dari nasabah bahwa uang itu disetor ke Anti, dan Anti juga sebut nama Joko karena Anti juga setor ke Joko. Joko ini sudah kami gelar dan tetapkan sebagai tersangka, tapi Joko belum diperiksa sebagai tersangka. Kalau kerugian sementara di berkasnya Anti ini sekitar Rp 400 juta dan untuk jumlah nasabah belum tahu secara pasti,” ujar Masrur.
Perwira tiga bunga itu mengakui bahwa dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik mengalami kendala. Pasalnya, ada nasabah yang dipanggil sebagai saksi namun tidak menghadiri panggilan, bahkan sebagian tidak mau mengaku. “Kendalanya di situ,” akunya.
Masrur menyatakan, informasi yang diterima ketika itu investasi ilegal di Dufa-Dufa bernama Puspa Sari. Belakangan, izin investasi tersebut dicabut. Pencabutan izin diajukan sendiri oleh perusahaan dan hingga sekarang perusahaan tersebut tidak memiliki nama. “Orang hanya tahu investasi Dufa-Dufa. Mungkin karena sebagiannya ada orang Karapoto seperti Anti ini makanya orang beranggapan bahwa Karapoto Dufa-Dufa,” tuturnya.
Dia menambahkan, selain investasi ilegal di kelurahan Dufa-Dufa tersebut, pihaknya juga pernah menangani beberapa kasus serupa. Namun kasus-kasus tersebut kini sudah dilimpahkan ke jaksa. “Investasi bodong bukan hanya ini. Investasi lain juga ada seperti investasi yang tersangkanya Dedi juga sudah di tahap dua bahkan sudah sidang. Kasus Dedi ini ada laporan masyarakat juga,” ungkapnya.
Masrur mengutarakan, terkait dengan masalah investasi ilegal, pihaknya telah membuat tim satuan tugas (Satgas) Investasi Ilegal. Bahkan dibuka pula posko pengaduan korban investasi ilegal sekitar empat bulan lalu, termasuk di seluruh Polres jajaran. Bila ada masyarakat yang merasa dirugikan maka silahkan melapor ke Polda atau Polres di wilayah masing-masing. “Kami harap ada masyarakat yang lapor. Kalau tidak ada laporan maka kami akan kesulitan mencari saksi dan lain sebagainya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat bahwa kalau mau berinvestasi itu harus cek atau pastikan dulu investasi itu betul-betul aman dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Dicoret OJK
Senin (3/12) kemarin, ratusan nasabah mendatangi rumah pemilik Karapoto dan menanyakan kepastian pencairan dana mereka. Pasalnya, sejak tersendat Juli lalu, Direktur Fitri Puspita Hapsari menjanjikan pembayaran pada Desember ini. Namun tampaknya Karapoto kembali kesulitan dana. Janji pembayaran pun diundur pada 31 Januari 2019.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Elyanus Pongsoda menyarankan para nasabah Karapoto yang merasa dirugikan untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Hal itu dia sampaikan ketika mendapat informasi para nasabah menagih janji pencairan dana. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Malut dan Polda menyampaikan mereka akan menindaklanjuti kasus ini apabila ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan ini sudah mencapai puncak dari segala aktivitas Karapoto yang sebelumnya bernama PT Arta Puspa. Arta Puspa, kata Elyanus, terbukti melakukan aktivitas investasi bodong dan kemudian berubah nama jadi Karapoto. Karapoto lalu mendaftar ke OJK sehingga diberi status terdaftar. Meski begitu, izin untuk menghimpun dana selaku perusahaan teknologi finansial belum dikantongi. “Perlu diketahui masyarakat bahwa OJK tidak pernah memberikan izin ke Karapoto dan sampai sejauh ini dari sekitar 73 fintech yang beroperasi di Indonesia baru satu yang berizin dari OJK dan yang lain baru status terdaftar,” paparnya.
Elyanus menuturkan, Karapoto terdaftar di OJK karena perusahaan tersebut sudah beroperasi di masyarakat. Karena itu perlu diatur dan diawasi agar perlindungan konsumen dapat dijaga. Selama status terdaftar, OJK mensyaratkan fintech tersebut memenuhi berbagai kriteria agar dapat diberikan izin. “Pemenuhan kriteria ini dalam jangka waktu yang diberikan yaitu maksimum 1 tahun sejak status terdaftar diberikan,” terangnya.
Sayangnya, hal tersebut tak dimanfaatkan Karapoto. Perusahaan ini justru melakukan aktivitas menghimpun dana yang tidak mengacu pada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akibatnya, status terdaftarnya dicoret dari OJK. “OJK terus memantau pemenuhan persyaratan oleh Karapoto termasuk operasionalnya dan dari hasil pemantauan OJK dan diperkuat oleh hasil pemeriksaan tim OJK beberapa waktu lalu terbukti Karapoto tidak melakukan aktivitas sebagai perusahaan fintech,” jelas Elyanus.
Dia menambahkan, Kantor OJK yang mewilayahi Malut terus melakukan sosialisasi. Menurutnya, sudah ada enam kali OJK melakukan sosialisasi terkait waspada investasi bodong di berbagai kabupaten/kota di Malut. Namun hal itu tidak digubris masyarakat. “Kami imbau juga agar berhati-hati terhadap perusahaan yang menawarkan bunga yang tinggi sehingga masyarakat sudah dibutakan dengan iming-iming bunga tinggi di depan mata,” imbaunya.
Terpisah, Kepala Bagian Customer Service Bank Central Asia (BCA) Ternate, Ahmad Alhadar menyatakan informasi yang beredar terkait pencairan Karapoto tertunda karena bank tidak bisa mencairkan dana dalam jumlah banyak adalah keliru. Pasalnya, bank selalu siap mencairkan berapa pun permintaan nasabah. “Kita siap mencairkan berapa pun uang nasabah. Namun untuk lembaga atau PT Karapoto (memang) tidak terdaftar sebagai nasabah BCA,” ujarnya. “Jangan sampai kejadian CV Ubai Jaya terulang kembali dengan mengkambinghitamkan perbankan,” tegasnya.(cr-04/mg-02/kai)

 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

Ayah Perkosa Anak Kandung

15/02/2018, 09:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(82,68%)       :       (17,32%)

Dahlan Iskan