Rabu, 12 Desember 2018

 Headline

30 Advokat Dampingi Petani Kopra

Diposting pada 06/12/2018, 12:22 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

TOBELO – Perjuangan para petani kopra Halmahera Utara mendapatkan harga kopra yang rasional berujung penganiayaan. Tiga petani mandi darah setelah dipukuli oknum ASN dan preman dalam aksi menuntut kenaikan harga beberapa waktu lalu. 30 advokat kini diserahi kuasa mengawal penuntasan kasus tersebut.
Para advokat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Petani Kopra (AAPK) Maluku Utara itu kemarin (5/12) secara resmi menerima kuasa dari petani. Mereka dikuasakan melakukan pendampingan hukum mengawal kasus penganiayaan tersebut.
Koordinator AAPK, Taufic Syahri Layn ditemui saat mendampingi korban di Polres Halut kemarin mengatakan, pihaknya akhirnya secara resmi melakukan pendampingan. “Kehadiran Aliansi Advokat Petani Kopra Maluku Utara terkait pendampingan hukum petani kelapa, khususnya korban penganiayaan adalah permintaan dari pihak korban dan keluarga untuk mendampingi secara sah," kata Taufic.
Menurut dia, AAPK memberikan pendampingan hukum kepada para korban secara cuma-cuma alias tidak dibayar sepersen pun (pro bono). "Kita sebanyak 30 advokat yang berasal dari Peradi. Tapi tidak menutup kemungkinan bertambah dari luar Peradi," ujarnya.
Dalam pendampingan kemarin, korban atas nama Haiyun Galela diambil keterangannya untuk berkas acara pemeriksaan (BAP). Sementara korban Anda Galela akan di-BAP Sabtu (8/12) nanti. "Oleh karena itu diharapkan kepada pihak kepolisian agar secepatnya menindaklanjuti. Sehingga para pelaku penganiayaan ditindak tegas," ucap Taufic.
Selain pendampingan, AAPK juga melakukan investigasi terhadap penganiayaan para petani. Ini diungkapkan Ketua Peradi Ternate, Muhammad Konoras. “Kami sangat prihatin terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rakyat kecil atau petani yang memperjuangkan nasibnya,” cetusnya saat dikonfirmasi kemarin.
Menurut dia, semestinya para petani mendapat perlakuan beradab dan bermartabat. Bukan malah diserang dengan kekerasan. Karena itu, para advokat yang peduli terhadap hak-hak sipil masyarakat ini berkomitmen tetap bersama masyarakat untuk memperjuangkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. "Kita tidak tega membiarkan rakyat kita takut memperjuangkan hak hidupnya di daerahnya sendiri. Makanya kita harapkan kepada aparat hukum atau polisi untuk mengungkap siapa aktor intelektual dalam kasus ini," katanya.
Konoras juga mewanti-wanti polisi agar segera merilis hasil penyidikan. Jika AAPK mendapat kesan fakta dalam kasus tersebut disembunyikan, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bakal dilibatkan. “Bila perlu kita libatkan Komnas HAM jika kasus ini tidak diprogres,” tegasnya.
Terpisah, Kapolres Halut AKBP Yuyun Arief melalui Kasat Reskrim AKP Rusli Mangoda mengatakan, kasus pemukulan petani tersebut tengah diproses. Dia menjamin, tak ada kesengajaan menghambat prosesnya. “Kita sudah proses. Jadi bukan kita yang memperlambat. Kita proses itu sesuai laporan, laporan juga baru kemarin. Kita juga dengar ada yang mau mediasi untuk hentikan, makanya kita menunggu," terangnya.
Selain penganiayaan petani, sambung Rusli, polisi juga menangani kasus pengrusakan fasilitas umum oleh petani yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten Halut. "Semuanya kita proses karena semuanya sudah dilaporkan," pungkasnya.
Aksi pengeroyokan terhadap para petani terjadi Rabu (28/11) lalu. Empat petani menjadi korban, namun hanya dua yang membawanya ke ranah hukum. Anda, salah satu korban, mengalami luka sobek di kepalanya. Sedangkan Haiyun dikeroyok ramai-ramai oleh sejumlah oknum ASN berpakaian preman, salah satunya diduga seorang kepala dinas di Halut berinisial SDJ. Video pengeroyokan Haiyun sempat beredar luas di media sosial.(tr-04/kai)

 

Share
Berita Terkait

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Dianggap Mencederai Kehormatan DPRD

07/02/2018, 13:56 WIT

Tutup Tambang Roko

07/02/2018, 13:57 WIT

E-Paper

Berita Populer

Vote Pilpres

(83,20%)       :       (16,80%)

Dahlan Iskan