Senin, 19 Agustus 2019

 Headline
MALUT POST / NASIONAL / 2019, Tukin PNS Bisa Naik

2019, Tukin PNS Bisa Naik

Diposting pada 08/12/2018, 11:11 WIT
Ilustrasi. Malut Post
Ilustrasi. Malut Post

JAKARTA - Kementerian Keuangan membuka kemungkinan bakal menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa kementerian dan lembaga tahun depan. Namun kenaikan bergantung pada hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan kenaikan tukin sejatinya merupakan kompensasi atas reformasi birokrasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Jika memang indikator reformasi birokrasi yang dilakukan kementerian dan lembaga sudah mencapai standar Kementerian PAN RB, PNS di beberapa kementerian boleh senang atas kenaikan tukin tersebut. "Kenaikan tukin tetap, nantinya sesuai dengan review Kementerian PAN RB mengingat ini dalam rangka reformasi birokrasi," jelas Askolani di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (7/12).
Sebetulnya, lanjut Askolani, reformasi birokrasi yang diminta Kementerian PAN RB sudah dimulai sejak 2007 silam. Namun, tingkat kemajuan setiap kementerian dan lembaga berbeda-beda.
Pada dua tahun lalu, Kementerian PAN RB meminta kementerian dan lembaga agar memiliki nilai reformasi birokrasi di angka 50 persen. Namun, setelahnya, Kementerian PAN RB menaikkan lagi nilainya menjadi 70 persen. "Dan itu memang setiap tahun reformasi birokrasi dituntut naik oleh Kementerian PAN RB. Sehingga untuk tukin, nanti lihat saja review Kementerian PAN RB," jelas dia seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan tukin bagi PNS di empat kementerian; Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Kebijakan tersebut dimuat di dalam empat Peraturan Presiden, yakni Perpres Nomor 119 Tahun 2018, Perpres Nomor 120 Tahun 2018, Perpres Nomor 121 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 122 Tahun 2018.
Besaran kenaikan tukin ini kemudian disesuaikan dengan 17 kelas jabatan. Tunjangan ini mulai berlaku efektif sejak Mei 2018 silam.
Kelas jabatan tertinggi 17 atau urutan teratas mendapat tunjangan Rp 33,24 juta. Sementara itu, urutan jabatan tertinggi kedua yakni kelas jabatan 16 mendapat tunjangan Rp 27,57 juta.
Di sisi lain, nilai tunjangan terendah yakni kelas jabatan 1 hanya mendapat tunjangan Rp 2,53 juta, dan urutan kelas jabatan 2 mendapat tunjangan Rp 2,7 juta.

Kepentingan Politik
Sementara itu, Partai Demokrat menuding kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen yang pencairannya dirapel pada April 2019 dilakukan semata-mata untuk mendongkrak elektabilitas Presiden Joko Widodo selaku petahana pada Pilpres 2019. "Pemberian (PNS) gaji dirapel April itu terlalu politis. Tampak jelas bahwa ini politis demi kepentingan politik elektabilitas jelang pemilu," kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean, Jumat (7/12).
Ferdinand mengatakan Jokowi sedang berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan, Jokowi melakukannya dengan memperalat kekuasaan dan kebijakan saat proses pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
Meskipun demikian, Ferdinand menyebut PNS sudah cerdas dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Menurut Ferdinand, upaya Jokowi yang kali ini menggandeng mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin akan sia-sia. "Kami percaya PNS akan memilih secara cerdas capres yang usung perubahan," ujarnya.
Di sisi lain, Ferdinand menyatakan gelombang Reuni Aksi 212 yang kemarin terlaksana dengan damai ikut menjatuhkan moral Jokowi. Sehingga penting bagi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.
Demokrat menjadi salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusung Prabowo-Sandi bersama Gerindra, PKS, dan PAN, serta Partai Berkarya.(cnn/kai)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan